Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wacana demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dinilai belum berjalan optimal hingga saat ini. Kondisi tersebut disoroti oleh Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan, yang menilai kebijakan politik belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Direktur LAPAR Sulsel, Asnawi, menyebut kesejahteraan masyarakat masih berada dalam kondisi memprihatinkan. Menurutnya, praktik demokrasi yang dijalankan saat ini belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
“Berbagai program nasional memang dijalankan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun program berbiaya mahal ini cenderung hanya memberdayakan kelompok masyarakat tertentu,” ujar Asnawi yang akrab disapa Wiwin, Jumat (16/1/2026).
Baca Juga : Pers sebagai Penjaga Demokrasi, PSI Enrekang Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026
Ia menambahkan, secara makro kualitas kesejahteraan warga masih stagnan. “Anak-anak sekolah memang mendapat makan gratis, tetapi ekonomi keluarga mereka tidak mengalami peningkatan,” lanjutnya.
Wiwin menilai, tidak optimalnya fungsi demokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan politik, khususnya oleh para legislator di berbagai tingkatan. Ia menilai program konkret untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat daerah masih minim.
“Mereka duduk sebagai wakil rakyat, tetapi tidak memberikan usulan konkret kepada pemerintah daerah untuk membangun program riil yang mensejahterakan warga,” katanya.
Baca Juga : Intimidasi Digital Hantui Jurnalis di Bulukumba, KAJ Tegaskan Negara Wajib Hadir Lindungi Pers
Lebih lanjut, Asnawi menilai kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya political will pemangku kepentingan serta minimnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di kalangan legislator.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan penelitian ilmiah terkait kompetensi SDM para legislator kita,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar negara melalui lembaga riset, seperti BRIN, dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh daerah untuk melakukan riset terkait kualitas SDM wakil rakyat. Hasil riset tersebut, menurutnya, dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi partai politik.
Baca Juga : Perkuat Kualitas Demokrasi, Bawaslu Sulsel Gandeng Pascasarjana UKI Paulus untuk Riset Kepemiluan
“Dengan begitu, pada pemilu mendatang, partai politik bisa mendorong calon legislatif yang benar-benar memiliki kompetensi, bukan sekadar caleg yang tidak jelas kapasitas SDM-nya,” tambah Wiwin.
Ia menegaskan, tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kualitas legislator, kesejahteraan masyarakat akan terus berjalan di tempat. “Parlemen harus produktif mendorong kesejahteraan rakyat. Jika tidak, pemilu hanya menjadi pemborosan anggaran negara karena outputnya bagi rakyat nyaris nihil,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
