Jejakfakta.com, LUWU TIMUR - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Timur bergerak cepat menangani dampak tanggul jebol yang memicu banjir di Desa Balo-Balo serta abrasi pantai yang mengancam permukiman warga di Pantai Lemo, Desa Mabonta.
Langkah percepatan penanganan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang digelar BPBD bersama sejumlah OPD terkait di ruang rapat BPBD Luwu Timur, Kamis (07/05/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PUPR, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa terdampak.
Baca Juga : Munafri Tebar Beasiswa Rp2,1 Miliar di Sangkarrang, Siapkan Ambulans Laut dan Revitalisasi Sekolah Pulau
Dalam rapat tersebut, Dinas PUPR menyampaikan rencana penanganan darurat di Desa Balo-Balo melalui normalisasi sungai pada titik yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan aliran air. Selain itu, pembangunan tanggul sementara juga akan segera dilakukan guna mengantisipasi luapan air saat curah hujan tinggi.
Sementara di Desa Mabonta, pemerintah fokus pada penanganan abrasi pantai yang terus mengikis kawasan pesisir Pantai Lemo. Pemerintah Desa Mabonta diminta segera melakukan pendataan ulang terhadap warga yang bermukim di wilayah rawan abrasi.
Dinas PUPR bersama pemerintah kecamatan dan desa juga akan membangun tanggul darurat di sepanjang pesisir yang terdampak abrasi untuk mencegah kerusakan lebih luas.
Baca Juga : Aini Endis Anrika Tekankan Profesionalisme TRC dalam Penanganan Bencana di Luwu Timur
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, BPBD bersama Dinas PUPR, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa langsung turun meninjau lokasi abrasi di Pantai Lemo guna memastikan tingkat kerusakan serta menghitung kebutuhan material pembangunan tanggul darurat.
BPBD Luwu Timur mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir susulan maupun abrasi lanjutan di wilayah pesisir.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, pemerintah berharap penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan terpadu demi melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak kerusakan infrastruktur dan lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
