Jejakfakta.com, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mempercepat pembangunan Jembatan Kembar Barombong yang telah lama dinantikan masyarakat. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Barombong.
Namun, upaya percepatan pembangunan akses penghubung tersebut masih menghadapi kendala serius, yakni persoalan legalitas dan sengketa kepemilikan pada tiga bidang tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan tanah.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memberikan arahan agar proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Barombong segera dipercepat.
Baca Juga : Semarak HUT ke-419 Makassar, MTQ 2026 Diikuti 1.278 Peserta
Arahan tersebut merupakan respons atas aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kebutuhan akses jalan di wilayah tersebut. Meski demikian, pemerintah tidak dapat serta-merta melakukan pembayaran ganti rugi karena masih terdapat sejumlah pihak yang saling mengklaim kepemilikan tanah.
"Bapak Wali Kota (Pak Appi) ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat demi kelancaran akses jalan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
"Warga saling mengklaim sebagai pemilik lahan dengan dasar alas hak dan sertifikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambatnya pembangunan, tetapi kembali pada persoalan warga yang saling mengklaim memiliki legalitas," tambah Izhar, menanggapi keluhan masyarakat di media sosial.
Baca Juga : Saling Lempar Kewenangan, Warga Tamalanrea Tolak PLTSa: Jangan Jadikan Permukiman Tumbal Proyek
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, ditemukan sejumlah klaim kepemilikan dengan dasar alas hak yang berbeda-beda.
Persoalan tersebut semakin kompleks karena adanya gugatan dari beberapa pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Selain gugatan, terdapat pula somasi dari salah seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah pemerintah.
Baca Juga : PDAM Makassar Gandeng STIA LAN, Seleksi Pejabat Struktural Berbasis Kompetensi
"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," jelasnya.
"Ketika kita melakukan pembayaran atas salah satu bidang tanah, bisa muncul masalah di kemudian hari. Sebab, di sisi lain ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dengan legalitas sertifikat. Ini yang masih kami carikan solusinya," lanjutnya.
Izhar mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran sementara, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah yang terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Baca Juga : Appi Paparkan Lontara+ di Forum I-SIM 2026, Integrasikan 300 Lebih Layanan Publik
Ketiganya memiliki dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah dengan dasar hukum yang berbeda. Karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memastikan status masing-masing bidang tanah.
Untuk bidang tanah yang diklaim milik Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan tanah mencapai sekitar 520 meter persegi.
Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah yang lebih luas, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 seluas 1.175 meter persegi.
Baca Juga : Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Makassar Jadi Tempat Penumpukan Sampah
Sertifikat tersebut dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.
Menurut Izhar, perbedaan dasar legalitas tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk memastikan status hukum masing-masing bidang tanah dan kelayakannya sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.
"Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut," tuturnya.
Di sisi lain, PT GMTD diketahui juga memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luas yang diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare.
"Keberadaan klaim dan dokumen tersebut turut menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri," jelasnya.
Menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan skema pengadaan tanah.
Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B2B), kini prosesnya diarahkan melalui tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Izhar menjelaskan, mekanisme tersebut mengharuskan Pemkot Makassar menjalankan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, proses pelaksanaan pengadaan tanah akan dilanjutkan oleh ATR/BPN melalui mekanisme dan tahapan yang berlaku, termasuk pembentukan satuan tugas untuk melakukan pendataan serta verifikasi objek dan subjek tanah.
"Jadi, solusi yang kami lakukan adalah memastikan prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan," terangnya.
Ia menambahkan, setelah proses verifikasi dan penilaian selesai, hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.
Apabila status tanah telah jelas, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, penyelesaian pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izhar menegaskan, pengadaan tanah merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar. Sementara itu, pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong melibatkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab pada proses pengadaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menangani pembangunan fisik jembatan melalui pendanaan APBN," terangnya.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan penting agar rencana pembangunan fisik oleh pemerintah pusat dapat dilanjutkan.
Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Izhar juga memahami besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan Jembatan Barombong. Terlebih, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur dengan kepadatan lalu lintas yang kerap dikeluhkan pengguna jalan.
"Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari," tutup Izhar. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
