Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan secara komprehensif program unggulan serta capaian strategis pembangunan Kota Makassar kepada rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
Paparan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Pemkab Majene di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Baruga Anging Mamiri, Sabtu (10/1/2026).
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membuka ruang dialog dan pertukaran gagasan antardaerah, khususnya terkait strategi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Buka Workshop APEC Pengelolaan Kesehatan Anak
Dalam kesempatan tersebut, Munafri Arifuddin menyampaikan berbagai program prioritas yang telah dan sedang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, termasuk kebijakan pembangunan berbasis pelayanan publik, penguatan infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, serta upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia juga memaparkan sejumlah capaian yang berhasil diraih Kota Makassar di berbagai sektor sebagai hasil kolaborasi lintas perangkat daerah dan dukungan masyarakat.
“Kota Makassar terus mendorong inovasi dan kolaborasi sebagai kunci utama dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Pemkot Terima Aspirasi Warga, 400 KK Terdampak, PSU Perumahan GMTD Tak Kunjung Diserahkan
“Kami terbuka untuk berbagi pengalaman serta praktik baik yang telah dan sedang kami programkan di Makassar,” tambah Munafri.
Turut mendampingi Wali Kota Makassar dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Andi Hudli Huduri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Roem, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar Firman Hamid Pagarra.
Kehadiran jajaran pimpinan Pemkot Makassar tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam membangun sinergi antarwilayah serta memperkuat jejaring kerja sama antarpemerintah daerah demi mendorong pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
Baca Juga : Akses Jalan Stadion Untia, Pemkot Makassar Cermati Skema Hibah dan Tukar Aset dengan PIP
Munafri menjelaskan bahwa Makassar merupakan kota yang terus bergerak, berkembang, dan belajar dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia, Makassar memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada anggaran dan regulasi semata.
“Pembangunan kota ini sangat ditentukan oleh birokrasi yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. SKPD harus mampu bergerak cepat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : Padel Qu dan Mye Lounge Resmi Dibuka, Pemkot Makassar Dukung Sport Tourism
Dalam periode pembangunan 2025–2029, Pemerintah Kota Makassar mengusung visi mewujudkan Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Visi tersebut menjadi kompas utama dalam setiap perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkot Makassar menjalankan sejumlah misi strategis, mulai dari penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur berkeadilan, pengembangan inovasi dan pariwisata, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.
Munafri menegaskan bahwa visi dan misi tidak akan bermakna tanpa langkah nyata. Oleh karena itu, Pemkot Makassar menetapkan berbagai program strategis daerah yang diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : PERBANAS Sulsel Salurkan CSR Booth Portable, Munafri Tekankan Pemberdayaan UMKM
“Kami mendorong iklim investasi yang sehat, memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, menata transportasi publik ramah lingkungan, serta mempercepat transformasi digital pelayanan publik,” ungkapnya.
Reformasi birokrasi, lanjut Munafri, menjadi kunci utama. Aparatur pemerintah dituntut tidak sekadar bekerja administratif, tetapi mampu menjadi pelayan publik yang responsif, solutif, dan berintegritas.
“Birokrasi harus hadir memberi solusi, bukan menambah persoalan. Aparatur pemerintah harus memiliki kepekaan sosial dan komitmen kuat dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat, Pemkot Makassar menetapkan Program Prioritas Sapta Mulia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga.
Munafri juga memaparkan kondisi, tantangan, serta strategi pembangunan Makassar yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat. Kota Makassar memiliki 15 kecamatan dan 153 kelurahan, dengan jumlah penduduk malam hari mencapai sekitar 1,4 juta jiwa akibat aktivitas ekonomi dan mobilitas dari daerah sekitar.
“Dalam kurang lebih 11 bulan kami memimpin, kami melihat Makassar memiliki potensi pertumbuhan yang sangat baik. Tantangannya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Fokus utama Pemkot Makassar saat ini adalah mendorong pemerintahan yang berorientasi pada dampak (impactful governance), di mana setiap kebijakan dan anggaran harus memberikan manfaat langsung, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” tegasnya.
