Jejakfakta.com, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus terlibat aktif mengatasi persoalan tawuran kelompok, aksi jalanan, hingga geng motor yang masih menjadi tantangan keamanan di Kota Makassar.
Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri kegiatan Ruang Demokrasi yang digelar Keamanan dan Organisasi Cipayung Plus Sulawesi Selatan di Tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Selasa (10/11/2026).
Dalam forum yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional itu, Munafri juga menegaskan Pemerintah Kota Makassar terbuka terhadap kritik, saran, dan aspirasi mahasiswa maupun organisasi masyarakat.
Baca Juga : Munafri Dukung Makassar Christmas Choir Festival 2026, Pemkot Siap Berkolaborasi
Menurutnya, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat harus terus dijaga sebagai bagian dari praktik demokrasi sekaligus upaya mencari solusi atas berbagai persoalan perkotaan.
"Menyampaikan aspirasi merupakan hak yang dijamin undang-undang, terlebih Indonesia merupakan negara demokrasi. Maka ruang-ruang komunikasi antara mahasiswa, OKP dan ormas kita harus jaga," ujarnya.
Munafri mengatakan, pemerintah tidak boleh menutup diri terhadap kritik masyarakat. Sebaliknya, masukan dari berbagai elemen menjadi bahan penting dalam mengevaluasi kebijakan dan pembangunan daerah.
Baca Juga : Peserta MTQ Makassar 2026 Melonjak Jadi 1.400 Orang, Pembukaan Digelar 13 November
"Kami Pemerintah Kota Makassar selalu terbuka berdiskusi, menerima saran dan pandangan. Tujuannya kita sama, menjaga Makassar dan membangun kota yang kita cintai," kata Appi, sapaan akrab Munafri.
Ia mengapresiasi inisiatif Cipayung Plus yang menghadirkan ruang pertemuan antara pemerintah, aparat keamanan, dan mahasiswa. Menurutnya, dialog tidak seharusnya menjadi arena untuk mempertentangkan siapa yang benar atau salah, melainkan mencari jalan keluar secara objektif.
Soroti Tawuran dan Geng Motor
Baca Juga : Dua Dekade Terisolasi, Romang Tangayya Kini Punya Jalan Beton, Appi Siapkan Sambungan 3 KM
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Munafri dalam forum tersebut adalah aksi kekerasan jalanan, tawuran antarkelompok, dan aktivitas geng motor.
Ia menegaskan, Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut juga melibatkan perangkat pemerintahan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW.
"Soal aksi jalanan, tawuran kelompok dan geng motor. Kami Pemerintah Kota sesuai tupoksi berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri, tetap kolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," jelasnya.
Baca Juga : Hari Pahlawan Bukan Sekadar Seremoni, Munafri Ajak Warga Makassar Berjuang Lewat Kerja Nyata
Munafri menilai, persoalan kekerasan jalanan tidak bisa diselesaikan hanya melalui penindakan aparat. Diperlukan keterlibatan masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi kepemudaan, untuk mencegah konflik sejak dini.
Ia pun mengajak organisasi Cipayung Plus memanfaatkan jaringan dan basis keanggotaan masing-masing untuk membangun kesadaran masyarakat serta mencari akar persoalan yang memicu kekerasan.
Menurutnya, keterbatasan pengawasan pemerintah membuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi penting. Pendekatan keamanan harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan penyelesaian persoalan sosial.
Baca Juga : Semarak HUT ke-419 Makassar, PDAM Libatkan 300 Karyawan dalam Aksi Donor Darah
Keamanan Berpengaruh terhadap Investasi
Selain persoalan keamanan, Munafri mengingatkan bahwa situasi kota yang kondusif memiliki hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor.
Sebagai kota yang mengandalkan sektor perdagangan barang dan jasa, Makassar membutuhkan iklim investasi yang sehat agar aktivitas ekonomi terus bergerak.
Ia menilai, gangguan keamanan berpotensi memengaruhi kepercayaan pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di Makassar. Jika investasi melemah, dampaknya dapat merembet pada perputaran ekonomi hingga daya beli masyarakat.
"Kalau iklim investasinya jelek, tentu aktivitas ekonominya akan menurun. Kalau putaran ekonominya menurun, dampaknya ke daya beli masyarakat," paparnya.
Karena itu, ia berharap mahasiswa dan organisasi kepemudaan tidak hanya berperan menyampaikan kritik, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan kota.
Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berupaya mendorong pemberdayaan generasi muda melalui peningkatan keterampilan, kursus, dan pengembangan kapasitas agar mereka memiliki akses lebih luas terhadap kesempatan kerja.
Munafri menyebut peluang tersebut diarahkan untuk membuka akses pekerjaan di sektor formal maupun informal.
Ia kembali menegaskan pemerintah siap duduk bersama mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk membahas kebutuhan masyarakat serta merumuskan langkah konkret.
"Sekali lagi, kami Pemerintah Kota tetap membuka ruang bagi mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk duduk bersama pemerintah, menyampaikan kebutuhan, serta merumuskan langkah konkret yang dapat kita lakukan bersama," imbuhnya.
Kegiatan Ruang Demokrasi tersebut turut dihadiri Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, Dandim 1408/Makassar Kolonel Kav. Ino Dwi Setyo Darmawan, serta Ketua DPD KNPI Sulsel Vonny Ameliani Suardi.
Sejumlah organisasi kepemudaan juga hadir, di antaranya GMNI, Serikat Muslim Indonesia, KAMMI Sulsel, LMND, HMI, PMII, GMKI, dan KNPI.
Menutup penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai pengingat pentingnya menjaga persatuan dan persaudaraan.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan aparat keamanan terus terbangun demi mewujudkan Makassar yang aman dan kondusif.
Menurutnya, menjaga kota bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
