Jejakfakta.com, LUWU TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan ruas jalan nasional Jalan Tarengge–Batas Kota Malili, khususnya pada segmen Ussu hingga batas Kota Malili, Kamis (18/6/2026). Meski berstatus jalan nasional, pemerintah daerah tetap turun tangan memastikan keselamatan pengguna jalan.
Ruas jalan tersebut berada di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan. Namun, respons cepat tetap dilakukan oleh Pemkab Luwu Timur melalui koordinasi intensif agar penanganan tidak menunggu terlalu lama di lapangan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Hendro Prabowo, menyebutkan bahwa saat ini perbaikan permanen telah masuk tahap persiapan pelaksanaan melalui mekanisme mini kompetisi. Pekerjaan peningkatan jalan direncanakan sepanjang kurang lebih 2,7 kilometer dari Batas Kota Malili menuju Ussu.
Baca Juga : 112 Resmi Diluncurkan di Luwu Timur, Bantuan Darurat Kini Cukup Satu Nomor
“Prosesnya sudah berjalan. Saat ini masuk tahap persiapan pelaksanaan untuk peningkatan ruas jalan sekitar 2,7 kilometer,” ujarnya.
Sambil menunggu proses tersebut, Dinas PUPR Luwu Timur juga melakukan penanganan darurat di sejumlah titik yang mengalami kerusakan cukup parah. Langkah ini dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara yang melintas setiap hari.
“Penanganan sementara dilakukan dengan penimbunan pada titik-titik rusak agar tetap aman dilalui,” tambah Hendro.
Baca Juga : Luwu Timur Rayakan HUT ke-23, Bupati Irwan Ajak Semua Elemen Bersatu Bangun Daerah
Ia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat yang aktif menyampaikan aduan, serta menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar penanganan permanen dapat segera direalisasikan. Masyarakat pun diimbau tetap berhati-hati saat melintas di jalur tersebut.
Langkah cepat ini menjadi bukti respons pemerintah daerah dalam menjaga konektivitas dan keselamatan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Luwu Timur, meski kewenangan berada di tingkat nasional. (diolah dari sumber: ikp-humas/kominfo-sp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
