Jejakfakta.com, MAKASSAR — Setelah enam tahun menunggu kepastian hukum, jurnalis LKBN Kantor Berita Antara, Muh Darwin Fatir, akhirnya memperoleh angin segar. Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukannya dan memerintahkan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melanjutkan proses hukum atas laporan kasus kekerasan yang dialaminya saat demonstrasi pada 2019.
Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Fitriah Ade Maya dalam sidang praperadilan yang digelar di Ruang Sidang Prof Oemar Seno Adji PN Makassar, Senin (16/3/2026).
Dalam amar putusannya, hakim menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pemohon serta menilai pihak kepolisian sebagai termohon telah melakukan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah.
Baca Juga : AJI Makassar Kecam Pernyataan Wali Kota Parepare yang Ancam Jurnalis, Desak Mendagri Beri Sanksi
“Mengadili, dalam perlawanan, menolak perlawanan termohon dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Fitriah saat membacakan putusan.
Hakim juga menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan praperadilan dalam perkara tersebut. Selain itu, majelis menilai penanganan laporan polisi bernomor LP/B/0324/IX/2019/SPKT Polda Sulawesi Selatan tertanggal 26 September 2019 mengalami penundaan atau undue delay.
Dalam putusannya, pengadilan memerintahkan pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan tersebut dan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan.
Baca Juga : Oplos Gas LPG Subsidi di Makassar, Pria Raup Untung Rp55,2 Juta dalam Tiga Bulan
“Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan tersebut dan melimpahkan perkara ke penuntut umum paling lambat 60 hari sejak putusan ini dibacakan,” lanjut Fitriah.
Hakim juga menegaskan putusan praperadilan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan.
“Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir karena tidak dapat diajukan upaya hukum,” tegasnya.
Baca Juga : Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Eks Pj Gubernur Sulsel di Kasus Bibit Nanas Rp60 Miliar Tetap Sah
Dengan demikian, seluruh rangkaian sidang praperadilan nomor 11 Tahun 2026 resmi berakhir setelah majelis hakim mengetuk palu sidang.
Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng, mengapresiasi putusan hakim yang dinilai mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia (HAM), mengingat korban telah menunggu keadilan selama enam tahun.
“Kami mengapresiasi Pengadilan Negeri Makassar, khususnya majelis hakim yang mempertimbangkan perkara ini dengan perspektif hak asasi manusia,” kata Fajriani usai sidang.
Baca Juga : Konservasi RTH TPA Tamangapa Berlanjut, Wali Kota Makassar dan Kapolda Sulsel Tanam 100 Tabebuya
Menurutnya, salah satu poin penting dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim terhadap keterangan ahli yang menegaskan pentingnya jaminan kepastian hukum bagi korban.
Selain itu, majelis hakim menilai mekanisme praperadilan tepat digunakan untuk menguji dugaan undue delay dalam penanganan perkara.
“Alhamdulillah dalam putusannya, 60 hari ke depan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian diwajibkan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan,” ujarnya.
Baca Juga : Cegah Penyalahgunaan Narkotika, Polda Sulsel Larang Seluruh Personel Gunakan Vape
Fajriani juga menyoroti fakta bahwa perkembangan penanganan perkara baru disampaikan oleh penyidik saat proses praperadilan berlangsung, yang dinilai tidak prosedural dan menunjukkan kurangnya keseriusan aparat dalam menangani kasus tersebut.
“Kenapa harus menunggu enam tahun sampai perkara ini baru diinformasikan kepada korban maupun tim hukum,” ujarnya.
Ia menyebut putusan ini menjadi catatan penting dalam sejarah PN Makassar, karena merupakan praperadilan pertama terkait kasus jurnalis yang menguji dugaan undue delay.
Menurutnya, putusan tersebut berpotensi membuka jalan bagi korban lain yang mengalami penundaan penanganan perkara untuk menuntut kepastian hukum.
“Ini perkara praperadilan pertama di Makassar yang diajukan jurnalis. Ini menjadi langkah pembuka bagi perkara-perkara lain yang mengalami undue delay, baik terkait jurnalis maupun isu lain seperti lingkungan,” tuturnya.
Fajriani juga menyampaikan terima kasih kepada para jurnalis yang turut mengawal proses hukum tersebut.
“Ini kemenangan bersama, kemenangan jurnalis Makassar untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perkaranya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
