1Jejakfakta.com, JAKARTA — Perjuangan warga Tamalanrea, Kota Makassar, menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) belum menemukan titik terang. Setelah berulang kali mengadu ke DPRD dan Pemerintah Kota Makassar, warga kini mendatangi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Jakarta untuk meminta kepastian penghentian proyek yang dinilai mengancam ruang hidup mereka.
Namun, kedatangan warga justru kembali dihadapkan pada persoalan saling lempar kewenangan antara pemerintah kota dan pihak pengembang proyek.
Dalam audiensi tersebut, warga memperoleh penjelasan berbeda dari pernyataan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sebelumnya. Jika pemerintah kota menyebut kelanjutan proyek menjadi kewenangan Danantara, pihak Denera justru menegaskan bahwa penentuan lokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Baca Juga : Koalisi Indonesia Timur Minta Hasyim Berhenti Berdagang Karbon dan Berburu Investasi di COP 31
Salah seorang perwakilan warga, Ani, mengungkapkan bahwa mereka rela menempuh perjalanan laut ke Jakarta dengan meninggalkan anak dan keluarga demi memperjuangkan hak atas lingkungan yang aman.
"Kami ke Jakarta rela naik kapal, meninggalkan anak dan keluarga demi memperjuangkan hak kami. Kami beberapa kali melakukan aksi dan audiensi di DPRD, kantor Wali Kota Makassar, tapi kami seperti di-pingpong. Terakhir, kami diminta ke Danantara oleh Wali Kota Makassar, makanya kami ke sini," ungkap Ani, dalam keterangan persnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut sangat dekat dengan permukiman warga.
Baca Juga : Semarak HUT ke-419 Makassar, MTQ 2026 Diikuti 1.278 Peserta
Kedatangan warga ke Jakarta dilatarbelakangi pernyataan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pada 20 Oktober 2026. Saat itu, Munafri menyebut pemerintah kota telah mengajukan pemutusan kontrak proyek, tetapi kewenangan terkait kelanjutannya berada di Danantara.
Namun, dalam audiensi tersebut, Vice President Stakeholder Relations Denera, Averyadi Setiawan, menyampaikan bahwa penentuan lokasi merupakan kewenangan pemerintah kota. Denera, kata dia, tidak akan melampaui kewenangan tersebut.
Menurut Averyadi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, tugas Denera terbatas pada kajian teknis dan ekonomi serta pemilihan badan usaha.
Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Terkendala Sengketa Lahan, Tiga Pihak Saling Klaim Kepemilikan
Perbedaan pernyataan tersebut dinilai memperlihatkan belum adanya kejelasan tanggung jawab antarpihak dalam menyelesaikan penolakan warga.
"Perbedaan pernyataan tersebut memperlihatkan belum adanya kejelasan tanggung jawab antarpihak untuk memastikan perlindungan hak bagi masyarakat. Warga yang selama ini berulang kali menyampaikan penolakan justru dihadapkan pada saling lempar kewenangan, sementara ancaman terhadap tempat tinggal dan keselamatan lingkungan belum mendapatkan kepastian penyelesaian," kata Kepala Divisi Transisi Energi Berkeadilan WALHI Sulawesi Selatan, Nurul Fadli Gaffar.
Ancaman di Tengah Permukiman
Baca Juga : Appi Paparkan Lontara+ di Forum I-SIM 2026, Integrasikan 300 Lebih Layanan Publik
Menurut WALHI, persoalan ini bukan kali pertama terjadi. Kontrak proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar ditandatangani pada September 2024 tanpa melibatkan warga. Masyarakat baru mengetahui proyek tersebut melalui sosialisasi terbatas melalui WhatsApp pada Juli 2025.
Pada Mei 2026, Menteri Keuangan justru mendesak pemerintah kota agar tidak memindahkan lokasi proyek. Sementara itu, konsorsium PT Sarana Utama Synergy (PT SUS) telah mengumumkan rencana peletakan batu pertama pada akhir 2026.
Hingga 13 November 2026, menurut WALHI, belum ada keputusan resmi yang membatalkan proyek PSEL di Tamalanrea.
Baca Juga : Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Makassar Jadi Tempat Penumpukan Sampah
WALHI menyebut lokasi proyek berbatasan langsung dengan Kampung Mula Baru, Tamala'lang, dan Perumahan Alamanda tanpa zona penyangga. Dalam radius satu kilometer dari lokasi, terdapat sedikitnya 1.388 rumah, enam sekolah, satu PAUD, dan satu puskesmas.
