Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memacu waktu dengan melakukan akselerasi pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan kembar di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate.
Tahap persiapan lahan ini ditargetkan rampung pada Mei hingga Juni 2026 sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi proyek strategis tersebut.
Dalam prosesnya, Pemkot Makassar telah membentuk tim pengadaan tanah, menunjuk tim appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi yang objektif, serta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen dan legalitas kepemilikan lahan masyarakat.
Baca Juga : Luwu Timur Tancap Gas ke Era Kendaraan Listrik, Gandeng Swasta Bangun Charging Station
Tahapan pembebasan lahan dilakukan secara sistematis, meliputi pengadaan tanah langsung dengan pihak yang berhak, proses negosiasi, hingga pembayaran ganti rugi.
Fokus persiapan juga mencakup penentuan garis koordinat lahan, kejelasan lokasi, serta validitas legalitas kepemilikan. Kunjungan lapangan telah dilakukan sebagai tindak lanjut koordinasi bersama pihak Bina Marga guna memastikan kondisi riil di lokasi.
Bahkan, aparat penegak hukum (APH) turut diundang untuk meninjau lokasi guna memastikan seluruh proses berjalan aman dan bebas dari potensi persoalan hukum.
Baca Juga : Munafri Hadiri Silaturahmi dengan Mensos di Sulsel, Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
Secara keseluruhan, luas lahan yang akan dibebaskan diperkirakan di bawah 3 hektare dengan panjang proyek sekitar 800 meter.
Pembiayaan pembebasan lahan bersumber dari APBD Pemerintah Kota Makassar, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan teknis sesuai panjang jembatan.
Oleh karena itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Dinas Pertanahan serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (DBMBK) Sulawesi Selatan, turun langsung meninjau lokasi pembangunan Jembatan Barombong pada Selasa (7/4/2026) guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
Baca Juga : Efisiensi BBM Jadi Aksi Nyata, Appi Gowes Pagi Pantau Kebersihan Tiga Kecamatan di Makassar
Dalam keterangannya, Munafri menyampaikan bahwa kehadirannya bertujuan melihat langsung progres pembebasan lahan yang terus digenjot oleh Pemkot Makassar.
“Hari ini kami turun langsung melihat progres pembebasan lahan untuk Jembatan Barombong agar dapat mengurai kemacetan arus lalu lintas di wilayah ini,” ujarnya.
Dengan percepatan yang terus dilakukan, proyek jembatan kembar Barombong diharapkan segera terealisasi dan menjadi solusi strategis dalam mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kota Makassar.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Gunakan Kendaraan Lama
Munafri juga menjelaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan bersama Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan guna memastikan titik koordinat pembangunan sesuai dengan desain akhir dari pihak provinsi dan balai jalan.
“Sehingga kami bersama Bina Marga Provinsi memastikan bahwa koordinat pembangunan Jembatan Barombong benar-benar sesuai dengan desain akhir,” jelasnya.
Pembangunan jembatan ini kini memasuki fase krusial dengan fokus utama pada percepatan pembebasan lahan yang ditargetkan rampung pada Januari hingga Juni 2026.
Baca Juga : Dubes Finlandia Bahas Kerja Sama Infrastruktur Cerdas dengan Wali Kota Makassar
Proyek ini melibatkan kolaborasi lintas pemerintahan, mulai dari Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Balai Jalan Nasional dan pihak GMTD. Sinergi ini menjadi kunci agar seluruh tahapan berjalan paralel dan terintegrasi.
Setelah pembebasan lahan dinyatakan tuntas, pembangunan fisik jembatan akan segera dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Infrastruktur ini dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas di wilayah barat dan selatan Makassar yang terus berkembang.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan penyelesaian dokumen penganggaran paling lambat Oktober 2026. Dokumen tersebut akan diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari dukungan pendanaan pusat, termasuk melalui skema Dana Insentif Daerah (DID).
Dengan target waktu yang terukur dan dukungan lintas sektor, pembangunan Jembatan Barombong diharapkan tidak hanya menjadi solusi kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Kota Makassar dan sekitarnya.
Munafri menegaskan bahwa dalam proyek ini Pemerintah Kota Makassar berperan sebagai pendukung, khususnya dalam pembebasan lahan.
“Kita di kota menjadi pendukung untuk membebaskan lahan sebagai landasan pembangunan jembatan ini. Mudah-mudahan bisa selesai pada bulan Juni,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa proyek ini telah masuk dalam daftar prioritas di tingkat Kementerian Pekerjaan Umum.
“Jika pembebasan lahan selesai, pembangunan akan dilanjutkan oleh pihak provinsi. Ini merupakan prioritas di kementerian untuk segera direalisasikan,” tutup Munafri. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
