Jejakfakta.com, LUWU TIMUR – Upaya hukum yang ditempuh puluhan Petani Laoli melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar pada 28 Agustus 2026 tidak menghentikan penggusuran lahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Pada Sabtu (7/11/2026) hingga Senin (9/11/2026), penggusuran kembali berlangsung di hadapan para Petani Laoli. Dua unit ekskavator yang dikawal personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan merusak tanaman jengkol milik para petani.
“Ini tindakan yang sangat keji sekaligus menampakkan sisi buruk Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Proses hukum yang sedang berlangsung seharusnya dihormati terlebih dahulu dengan menghindari aktivitas di lokasi. Ini justru mereka sendiri yang mengajarkan kepada publik untuk tidak patuh hukum,” ujar Siti Nur Alisa, selaku pendamping hukum Petani Laoli, dalam keterangan persnya, Senin (9/11/2026).
Informasi mengenai penggusuran tersebut baru diketahui para petani setelah ekskavator beroperasi selama kurang lebih lima jam. Mendapatkan informasi itu, sejumlah petani yang sedang berada di posko perjuangan, sekitar satu kilometer dari lokasi, langsung bergegas menuju kebun mereka.
Setibanya di lokasi, para petani mendapati puluhan tanaman jengkol milik mereka telah tumbang dan rata dengan tanah.
Lahan yang sejak lama dikuasai dan dikelola para Petani Laoli sebagai kebun tersebut rencananya akan diserahkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT IHIP melalui perjanjian sewa-menyewa untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mengetahui penggusuran masih berlangsung, para petani kemudian berhimpun dan berupaya menghalangi aktivitas tersebut. Sejumlah personel TNI juga terlihat berada di lokasi untuk mengawal proses penggusuran.
Petani Laoli menolak penggusuran yang di kawal TNI untuk kepentingan PSN PT IHIP. Penggusuran berlangsung saat gugatan HPL masih disidangkan di PTUN Makassar, Senin (9/11/2026). @Jejakfakta/dok. LBH Makassar
Kekecewaan para petani semakin besar karena gugatan yang mereka ajukan telah memasuki proses persidangan di PTUN Makassar. Namun, menurut pendamping hukum Petani Laoli, proses hukum tersebut tidak dihormati oleh pemerintah daerah.
Selain itu, keterlibatan aparat keamanan dalam penggusuran tersebut juga menjadi sorotan.
“Kami juga mempertanyakan keterlibatan aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai aparat keamanan, mengapa mereka justru ikut terlibat, sementara ada proses hukum yang sedang berlangsung?” tegas Lisa.
Pada prinsipnya, Petani Laoli menyatakan tetap patuh terhadap proses hukum yang berlaku. Mereka telah menempuh jalur hukum untuk menguji keabsahan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang menjadi objek gugatan.
Salah satu persoalan yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut adalah penerbitan sertifikat HPL tanpa adanya penguasaan fisik lahan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selaku pemegang HPL.
Di tengah berlangsungnya penggusuran, proses persidangan gugatan Petani Laoli juga tetap berjalan. Sidang yang digelar pada Senin (9/11/2026) di PTUN Makassar tersebut mengagendakan pemeriksaan bukti surat dari para pihak. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
