Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan patroli malam, mengaktifkan kembali pos ronda, serta memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri dan Satpol PP. Langkah ini dilakukan untuk menekan maraknya tawuran antarkelompok yang meresahkan masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026) sore.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Kodim 1408/Makassar, perwakilan Polrestabes Makassar bersama para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran asisten dan staf ahli.
Baca Juga : Di Forum Asia-Pasifik, Appi Paparkan Strategi Makassar Bangun PAUD Inklusif dan Ramah Iklim
Munafri menegaskan, penanganan tawuran tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan. Pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan harus mengambil peran aktif dengan turun langsung ke masyarakat serta membangun kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, menjaga keamanan kota merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar koordinasi di atas meja.
“Kejadian marak belakangan ini perlu ditangani bersama-sama. Karena itu, pemerintah kota bersama TNI-Polri harus bergerak bersama untuk melakukan pencegahan dan memastikan persoalan ini bisa diselesaikan,” tegas Munafri.
Baca Juga : Bantu Pendidikan Anak Kurang Mampu, Wali Kota Makassar Siapkan Beasiswa untuk Siswa SD-SMP
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencegah konflik antarkelompok meluas ke wilayah lain.
Munafri meminta camat dan lurah, khususnya di wilayah rawan konflik, untuk lebih intensif memantau kondisi lingkungan, membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mengidentifikasi akar persoalan yang memicu perkelahian.
Ia juga menekankan bahwa upaya menjaga keamanan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab lurah di lokasi terjadinya tawuran. Camat dan lurah di wilayah sekitar harus ikut terlibat untuk mencegah konflik meluas atau merembet ke kawasan lain.
Baca Juga : Appi Tak Mau PSEL Makassar Dipaksakan, Penolakan Warga Tamalanrea Jadi Pertimbangan
“Jangan menganggap kalau di daerah saya tidak terjadi, sehingga tidak perlu terlalu fokus melihat ini. Semua harus diantisipasi dengan baik, karena kita tidak ingin konflik ini menular ke wilayah lain,” imbuh orang nomor satu di Kota Makassar itu.
Sebagai tindak lanjut, Munafri memastikan patroli malam akan dilakukan secara rutin dengan melibatkan camat, lurah, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Selain patroli, Pemkot Makassar akan memperkuat sistem keamanan lingkungan melalui pembenahan pos-pos ronda dan titik kumpul warga. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
Baca Juga : Appi Paparkan Sapta MULIA di Hadapan Praja IPDN: Makassar Harus Jadi Ruang Tamu Indonesia
Munafri menyebut, keberadaan pos ronda dan komunikasi aktif antarwarga merupakan bagian penting dalam membangun kewaspadaan bersama di tingkat lingkungan.
Ia juga membuka peluang penambahan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) di titik-titik yang dinilai rawan. Camat diminta segera melaporkan kebutuhan tersebut agar dapat ditindaklanjuti pemerintah kota.
“Kalau ada wilayah yang kekurangan CCTV, sampaikan kepada camat dan secepatnya akan kita eksekusi,” tegasnya.
Baca Juga : Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham Hadiri Pembukaan Bali Tech Week 2026
Selain meningkatkan pengawasan wilayah, Munafri meminta aparat keamanan menindak tegas pihak luar yang terbukti terlibat dalam memprovokasi konflik antarkelompok.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi di media sosial, terutama konten yang berisi tantangan, saling ejek, maupun ajakan berkelahi.
Menurutnya, sejumlah konflik dapat bermula dari persoalan kecil atau ketersinggungan yang kemudian membesar karena tidak diselesaikan secara bijak. Karena itu, pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemberdayaan warga perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Pemerintah kota, lanjut Munafri, akan menggiatkan kegiatan-kegiatan positif di tengah masyarakat agar energi generasi muda dapat tersalurkan melalui aktivitas yang produktif.
“Tidak ada untungnya berkelahi sesama kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi, mencegah provokasi, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif,” seru politikus Partai Demokrat itu.
Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut berharap patroli rutin, penguatan pos ronda, penambahan CCTV di titik rawan, serta kolaborasi antara pemerintah dan aparat keamanan dapat membantu mendeteksi potensi tawuran lebih dini dan memutus mata rantai kekerasan di Kota Makassar.
Munafri menilai, perang kelompok atau tawuran yang berulang di tengah masyarakat membutuhkan penanganan menyeluruh. Penanganan tidak cukup hanya dengan menghentikan bentrokan ketika terjadi, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan yang memicu konflik.
Menurutnya, diperlukan langkah terukur mulai dari pencegahan dini, penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan, hingga pemulihan hubungan sosial antarkelompok yang bertikai.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan preventif atau pencegahan, dengan memperkuat patroli keamanan, memetakan titik rawan konflik, mengaktifkan pos ronda, membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta memberikan edukasi hukum dan toleransi kepada generasi muda.
“Dialog terbuka antarkelompok juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi kesalahpahaman dan mencegah persoalan kecil berkembang,” beber Munafri.
Selain pencegahan, langkah kuratif atau pemulihan pascakonflik juga diperlukan. Pemerintah kecamatan dan kelurahan dapat memfasilitasi rekonsiliasi untuk membangun kembali hubungan sosial yang sempat retak, sekaligus menghadirkan ruang interaksi positif agar konflik serupa tidak kembali terulang.
Dalam konteks Kota Makassar, pendekatan terpadu diperlukan untuk memastikan upaya menjaga keamanan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga menyentuh akar persoalan di tengah masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang konsisten, penanganan konflik kita harapkan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif untuk jangka panjang,” tutup Munafri.
Ia menegaskan, tujuan utama langkah tersebut bukan hanya meredam konflik yang telah terjadi, melainkan memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di lingkungan masing-masing. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
