Jejakfakta.com, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Munafri hadir didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Forum berskala nasional yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga : Hari Santri 2026, Pemkot Makassar Perkuat Dukungan Pesantren Lewat Beasiswa hingga Infrastruktur
Munafri mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung arahan Presiden terkait langkah-langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan berkelanjutan.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden (Pak Prabowo) sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah Kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, Rakornas TPAKD menjadi momentum penting untuk memperkuat kebijakan daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan.
Baca Juga : Aliyah Mustika Ilham Dukung Gerakan Pangan Murah, 1.000 Voucher Belanja Dibagikan
Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti arahan dan harapan Presiden dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan masyarakat serta program pembangunan di tingkat kota.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Rakornas TPAKD mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata.
Baca Juga : Kota Makassar Raih Terbaik I Jamsostek Award 2026, Appi: 81 Ribu Pekerja Terlindungi
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses terhadap layanan dan produk keuangan.
Munafri berharap, hasil Rakornas TPAKD dapat semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, pemerintah pusat, dan sektor keuangan. Dengan demikian, kebijakan perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha,” katanya.
Baca Juga : Di Forum Asia-Pasifik, Appi Paparkan Strategi Makassar Bangun PAUD Inklusif dan Ramah Iklim
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.
Baca Juga : Bantu Pendidikan Anak Kurang Mampu, Wali Kota Makassar Siapkan Beasiswa untuk Siswa SD-SMP
Dalam arahannya, Prabowo mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Prabowo menilai, pembentukan TPAKD di seluruh daerah merupakan pencapaian kelembagaan yang patut diapresiasi karena menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
Menurut Prabowo, perluasan akses keuangan harus mampu menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang dan sektor pekerjaan, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, dan pedagang hingga santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
