Jejakfakta.com, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar dan Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan. Makassar bahkan disiapkan menjadi pilot project program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Pertemuan turut dihadiri sejumlah pejabat Kemensos, di antaranya Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, serta Direktur PSKB Masryani Mansur. Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie.
Baca Juga : Wali Kota Appi Raih Penghargaan Nasional, Komitmen Pemerataan Pendidikan hingga Kepulauan
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah agenda prioritas, seperti pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan kawasan kumuh, hingga penguatan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan sejumlah program strategis di Makassar saat ini berjalan sesuai rencana.
“Program Sekolah Rakyat sudah on the track. Selain itu, dibahas pula relokasi perkampungan kumuh, termasuk kawasan nelayan, penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos),” ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Kenalkan dan Ajak Mahasiswa Baru Manfaatkan Fasilitas MCH dan Lontara Plus
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi sinergi yang telah terbangun, khususnya dalam program relokasi permukiman kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla.
Atas capaian tersebut, Kemensos meminta kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk kembali menjadi percontohan dalam program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan sosial serta mencegah kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, terutama di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, dan institusi pendidikan.
Baca Juga : Distribusi Air Bersih di Makassar Tembus 3.802 KK, Respons Cepat Pemkot Kian Diperluas
Selain itu, Kemensos juga menawarkan skema pembiayaan kolaboratif (cost sharing) dalam pembangunan Liponsos, yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kota, serta dukungan sumber pendanaan lain seperti Badan Amil Zakat Nasional.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat perlindungan sosial.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Solusi Krisis Air Bersih, Wali Kota Appi Kerahkan Mobil Tangki ke 175 Titik dan Siapkan 18 SPAM
Sementara itu, Saifullah Yusuf menilai langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Makassar telah tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
“Ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah mampu bergerak cepat dan menghadirkan kebijakan yang responsif serta berpihak pada masyarakat rentan,” ujarnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
