Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri kegiatan silaturahmi Kementerian Sosial RI bersama pemerintah provinsi serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).
Pertemuan strategis itu turut dihadiri Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Kehadiran Munafri menandai komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, khususnya pada sektor perlindungan sosial, validasi data penerima bantuan, serta program pengentasan kemiskinan.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gandeng UI dan Unhas, Siapkan ASN Hadapi Tantangan Kota Global
Dari jajaran Pemkot Makassar, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, mengatakan forum tersebut membahas sejumlah agenda prioritas nasional yang dipaparkan langsung Menteri Sosial.
“Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta percepatan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Baca Juga : Retribusi PBG Makassar Tembus Rp21,38 Miliar, Baru 37 Persen Bangunan Terdata Berizin
Menurutnya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi instrumen penting agar penyaluran bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran.
“DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar mulai menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek), sebelum turun langsung ke lapangan melakukan pemutakhiran data.
Baca Juga : HUT ke-357 Sulsel, Plt Bupati Gowa dan Ketua TP PKK Meriahkan Kirab Swasembada Pangan
Ia berharap langkah digitalisasi itu mampu meningkatkan validitas data penerima bansos di Kota Makassar sehingga program bantuan pemerintah memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan sistem pengelolaan bansos kini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik.
Menurutnya, data terus diperbarui untuk meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan dan memastikan masyarakat yang berhak benar-benar menerima manfaat.
Baca Juga : Munafri Arifuddin Sabet Juara I Lomba Masak Nasi Goreng se-Sulsel
Ia juga menegaskan pemerintah tetap membuka mekanisme usul sanggah bagi warga yang merasa layak menerima bantuan, sebagai bentuk pengawasan terbuka dan partisipatif.
Dengan penguatan DTSEN dan digitalisasi bansos, Makassar diproyeksikan menjadi salah satu daerah percontohan dalam transformasi layanan sosial berbasis data di Sulawesi Selatan. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
