Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya dalam membenahi tata kelola pemerintahan dan wajah kota secara menyeluruh.
Tak hanya berfokus pada penataan fisik, Munafri juga menyoroti pentingnya tertib administrasi serta penataan parkir liar sebagai fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam penyampaiannya, ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah harus tertib administrasi. Secara khusus, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus berjalan selaras dalam menata kawasan perkotaan, termasuk penertiban dan pengawasan gudang-gudang yang kerap luput dari kontrol administratif.
Baca Juga : Munafri Hadiri Silaturahmi dengan Mensos di Sulsel, Makassar Siapkan Digitalisasi Bansos Berbasis DTSEN
Menurutnya, persoalan tata ruang dan aktivitas pergudangan bukan sekadar isu teknis, tetapi berkaitan langsung dengan ketertiban kota, potensi kemacetan, hingga dampak sosial di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Munafri juga mendorong penguatan peran camat dan lurah sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat wilayah. Ia menilai keberhasilan program penataan kota tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif aparat kewilayahan yang memahami kondisi dan dinamika di lapangan.
“Camat dan lurah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga mampu menjadi problem solver yang responsif terhadap berbagai persoalan warga,” imbuh Munafri, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga : Efisiensi BBM Jadi Aksi Nyata, Appi Gowes Pagi Pantau Kebersihan Tiga Kecamatan di Makassar
Dengan pendekatan terintegrasi antara ketegasan regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran wilayah, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin berupaya menghadirkan tata kelola kota yang lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita ingin tertib administrasi. Penataan gudang hingga penguatan peran camat dan lurah sangat penting,” katanya.
Wali Kota Makassar itu juga menegaskan pentingnya peran camat dan lurah sebagai penanggung jawab wilayah yang memahami secara detail kondisi daerahnya, mulai dari data masyarakat, keberadaan sekolah, hingga aktivitas investasi.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Gunakan Kendaraan Lama
Menurutnya, pemahaman menyeluruh tersebut penting agar setiap kebijakan pemerintah tidak bertabrakan dengan kondisi di lapangan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan dan aspek legalitas.
“Pastikan semua yang berjalan di wilayah itu sesuai aturan, tidak ada yang melanggar, dan semuanya terdata dengan baik,” tegas Munafri.
Salah satu perhatian serius yang disoroti adalah keberadaan gudang dan aktivitas logistik di dalam kota, khususnya di wilayah Tallo dan kecamatan lainnya.
Baca Juga : Dubes Finlandia Bahas Kerja Sama Infrastruktur Cerdas dengan Wali Kota Makassar
Ia mengungkapkan adanya praktik parkir kendaraan ekspedisi di badan jalan yang meresahkan warga dan memicu kemacetan.
“Sering kali sopir membawa pulang mobil dan diparkir di lorong atau pinggir jalan. Ini menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat. Tidak boleh ada lagi aktivitas seperti ini tanpa izin,” tegasnya.
Selama ini, persoalan tersebut menjadi keluhan masyarakat terkait gudang logistik di wilayah utara kota. Oleh karena itu, Munafri meminta agar setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama dinas terkait.
Baca Juga : Munafri Tekankan Skill dan Keselamatan dalam Diklat Pelayaran di Makassar
“Termasuk melakukan penertiban secara tegas terhadap aktivitas yang melanggar aturan,” ujarnya.
Selain penegakan aturan, politisi Golkar itu juga mendorong camat dan lurah untuk terus berkoordinasi dengan dinas terkait guna menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik.
Ia menilai tantangan pelayanan masyarakat semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kemampuan manajerial yang baik di tingkat wilayah.
“Waktu 24 jam pun tidak cukup jika tidak dikelola dengan baik. Maka dibutuhkan sistem kerja yang terstruktur dan kolaboratif,” jelasnya.
Munafri juga mengingatkan agar camat dan lurah tidak bekerja sendiri atau bersifat one man show. Ia menekankan pentingnya pendelegasian tugas agar pelayanan tetap berjalan meski ada pejabat yang berhalangan.
“Jangan semua pekerjaan ditumpuk pada satu orang. Ini kerja tim. Harus ada distribusi tugas yang jelas agar pelayanan tetap berjalan,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan di wilayah harus menjadi ruang pembelajaran bagi aparatur, khususnya generasi muda, untuk membangun kemampuan kepemimpinan dan kerja tim.
Di sisi lain, Munafri turut menyoroti penataan taman kota yang dinilai masih belum optimal. Ia meminta camat dan lurah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperjelas pembagian tanggung jawab pengelolaan.
“Jangan ada yang ambigu. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab agar taman-taman kita terawat dengan baik,” katanya.
Ia juga menegaskan agar program “Jumat Bersih” tetap dijalankan secara konsisten dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Munafri menekankan bahwa kebersihan harus dimulai dari kesadaran individu dan diperkuat melalui peran aktif RT/RW sebagai ujung tombak di masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan penghargaan kepada kelurahan terbaik dan terbersih pada peringatan hari jadi Kota Makassar mendatang.
“Insya Allah pada bulan November, kita akan umumkan kelurahan terbersih dan terbaik dengan hadiah yang menarik,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
