Jejakfakta.com, LUWU TIMUR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat budaya siaga bencana melalui peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan dengan menggelar Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tahun 2026 di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati Luwu Timur.
Kegiatan yang dibuka Kepala Pelaksana BPBD Luwu Timur, dr. H. April, mewakili Bupati Luwu Timur, ini diikuti 75 peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta kepala UPTD puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.
Sosialisasi juga menghadirkan Tenaga Ahli BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Jasmani Ghadi, bersama Koordinator Pos Unit Siaga Makassar untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Baca Juga : BPBD Luwu Timur Padamkan Karhutla 1 Hektare di Malili, Warga Diimbau Tidak Membakar Lahan
Dalam sambutannya, dr. April menjelaskan bahwa kondisi geografis Luwu Timur yang didominasi kawasan pegunungan dan perbukitan membuat daerah ini memiliki potensi ancaman berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, banjir, hingga angin puting beliung dan bencana hidrometeorologi lainnya.
"Wilayah Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, hingga berbagai ancaman bencana lainnya yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca," ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Nasional (IRBN) Tahun 2025, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-22 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan kategori risiko sedang terhadap berbagai ancaman bencana.
Baca Juga : Bupati Irwan Minta Dana Desa dan Koperasi Merah Putih Dikelola Tepat Sasaran
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara menyeluruh melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga pada tahap pencegahan dan pemulihan.
"Penanganan bencana selama ini masih lebih banyak berorientasi pada fase tanggap darurat melalui pemberian bantuan fisik. Padahal, aspek mitigasi, pencegahan, dan pemulihan pascabencana harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana," jelasnya.
Melalui kegiatan ini, BPBD berharap peserta mampu meningkatkan pemahaman mengenai langkah mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan bencana sehingga risiko dan dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin.
Baca Juga : BPBD Makassar Gandeng 23 Kampus Cetak 23 Ribu Relawan Kebencanaan, Perkuat Respons Darat, Laut, dan Pesisir
Sementara itu, Tenaga Ahli BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Jasmani Ghadi, menegaskan bahwa komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan fondasi penting dalam membangun budaya sadar bencana.
"Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan koordinasi yang baik sejak sebelum bencana terjadi," kata Jasmani.
Menurutnya, semakin tinggi tingkat literasi kebencanaan masyarakat, semakin besar pula peluang meminimalkan korban maupun kerugian saat bencana terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
