Jejakfakta.com, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa membidik peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi pada 2026 untuk mencapai predikat A. Target tersebut menjadi tantangan setelah capaian tahun 2025 masih berada pada angka 78,71 atau kategori BB.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Andy Azis, mengatakan percepatan reformasi birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi dan pencapaian nilai evaluasi. Lebih dari itu, reformasi harus menghasilkan perubahan pola kerja aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Andy Azis saat membuka kegiatan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 di Hotel Vasaka Makassar, Rabu (11/11).
Baca Juga : HJG ke-706, Gowa Hadirkan UMKM Expo hingga Layanan Kesehatan Gratis
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gowa pada 2025 mencapai 78,71. Angka tersebut meningkat 0,44 poin dibandingkan capaian 2024 sebesar 78,27.
Meski mengalami peningkatan, Andy Azis menyoroti penurunan komponen Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dari 11,98 menjadi 11,39. Sementara komponen RB General meningkat dari 66,29 menjadi 67,32.
“Capaian ini patut kita apresiasi, namun penurunan RB Tematik harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memperkuat keterkaitan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Pemkab Gowa Bidik Kesejahteraan Petani, Penanganan Pascapanen dan Stabilitas Harga Jadi Fokus
Menurut Andy Azis, pelaksanaan reformasi birokrasi pada 2026 mengacu pada 15 indikator RB General dalam Lembar Kerja Evaluasi Kementerian PANRB. Indikator tersebut mencakup akuntabilitas kinerja, integritas, kepuasan masyarakat, pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pengadaan, kualitas kebijakan, pengendalian intern, hingga digitalisasi arsip.
Di sisi lain, Gowa mencatatkan capaian positif pada Indeks Reformasi Hukum sebesar 73,80, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,01.
Untuk mempercepat pencapaian target reformasi birokrasi, Andy Azis menekankan lima hal kepada seluruh perangkat daerah, yakni komitmen pimpinan, pencapaian target, kualitas data dan bukti dukung, koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah, serta penguatan reformasi birokrasi tematik.
Baca Juga : Darmawangsyah Dukung Percepatan Operasional 80 Koperasi Merah Putih di Gowa
Ia juga meminta kepala perangkat daerah terlibat langsung dalam mengendalikan pelaksanaan rencana aksi sesuai tanggung jawab masing-masing. Evaluasi berkala, validitas data, serta percepatan terhadap indikator yang belum tercapai harus menjadi perhatian bersama.
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa selaku koordinator juga diminta mengoptimalkan fungsi fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi agar setiap temuan dapat ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang jelas dan terukur.
Andy Azis menegaskan, reformasi birokrasi sejatinya merupakan perubahan budaya kerja untuk membangun aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Baca Juga : Hari Pahlawan 2026, Sekda Gowa Ajak Masyarakat Perkuat Gotong Royong dan Kepedulian Sosial
Pemanfaatan teknologi informasi, kata dia, juga harus diarahkan untuk menyederhanakan proses pemerintahan, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan transparansi.
“Masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari kemudahan pelayanan, kepastian prosedur, kecepatan penyelesaian urusan, dan manfaat yang mereka rasakan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa, Taufik, mengatakan monitoring tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya.
Baca Juga : Munafri Pastikan Bayi di Makassar Miliki Identitas Sejak Hari Pertama Lahir
Kegiatan ini bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana aksi pada setiap perangkat daerah, mengidentifikasi kendala pencapaian indikator, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah percepatan terhadap indikator yang belum optimal.
Taufik menyebutkan, capaian indeks reformasi birokrasi Gowa sebesar 78,71 masih membutuhkan tambahan sekitar 1,3 poin untuk mencapai predikat A.
“Kurang lebih satu koma tiga poin lagi kita sudah berada pada posisi A. Semoga pencapaian tahun 2026 ini bisa sama-sama kita wujudkan, mengingat beberapa indikator strategis sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan nilai daripada tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan monitoring melibatkan perangkat daerah yang menjadi objek penilaian pada 15 area reformasi birokrasi general dan dua area reformasi birokrasi tematik.
Lima belas area RB General tersebut meliputi sistem akuntabilitas kinerja, reformasi hukum, survei kepuasan masyarakat, survei penilaian integritas, opini BPK, tindak lanjut rekomendasi temuan BPK, pelayanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pemerintahan, pembangunan statistik, kualitas kebijakan, tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR, tingkat maturitas SPIP, serta digitalisasi arsip.
Adapun dua area RB Tematik mencakup penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Melalui monitoring tersebut, Pemkab Gowa berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan rencana aksi sehingga peningkatan indeks reformasi birokrasi tidak hanya tercermin dalam angka evaluasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
