Jejakfakta.com, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyambut baik kedatangan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Sidang II Tahun 2025–2026 ke Bank Sulselbar. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPD Sulselbar, Jalan Ratulangi, Makassar, Rabu, 10 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Jufri memberikan apresiasi tinggi kepada para anggota Komisi II DPR RI atas perhatian mereka terhadap penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya dalam agenda pengawasan terhadap bank daerah sebagai BUMD yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
Ia menegaskan bahwa kunjungan ini memiliki arti strategis karena menjadi forum sinkronisasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan badan usaha milik daerah.
Baca Juga : Kementerian ATR/BPN dan KPK Gencarkan Transformasi Layanan Pertanahan di Sulsel
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kesempatan dialog serta diskusi ini sebagai sarana evaluasi dan perbaikan bersama, khususnya dalam mengoptimalkan peran Bank Sulselbar,” ujar Jufri selaku Komisaris Utama Bank Sulselbar.
Jufri menegaskan bahwa Bank Sulselbar merupakan aset strategis daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga berperan sebagai agent of development, terutama dalam mendukung sektor prioritas seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mengawal keseimbangan antara fungsi bisnis bank daerah dan fungsi pembangunan ekonomi wilayah.
Baca Juga : Kartini 2026, Bank Sulselbar Cetak UMKM Tangguh Lewat Bootcamp Perempuan Berdaya
Secara konsisten, Bank Sulselbar memberikan kontribusi sebesar 3–4 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel juga terus mendorong penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), profesionalisme manajemen, serta inovasi layanan, khususnya digitalisasi perbankan.
“Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan bank dan meminimalkan berbagai potensi risiko, termasuk risiko kredit bermasalah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selama ini terjalin dalam koridor sehat, transparan, dan akuntabel.
Menurut Jufri, mekanisme check and balance menjadi fondasi penting agar operasional Bank Sulselbar sepenuhnya berorientasi pada kepentingan pembangunan daerah.
“Untuk itu, kami berharap dukungan dan kebijakan afirmatif dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, baik melalui program percepatan transformasi BPD, kemudahan regulasi, maupun insentif, agar bank-bank daerah seperti Sulselbar memiliki ruang gerak dan daya saing yang lebih kuat untuk berkontribusi maksimal bagi daerah,” harapnya.
Baca Juga : Bupati Irwan Teken Komitmen Pengolahan Sampah, Dorong Warga Jadi Garda Terdepan Kebersihan Luwu Timur
Dengan semangat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan OJK dan Pemerintah Pusat, Jufri optimistis bahwa BUMD, khususnya sektor perbankan daerah, akan menjadi pilar penting dalam percepatan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh para anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Bhatra, Esthon Foenay, Muhammad Taufan Pawe, dan Cindy Monica Salsabila Setiawan. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
