Jejakfakta.com, MAKASSAR – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan sejumlah organisasi mahasiswa lintas kampus di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Fly Over Kota Makassar Jl. Urip Sumoharjo - Jl A.P. Pettarani pada Rabu (28/10/2026), mahasiswa menyuarakan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggaran pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga dugaan menguatnya militerisme di ruang sipil.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama pada persoalan lingkungan, akses pendidikan, program sosial, dan ruang hidup masyarakat.
Baca Juga : Target Tambah Kursi Golkar Sulsel Dikawal Dewan Pakar, Armin: IAS Pemimpin yang Selalu Siap Mendengar
Salah satu tuntutan yang disuarakan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Unhas (OKFT-UH), ialah mendesak pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional. Mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap alih fungsi lahan pascabencana.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti persoalan anggaran dan menolak komersialisasi pendidikan. Mereka mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan gratis agar akses pendidikan tidak semakin terbebani oleh persoalan biaya.
Baca Juga : BPBD Luwu Timur Perkuat Kapasitas Daerah, IKD Jadi Strategi Tekan Risiko Bencana
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Mahasiswa meminta efektivitas dan dampak pelaksanaan program itu ditinjau, sehingga kebijakan yang menyasar kebutuhan masyarakat dapat dievaluasi berdasarkan hasil pelaksanaannya.
Selain persoalan lingkungan dan pendidikan, mahasiswa mengkritik indikasi menguatnya militerisme di ranah sipil, termasuk di lingkungan kampus. Isu tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang berkaitan dengan ruang sipil dan kehidupan demokrasi.
Baca Juga : Resmi Dilantik Jadi Bupati Gowa, Darmawangsyah Prioritaskan Utang Daerah dan Program Pembangunan
Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mereka nilai berpotensi merampas ruang hidup masyarakat. Mereka turut mendesak penyelesaian berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Baca Juga : Plt Bupati Gowa Ajak Generasi Muda Jadi Pemimpin Masa Depan yang Tangguh
Melalui aksi ini, organisasi mahasiswa lintas kampus di Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan sebagai bahan evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Isu lingkungan, pendidikan, program sosial, militerisme di ruang sipil, serta dampak proyek strategis menjadi pokok kritik yang mereka bawa ke ruang publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
