Jejakfakta.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Rapat yang dihadiri oleh para pemangku kebijakan sektor keuangan ini menegaskan komitmen seluruh otoritas untuk memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.
Usai mengikuti rapat, Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa penguatan sinergi antar anggota KSSK menjadi fokus utama dalam pertemuan yang dipimpin langsung Kepala Negara tersebut. Koordinasi yang erat dinilai krusial untuk menyelaraskan kebijakan di masing-masing otoritas, baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maupun Kementerian Keuangan.

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ucap Destry dalam keterangannya seusai rapat.
Baca Juga : Kinerja APBN Semester I 2026 Kuat, Defisit Terkendali di Tengah Pengakuan Lembaga Pemeringkat
Destry menambahkan bahwa KSSK juga menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pemerintah. Koordinasi antarotoritas akan terus ditingkatkan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan selaras dan memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Destry turut menegaskan arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang menjadikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai prioritas utama. Untuk menjaga hal tersebut, Destry mengatakan bahwa BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen guna memitigasi tekanan eksternal.
Baca Juga : Pemerintah Resmi Luncurkan Program Mandatori Biodiesel B50, Targetkan Penghematan Devisa Rp170 Triliun
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” kata Destry.
Selain menjaga stabilitas, Bank Indonesia juga akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk mendorong arus masuk modal asing. Sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Juli lalu, Destry menuturkan bahwa BI tetap memberikan insentif bagi aliran modal masuk, antara lain melalui penurunan biaya hedging. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik.
“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.
Melalui penguatan koordinasi KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sebagai fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




