Jejakfakta.com, MAKASSAR — Upaya memperkuat kualitas pengawasan pemilu berbasis ilmu pengetahuan terus dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya dengan menjajaki kerja sama strategis bersama Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar, Selasa (3/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kampus Pascasarjana UKI Paulus ini menjadi langkah awal membangun sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan dunia akademik dalam mendorong pengawasan pemilu yang lebih partisipatif, kritis, dan berbasis kajian ilmiah.
Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, hadir langsung dalam pertemuan tersebut dan disambut Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UKI Paulus, Prof. Dr. Yotham Th. Tombonga, bersama jajaran dosen dan pengelola program.
Baca Juga : Abdul Malik: P2P Bawaslu Jadi Benteng Lawan Hoaks dan Pelanggaran Pemilu di Era Digital
Dalam keterangannya, Andarias menegaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan kebutuhan strategis Bawaslu di tengah kompleksitas persoalan kepemiluan saat ini.
“Pengawasan pemilu tidak cukup hanya dengan pendekatan administratif. Bawaslu membutuhkan dukungan akademik untuk memperkuat kajian hukum, riset, dan peningkatan kapasitas SDM kepemiluan. Pascasarjana UKI Paulus kami nilai memiliki potensi besar sebagai mitra strategis,” ujar Andarias.
Ia menambahkan, keterlibatan kampus akan membuka ruang lahirnya gagasan-gagasan kritis dan solusi ilmiah terhadap persoalan pelanggaran pemilu dan dinamika demokrasi lokal.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel dan Gowa Gandeng Mahasiswa UIN Alauddin, Dorong Generasi Kritis Kawal Demokrasi
Pihak Pascasarjana UKI Paulus Makassar menyambut positif inisiatif tersebut. Kerja sama ini dinilai tidak hanya memperkaya praktik pengawasan pemilu, tetapi juga memberi ruang aktualisasi akademik bagi dosen dan mahasiswa pascasarjana melalui riset hukum kepemiluan dan pengabdian kepada masyarakat.
Adapun sejumlah program yang tengah dimatangkan dalam penjajakan kerja sama ini meliputi:
- Kuliah umum dan sosialisasi kepemiluan berbasis kajian akademik.
- Program magang atau Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa pascasarjana di lingkungan Bawaslu Sulsel.
- Penelitian kolaboratif terkait pengembangan hukum pemilu dan pengawasan demokrasi.
Ke depan, penjajakan ini direncanakan akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar hukum pelaksanaan program bersama secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