Sebagai contoh, Pemkot Makassar membebaskan iuran sampah bagi masyarakat, memberikan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru, serta menyediakan sambungan PDAM gratis.
“Bagi sebagian orang Rp50 ribu mungkin kecil, tetapi bagi banyak warga Makassar itu sangat berarti,” jelasnya.
Di sektor digitalisasi, Pemkot Makassar melakukan konsolidasi ratusan aplikasi layanan menjadi satu sistem terpadu bernama Makassar Super Apps ‘Lontara Plus’.
Untuk pemerataan ekonomi, Pemkot Makassar juga membangun sentra ekonomi baru, salah satunya melalui pembangunan stadion sepak bola menggunakan APBD Kota Makassar yang diharapkan mampu menggerakkan sektor jasa, UMKM, dan pariwisata.
Dalam aspek demokrasi lokal, Makassar menjadi salah satu daerah percontohan pemilihan Ketua RT dan RW secara langsung.
“Kami ingin masyarakat bebas memilih pemimpinnya di tingkat paling dekat,” katanya.
Dari sisi fiskal, Munafri menyampaikan bahwa APBD Kota Makassar terus mengalami peningkatan. Ia menargetkan pada 2027 Makassar masuk kategori daerah dengan kekuatan fiskal sangat kuat, seiring peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai kota jasa, Makassar mengandalkan sektor event, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sport tourism. Setiap bulan, Pemkot Makassar mengalokasikan sekitar Rp5 miliar untuk mendukung berbagai event.
“Jika orang datang, hotel penuh, UMKM bergerak, dan masyarakat merasakan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Pemkot Makassar juga menata kawasan pesisir seperti Pantai Losari, mengembangkan wisata bahari, serta memperkuat promosi daerah melalui media sosial dan kerja sama pihak ketiga, termasuk Makassar Marathon bersertifikat internasional.
Di bidang kepemudaan, Indeks Pembangunan Pemuda Makassar berada di angka 65, di atas rata-rata nasional. Hal ini didukung keberadaan Makassar Creative Hub yang menyediakan pelatihan gratis bagi anak muda.
Tak hanya itu, Pemkot Makassar memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan dan pendidik di wilayah kepulauan melalui insentif tambahan dan transportasi gratis antar-pulau.
Di sektor kelautan, Pemkot Makassar bekerja sama dengan perusahaan Jepang membangun pabrik es tenaga surya gratis bagi nelayan dan telah melakukan pengiriman hasil laut ke Jepang.
Munafri menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa pembangunan Makassar tidak berorientasi pada penghargaan, melainkan pada pelayanan dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dalam 11 bulan terakhir kami menerima lebih dari 35 penghargaan nasional dan internasional. Yang terpenting, manfaatnya dirasakan oleh 1,4 juta warga Makassar,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariana, menyampaikan bahwa kunjungan Pemkab Majene ke Makassar bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus mempelajari strategi pembangunan Kota Makassar.
Ia menilai Makassar berhasil mencatatkan berbagai capaian dan prestasi di tingkat regional maupun nasional.
“Kami ingin berbagi dan belajar langsung terkait kebijakan serta strategi yang diterapkan Pemkot Makassar,” ujarnya.
Selain silaturahmi, rombongan Pemkab Majene juga melaksanakan kegiatan retreat selama dua hari di Makassar. Menurutnya, Makassar dipilih karena memiliki daya tarik lengkap dari sisi tata kelola pemerintahan, kuliner, pariwisata, hingga sejarah.
Andi Rita Mariana juga memaparkan gambaran Kabupaten Majene yang memiliki luas wilayah sekitar 900 kilometer persegi dengan garis pantai 125 kilometer. Komoditas unggulan Majene meliputi sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan.
“Kami terus menyusun strategi untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan PAD,” katanya.
Ia berharap pada 2026 Majene tidak hanya menjadi daerah lintasan, tetapi juga menjadi tujuan singgah yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
