Jejakfakta.com, BALI – Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah menghentikan ekspansi pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Desakan ini muncul di tengah rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkapasitas 1.550 megawatt (MW) di Bali, sementara pemerintah juga mencanangkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp).
Greenpeace menilai rencana penambahan infrastruktur gas fosil tersebut berpotensi memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Padahal, Bali memiliki potensi energi surya yang diperkirakan mencapai 3,3–10,9 GW.
Desakan itu disampaikan Greenpeace Indonesia bertepatan dengan perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Minggu (15/11/2026).
Baca Juga : Koalisi Indonesia Timur Minta Hasyim Berhenti Berdagang Karbon dan Berburu Investasi di COP 31
Dalam momentum tersebut, Greenpeace menggelar aksi damai kreatif di kawasan Pelabuhan Benoa, Bali. Aktivis membentangkan spanduk berbentuk penyu di atas laut, tepat di hadapan fasilitas LNG Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
Spanduk tersebut bertuliskan "No Fossil Gas in Paradise" atau tidak ada gas fosil di surga.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengatakan krisis iklim yang semakin parah menjadi peringatan bagi para pemimpin dunia untuk segera mengambil langkah konkret mengurangi emisi gas rumah kaca.
Menurutnya, penggunaan bahan bakar fosil tidak hanya memperburuk krisis iklim, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan perekonomian masyarakat.
"Kita menyaksikan bagaimana krisis iklim telah mendatangkan berbagai bencana yang makin menguat dan memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Semua bencana iklim ini dipicu oleh penggunaan bahan bakar fosil," ujar Iqbal.
Ia mendesak pemerintah menyediakan peta jalan yang jelas dan kredibel untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil.
Baca Juga : Munafri Arifuddin Dorong Mahasiswa Elektro Hadirkan Teknologi Modern untuk Kota Makassar
Ekspansi Pembangkit Fosil Dinilai Menghambat Transisi Energi
Greenpeace juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang masih membuka ruang bagi penambahan pembangkit berbasis energi fosil.
Dalam rencana tersebut, terdapat alokasi pembangunan PLTU baru hingga 6 GW dan ekspansi pembangkit gas sebesar 10,3 GW.
Baca Juga : Dorong Kemandirian Energi, Dosen FT UNM Latih Pengurus Yayasan Muallaf Al-Istiqamah Manfaatkan PLTS
Laporan terbaru LPEM UI bersama Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa sistem ketenagalistrikan Indonesia masih menghadapi kondisi carbon lock-in. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika tata kelola dan infrastruktur energi secara struktural membuat sistem kelistrikan tetap bergantung pada bahan bakar fosil.
Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, mengatakan penambahan pembangkit fosil baru berpotensi memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sekaligus menghambat percepatan transisi energi.
"Jika pemerintah Indonesia serius untuk melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangunan pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listriknya," kata Yuyun.
Baca Juga : Kapusdal LH SUMA: Langkah Berani Makassar Pilah Sampah Jadi Contoh Kota Metropolitan di Indonesia
FSRU Serangan Dipersoalkan, Nelayan dan Ekosistem Pesisir Terancam
Di Bali, rencana ekspansi energi gas juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir.
Untuk mendukung operasional rencana PLTG berkapasitas 1.550 MW, pemerintah merencanakan pembangunan FSRU baru di kawasan Serangan dengan kapasitas penyimpanan 145.000 meter kubik.
Rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat adat Desa Serangan dan Desa Intaran karena dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan dan ekosistem pesisir.
Yuyun mengatakan penambahan fasilitas LNG di wilayah selatan Bali berisiko mempersempit wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem mangrove, serta mengancam habitat penyu.
"Penambahan fasilitas LNG di selatan Bali justru akan mempersempit wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem mangrove, serta berdampak pada habitat penyu. Hentikan gas fosil, dan segera fokus di terbarukan," tegasnya.
Selain menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2), pembangkit gas juga berkaitan dengan emisi metana. Gas metana memiliki daya memerangkap panas hingga 86 kali lebih kuat dibandingkan CO2 dalam periode 20 tahun setelah dilepaskan ke atmosfer.
Risiko kebocoran metana juga membayangi seluruh rantai pasok LNG, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi menuju pembangkit listrik.
Potensi Energi Surya Bali hingga 10,9 GW
Greenpeace menilai ketergantungan Bali terhadap gas fosil perlu dievaluasi, mengingat besarnya potensi energi terbarukan yang dimiliki daerah tersebut.
Potensi energi surya Bali diperkirakan mencapai 3,3–10,9 GW. Potensi ini dinilai dapat menjadi salah satu sumber utama untuk mendukung kemandirian energi bersih di Pulau Dewata.
Pada Agustus 2026, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program pembangunan PLTS sebesar 100 GWp di Bali.
Namun, Greenpeace menyoroti belum adanya keterbukaan pemerintah mengenai regulasi dan rencana implementasi secara terperinci untuk merealisasikan target tersebut.
Menurut Yuyun, target pengembangan energi surya tidak akan berjalan optimal apabila sistem ketenagalistrikan nasional masih mempertahankan dominasi infrastruktur energi fosil.
"Pembangunan pembangkit listrik berbasis gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan," ujarnya.
Greenpeace menegaskan pengembangan energi surya harus diikuti perubahan kebijakan kelistrikan secara menyeluruh, termasuk menghentikan ekspansi pembangkit fosil yang berpotensi menghambat pemanfaatan energi terbarukan.
Di tingkat global, forum negosiasi iklim COP31 telah menghasilkan rancangan keputusan pada pekan pertama, salah satunya memuat transisi dari bahan bakar fosil dalam sistem energi.
Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah mendukung kesepakatan tersebut melalui percepatan transisi energi yang adil, teratur, dan merata.
Organisasi lingkungan itu juga mendorong penyediaan pendanaan publik yang adil dan memadai, memastikan perusahaan-perusahaan pengemisi besar ikut bertanggung jawab membiayai transisi energi, serta menghentikan promosi teknologi yang dinilai keliru, seperti carbon capture, utilisation and storage (CCUS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