WALHI juga merujuk studi di Tiongkok yang menyarankan jarak aman fasilitas pembakaran sampah sekitar 1,5 kilometer dari kawasan permukiman.
Penolakan warga pun telah dituangkan dalam petisi yang ditandatangani 1.576 orang dari tiga kawasan permukiman tersebut.
Selain persoalan jarak, WALHI menyoroti karakteristik sampah Kota Makassar. Sekitar 65 persen sampah disebut merupakan sisa makanan dengan kadar air tinggi. Kondisi tersebut dinilai tidak ideal untuk proses pembakaran karena berpotensi membuat pembakaran tidak stabil serta meningkatkan risiko pelepasan senyawa berbahaya seperti dioksin dan furan.
"Persoalan sampah tidak boleh diselesaikan dengan memindahkan risiko lingkungan dan kesehatan ke tengah permukiman warga. Jangan sampai perubahan skema pembiayaan atau kelembagaan justru menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang sebelumnya telah muncul," tambah Fadli.
Belajar dari PLTSa Putri Cempo
WALHI juga mengingatkan dampak lingkungan yang terjadi di PLTSa Putri Cempo, Surakarta. Dalam kajian WALHI berjudul Menabur Benih Kerusakan, disebutkan limbah cair fasilitas tersebut dibuang ke Sungai Jengglong yang bermuara ke Bengawan Solo.
Selain itu, abu dasar yang tergolong limbah B3 dilaporkan ditumpuk di ruang terbuka. Warga di sekitar fasilitas juga mengeluhkan gangguan kesehatan berupa batuk dan sesak napas.
Dari sisi ekonomi, kajian tersebut memperkirakan laba operasional proyek selama 20 tahun dapat mengalami defisit hingga Rp617 miliar, bahkan sebelum memperhitungkan bunga pinjaman.
Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Paksi Lalang Sambegana, menilai pengalaman di Surakarta harus menjadi peringatan bagi pemerintah sebelum memaksakan proyek serupa di Makassar.
"Di Solo sudah terjadi, sampai sekarang warga sekitar Putri Cempo yang menanggung. Jangan sampai hal ini terjadi juga di Makassar. PSN ini sebenarnya dibangun untuk siapa, untuk warga atau untuk investor?" kata Paksi.
Di tingkat nasional, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp89 triliun untuk pembangunan 33 proyek PSEL. Sementara itu, PLN diwajibkan membeli listrik yang dihasilkan dengan harga sekitar US$0,20 per kilowatt hour (kWh) selama 30 tahun.
WALHI menilai skema tersebut berpotensi menimbulkan beban keuangan negara karena harga pembelian listriknya jauh di atas biaya penyediaan listrik. Selisih biaya tersebut berisiko ditanggung melalui APBN.
WALHI mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menempatkan pengurangan sampah sebagai pendekatan utama, bukan pembakaran.
Karena itu, WALHI mendesak pemerintah dan Danantara membuka secara transparan besaran biaya yang berpotensi ditanggung PLN dan APBN selama masa kontrak proyek.
"Danantara pegang uang publik, jadi harus hati-hati pakainya. Bakar sampah itu mahal, dibayar dengan kesehatan warga, kerusakan ekologis dan yang nombok APBN," tegas Paksi.
Investasi Tak Boleh Lepas dari Tanggung Jawab HAM
Lebih jauh, WALHI menilai Denera sebagai pihak yang menjalankan investasi dan pengembangan PSEL tidak dapat melepaskan tanggung jawab hanya dengan alasan penentuan lokasi merupakan kewenangan pemerintah kota.
Denera dinilai tetap harus memastikan proyek yang didukungnya tidak merusak lingkungan maupun melanggar hak masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kesehatan, keselamatan, serta ruang hidup.
Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan keadilan ekologis, kelayakan proyek tidak cukup hanya diukur berdasarkan aspek teknis dan ekonomi. Perlindungan hak warga serta pencegahan pengalihan risiko pembangunan kepada masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama.
"Denera tidak bisa berlindung di balik pembagian kewenangan untuk menghindari tanggung jawab. Investasi publik dan proyek strategis tidak boleh mengorbankan lingkungan serta hak-hak warga. Jangan sampai keuntungan proyek dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat harus menanggung risiko kesehatan dan kerusakan ekologis," tegas Paksi.
Atas kondisi tersebut, warga Tamalanrea bersama WALHI menuntut seluruh pemangku kepentingan, termasuk Denera dan BPI Danantara, berhenti saling melempar tanggung jawab.
Mereka mendesak adanya keputusan resmi untuk menghentikan proyek PSEL di Tamalanrea demi melindungi keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan permukiman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
