Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun serapan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan wali kota yang akrab disapa Appi saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Kegiatan yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) itu digelar di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026), dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Baca Juga : HUT ke-419 Makassar: Bedah 419 Rumah, Nikah Massal Gratis hingga Layanan Kesehatan
Appi menekankan bahwa penyusunan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses menyusun angka pendapatan dan belanja. APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus menghasilkan manfaat yang terukur.
Baca Juga : Tax Gathering DJP Sulselbartra, Appi Tekankan Kolaborasi Pajak untuk Percepat Pembangunan di Makassar
Keberhasilan pembangunan, kata dia, harus tercermin dari membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan.
"Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Appi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran. Belanja pemerintah, menurutnya, tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi, tetapi harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga : Dampingi Pelepasan Kontingen KONI Makassar, Kadispora Syamsul Bahri Dukung Target 200 Emas PORPROV 2026
Selain itu, ia mendorong setiap perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan APBD, kata Appi, harus disiasati melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi sehingga pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada keuangan daerah.
"Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal," ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di Kota Makassar.
Baca Juga : Munafri-Aliyah Buktikan Komitmen Lindungi Pekerja Rentan, Makassar Berjasa Raih Penghargaan Nasional
Ia pun mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
"Transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
