Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Pemkot Makassar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Munafri Arifuddin dalam kegiatan Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (25/5/2026).
Raihan tahun ini menjadi catatan istimewa karena Kota Makassar sukses mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut sejak 2021 hingga 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator kuat bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kota Makassar terus mengalami perbaikan secara konsisten.
Baca Juga : Bandara Sultan Hasanuddin Jadi Etalase Pariwisata Sulsel, Pemkot Makassar Gandeng Angkasa Pura
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Pada hari ini tentu kami selaku Pemerintah Kota Makassar sangat bersyukur dan bergembira atas WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan hasil kerja bersama,” ujar Appi.
Ia menegaskan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti adanya sinergi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, hingga masyarakat dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran daerah.
Baca Juga : Pemkot Makassar Kejar Lahan "Clear and Clean", Jembatan Barombong Siap Dibangun 2027
“Ini bukti kolaborasi dan sinergitas bersama DPRD, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Kota Makassar. Alhamdulillah hari ini Kota Makassar kembali mendapatkan opini WTP,” jelasnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah daerah, Appi menekankan bahwa pekerjaan rumah Pemkot Makassar belum selesai. Ia memastikan seluruh rekomendasi dan temuan BPK akan segera ditindaklanjuti demi memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah.
“WTP ini bukan berarti semua pekerjaan selesai. Ini bagian dari bagaimana kita menindaklanjuti rekomendasi dan temuan yang menjadi pekerjaan rumah ke depan,” katanya.
Baca Juga : Kota Makassar Raih Penghargaan Hardiknas 2026, Munafri Tegaskan Tak Boleh Ada Anak Putus Sekolah
Menurut Appi, sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Makassar terus mengalami pembenahan dari tahun ke tahun. Bahkan, jumlah temuan berulang dalam audit juga dinilai semakin berkurang.
“Saya sangat yakin dengan kemampuan Pemerintah Kota Makassar. Cara kita mengelola sistem keuangan dari tahun ke tahun semakin baik. Temuan-temuan yang berulang juga semakin berkurang,” tambah politisi Golkar tersebut.
Ia juga mengapresiasi BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas bimbingan, komunikasi, dan proses pemeriksaan yang berjalan baik selama ini.
Baca Juga : Delegasi Makassar Gagal ke Paskibraka Nasional, Munafri Minta Seleksi Fair dan Transparan
“Bagi Pemerintah Kota Makassar, hal ini menjadi konsep yang sangat kuat dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ujarnya.
Appi menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak boleh hanya berfokus pada kepatuhan administrasi, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Bukan hanya taat terhadap asas-asas pengelolaan keuangan, tetapi bagaimana penggunaan anggaran benar-benar berdampak dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara ketat sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Ia menyebut, pemeriksaan tidak hanya bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Rekomendasi yang diberikan BPK telah melalui serangkaian diskusi dan pembahasan dengan entitas yang diperiksa,” jelas Winner.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah LHP diserahkan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Menurut Winner, opini WTP diberikan berdasarkan empat indikator utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
“Pemeriksaan keuangan ini bertujuan memberikan keyakinan memadai, bukan kebenaran mutlak, atas kewajaran laporan keuangan,” tuturnya.
Dengan capaian WTP kelima berturut-turut ini, Pemerintah Kota Makassar diharapkan mampu terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
