Jejakfakta.com, MAKASSAR — Satu tahun masa kepemimpinannya menjadi momentum bagi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk mengevaluasi kinerja para lurah. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam rotasi dan penataan jabatan lurah di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Munafri menegaskan, evaluasi tidak akan sekadar melihat banyaknya program yang terlaksana atau serapan anggaran. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, harus mulai mengukur keberhasilan dari manfaat hingga dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).
Baca Juga : Tiga Kandidat yang Disebut IAS Bakal Gantikan Appi di Golkar Makassar
“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact. Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” ujar Munafri.
Kinerja Jadi Dasar Rotasi
Munafri secara khusus menyinggung rencana perputaran atau rotasi lurah yang akan dilakukan setelah masa jabatan di tingkat wilayah memasuki satu tahun.
Baca Juga : Dispora Makassar Sulap Halaman Balai Kota Jadi Stadion Mini, Warga Nobar Final ASEAN Cup
Ia memastikan penilaian akan mengacu pada kinerja masing-masing lurah, bukan intervensi atau kepentingan personal.
“Waktu ini sudah satu tahun. Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” tegasnya.
“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” lanjut Munafri.
Baca Juga : Buka Rakernas II GWS di Makassar, Appi: Urban Farming Bisa Jadi Solusi Ketahanan Pangan
Menurutnya, evaluasi akan dilakukan dengan membandingkan data pencapaian sebelumnya dengan capaian selama satu tahun terakhir. Dengan demikian, perkembangan kinerja setiap wilayah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penataan jabatan.
“Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang,” jelasnya.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai.
Baca Juga : Aliyah Hadiri Pelantikan I Wayan Gede Rumega sebagai Hakim Tinggi Denpasar
Munafri menilai posisi lurah memiliki tantangan tersendiri karena menjadi salah satu ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” katanya.
Bukan Sekadar Duduk di Kantor
Baca Juga : Munafri Tegaskan Camat-Lurah Tak Boleh Lagi Kerja Seremonial, Harus Beri Dampak Nyata ke Masyarakat
Selain mengevaluasi capaian administratif, Munafri meminta camat dan lurah mengubah cara pandang dalam menjalankan pemerintahan di tingkat wilayah.
Ia mendorong pola pemerintahan yang tidak berhenti pada output, tetapi menghasilkan public value dan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, pemimpin wilayah dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, sekaligus memahami persoalan yang dihadapi warga.
Munafri juga mendorong perubahan dari pemerintahan yang sentralistik menuju impactful governance dengan memperkuat kolaborasi dan keterlibatan masyarakat.
“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakat di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan persoalan, memberikan alternatif solusi, menentukan prioritas, hingga mengawasi pelaksanaan pembangunan.
Pendekatan tersebut, kata Munafri, penting dalam menangani berbagai persoalan di tingkat wilayah, termasuk pedagang, kebersihan, maupun penertiban.
Ia meminta pendekatan persuasif dan dialogis dikedepankan agar penyelesaian masalah tidak berhenti pada tindakan sesaat, tetapi menghasilkan solusi yang berkelanjutan.
Lurah Diminta Terbuka dan Jaga Integritas
Munafri juga meminta lurah tidak menghindari persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Ruang komunikasi dengan warga harus dibuka seluas mungkin.
“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” katanya.
Integritas juga menjadi perhatian dalam evaluasi kepemimpinan wilayah. Munafri meminta aparatur tidak terlibat maupun memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayah masing-masing.
Ia menilai lurah merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik.
Kamtibmas hingga Sampah Tetap Jadi Tugas Lurah
Dalam rapat tersebut, Munafri turut menyoroti persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurutnya, menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum. Lurah harus aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
“Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” katanya.
Lurah juga diminta mampu membaca potensi gangguan sejak dini dan mencari solusi bersama masyarakat. Sebab, kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan perkembangan wilayah.
Di sisi lain, Munafri memastikan program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan.
Ia meminta camat dan lurah tidak mengendurkan sosialisasi pemilahan sampah di wilayah masing-masing.
“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya.
Untuk penertiban bangunan liar, Munafri juga meminta jajaran wilayah tetap menjalankan kebijakan dengan mengedepankan komunikasi dan solusi.
Pada akhirnya, ia menegaskan keberhasilan program Pemerintah Kota Makassar sangat bergantung pada kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata di tengah masyarakat.
Dengan evaluasi satu tahun sebagai dasar penataan jabatan, kinerja wilayah kini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberlanjutan kepemimpinan para lurah di Makassar. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
