Jejakfakta.com, ANTALYA — Koalisi Indonesia Timur untuk Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan mengkritik sikap delegasi Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 31) di Antalya, Turki.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi dinilai tidak membawa agenda aksi iklim yang konkret. Bahkan, pernyataan pemerintah dalam forum internasional tersebut dianggap lebih mencerminkan kepentingan ekonomi korporasi dibandingkan keselamatan masyarakat yang terdampak krisis iklim.
Koordinator Sekretariat Koalisi Indonesia Timur, Muhammad Al Amin, yang hadir sebagai observer di COP 31, menyebut kehadiran delegasi Indonesia belum menunjukkan komitmen serius dalam menjawab persoalan krisis iklim.
Baca Juga : Perempuan Sulawesi Desak Moratorium Izin Tambang, Soroti Dampak Lingkungan
"Tidak ada pencapaian, tidak ada keberhasilan, tidak ada ambisi, tidak ada rencana aksi iklim yang dibawa dan disampaikan oleh utusan pemerintah Indonesia di COP 31. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan semuanya omong kosong," kata Amin dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Menurut Amin, sikap tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di kawasan timur Indonesia yang menghadapi dampak krisis iklim secara langsung.
Petani, nelayan, perempuan, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus berjuang menghadapi ancaman perubahan iklim. Situasi itu, menurutnya, semakin diperparah oleh ekspansi industri ekstraktif, termasuk pertambangan dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Baca Juga : Lima Kali Menang di Pengadilan, Warga Wawonii Masih Terancam Tambang Harita
Alih-alih menghadirkan komitmen perlindungan lingkungan dan percepatan transisi energi, pemerintah justru dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat terdampak.
Kritik Koalisi Indonesia Timur juga menyasar posisi delegasi Indonesia dalam pembahasan just transition atau transisi energi berkeadilan.
Dalam forum tersebut, pemerintah dinilai masih menempatkan kepentingan ekonomi nasional sebagai pertimbangan yang dapat membatasi pelaksanaan transisi energi. Koalisi menilai pendekatan tersebut berpotensi mempertahankan kepentingan korporasi di sektor batu bara, nikel, bauksit, perdagangan karbon, hingga industri perikanan skala besar.
Baca Juga : Munafri-Aliyah Dorong Pendidikan PAUD Berkarakter dan Peduli Lingkungan
"Pernyataan dan pandangan yang diutarakan oleh pemerintah Indonesia di sesi transisi berkeadilan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah enggan mengimplementasikan transisi berkeadilan yang didorong komunitas global karena khawatir ekonomi Indonesia terganggu. Padahal, ekonomi Indonesia akan lebih terganggu dan hancur apabila krisis iklim terus terjadi," tegas Amin.
Koalisi Indonesia Timur mengingatkan bahwa krisis iklim bukan semata persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Karena itu, pemerintah didesak mengubah sikap selama sisa penyelenggaraan COP 31 di Antalya. Delegasi Indonesia diminta mengakomodasi tuntutan masyarakat sipil dan menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas dalam setiap posisi maupun keputusan yang disampaikan di forum iklim global.
Baca Juga : Reklamasi Tambang PT GKP Dipersoalkan, Petani Wawonii Hadapi Ancaman Baru akibat Pematokan Satgas PKH
Amin menegaskan, pemerintah seharusnya membawa suara masyarakat terdampak perubahan iklim, bukan justru menjadi representasi kepentingan industri ekstraktif.
"Kalau pemerintah Indonesia mewakili masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak perubahan iklim, maka pandangan yang disampaikan di forum iklim ini juga harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Namun kalau pemerintah mewakili pengusaha tambang batu bara, perusahaan nikel, bauksit, karbon dan perikanan skala besar, maka lebih baik tidak berpartisipasi dalam konferensi perubahan iklim," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
