Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperluas gerakan urban farming atau pertanian perkotaan dengan menargetkan seluruh Rukun Warga (RW) memiliki kawasan pertanian produktif.
Program ini didorong menjadi salah satu kekuatan ketahanan pangan masyarakat, sekaligus mengubah keterbatasan lahan menjadi peluang untuk menghasilkan bahan pangan secara mandiri.
Pengembangan urban farming kini mulai menunjukkan hasil nyata. Sejumlah kelompok tani dan warga telah berhasil membudidayakan berbagai komoditas pangan, mulai dari bawang hingga aneka sayuran.
Baca Juga : PSEL Makassar Tunggu Evaluasi Danantara, Appi: Aspirasi Warga Harus Didengar
Komitmen tersebut terlihat saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung memanen bawang dan sejumlah jenis sayuran di Kebun Urban Farming Kelompok Tani Marennu, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Rabu (4/11/2026).
Tidak hanya di satu lokasi, Munafri yang akrab disapa Appi itu kemudian melanjutkan kunjungannya ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar di Jalan Deppasawi Luar, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate.
Di lokasi tersebut, Appi turut menyaksikan hasil panen berupa cabai (lombok), kangkung, dan terong yang dibudidayakan anggota kelompok wanita tani.
Baca Juga : HUT ke-419 Makassar, Pemkot Gelar Pasar Murah, Warga Bisa Tebus Sembako Rp63 Ribu
"Kunjungan ke dua lokasi urban farming ini menjadi bentuk dukungan pemerintah kota terhadap gerakan pertanian perkotaan yang tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menghasilkan bahan pangan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat," ujar Appi.
Wali Kota mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan sekaligus hasil program urban farming yang dikembangkan kelompok tani di sejumlah wilayah Kota Makassar.
Menurutnya, pertanian perkotaan menjadi salah satu solusi strategis untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan masyarakat, khususnya di tengah keterbatasan lahan yang menjadi tantangan bagi kota metropolitan.
Baca Juga : Dispar Makassar Kembangkan Wisata Kepulauan, Dermaga Lanjukang Dibangun Awal 2027
Melalui pemanfaatan pekarangan dan ruang-ruang kosong, masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan produktif dengan menanam berbagai komoditas pangan dan sayuran.
"Program urban farming ini penting karena menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Walaupun dengan lahan terbatas, masyarakat tetap bisa memproduksi kebutuhan pangan sendiri," katanya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mengunjungi Kebun Urban Farming Kelompok Tani Marennu, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Rabu (4/11/2026). @Jejakfakta/dok. Humas Pemkot Makassar
Baca Juga : Sambut HUT ke-419, Dinkes Makassar Gelar Sunatan Massal Gratis, Siapkan Donor Darah
Pemerintah Kota Makassar melalui kelompok-kelompok tani terus mendorong warga mengembangkan pertanian perkotaan agar semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Lebih dari sekadar aktivitas bercocok tanam, urban farming juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat, memperkuat kebersamaan antarwarga, serta berpotensi membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.
"Kita berharap gerakan urban farming dapat tumbuh menjadi budaya produktif masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang dimulai dari lingkungan keluarga," tutup Appi.
Baca Juga : Temui Peternak di Panaikang, Wali Kota Appi Siapkan Lokasi Baru dan Fasilitasi Akses KUR
Sementara itu, Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, mengatakan sekitar 60 persen dari total 677 RW yang tersebar di wilayah Kecamatan Tamalate saat ini telah memiliki kawasan urban farming.
"Capaian ini akan terus kita tingkatkan hingga seluruh RW memiliki minimal satu kawasan pertanian perkotaan," tuturnya.
Pihak kecamatan menargetkan urban farming berkembang di setiap kelurahan, bahkan menjangkau seluruh RT/RW dengan memanfaatkan lahan kosong yang tersedia.
Pengembangan kebun produktif juga didorong melalui organisasi pemberdayaan perempuan dan kemasyarakatan, seperti PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).
"Target kami, setiap kelurahan wajib memiliki urban farming di setiap RW. Begitu juga PKK dan DWP harus memiliki urban farming sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan," ujarnya.
Menurut Aril, kunjungan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke salah satu kawasan urban farming menjadi momentum untuk memperkuat pengembangan program tersebut.
Bahkan, Wali Kota menilai kawasan urban farming di wilayah itu layak dijadikan proyek percontohan (*pilot project*) bagi pengembangan pertanian perkotaan di Kecamatan Tamalate.
Menindaklanjuti arahan tersebut, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan para lurah untuk mengidentifikasi dan mengarahkan pengembangan urban farming di wilayah masing-masing, dengan menjadikan RW 5 Maccini Sombala sebagai salah satu rujukan.
Aril menjelaskan, pengembangan urban farming di setiap wilayah tidak bisa diseragamkan. Kondisi geografis dan ketersediaan lahan menjadi pertimbangan dalam menentukan metode budi daya.
Bagi wilayah yang memiliki lahan memadai, warga dapat memanfaatkan media tanam tanah secara langsung. Sementara itu, kawasan dengan keterbatasan lahan dapat mengembangkan sistem hidroponik.
"Karakteristik setiap wilayah berbeda. Kalau tidak memiliki lahan yang cukup, bisa menggunakan metode hidroponik. Jadi, keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak mengembangkan urban farming," jelasnya.
Selama ini, hasil panen dari kebun-kebun urban farming tersebut masih lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar, terutama warga RT dan RW yang mengelolanya.
Meski demikian, Aril menilai manfaat program ini tidak semata-mata diukur dari jumlah produksi. Urban farming juga membangun partisipasi warga, menumbuhkan budaya bercocok tanam, serta memperkuat kemandirian pangan mulai dari tingkat lingkungan.
Bahkan, Kecamatan Tamalate berhasil meraih juara pertama dalam lomba kebun "Aku Hatinya PKK" tingkat Kota Makassar. Prestasi tersebut menjadi salah satu bukti berkembangnya gerakan pemanfaatan pekarangan dan kebun produktif di wilayah tersebut.
Ke depan, tantangan utama yang dihadapi adalah mengajak masyarakat yang tidak memiliki lahan agar tetap terlibat dalam gerakan urban farming.
Salah satu alternatifnya adalah melalui sistem hidroponik. Namun, metode ini membutuhkan biaya awal yang relatif lebih besar, terutama untuk penyediaan instalasi dan sarana pendukung.
Karena itu, pemerintah kecamatan bersama kelurahan akan terus melakukan edukasi sekaligus mencari solusi agar persoalan pembiayaan tidak menjadi penghambat masyarakat untuk memulai pertanian perkotaan.
"Kami akan terus mengedukasi masyarakat, termasuk mencari solusi terhadap kendala anggaran. Harapan kami, seluruh RW di Kecamatan Tamalate nantinya memiliki minimal satu urban farming," tukasnya. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
