Selasa, 17 November 2026 14:07

Saksi di Sidang PTUN Sebut Tak Pernah Melihat Pemkab Luwu Timur Kuasai Lahan Petani Laoli

Editor : Redaksi
Penulis : Samsir
Dua orang saksi yang dihadirkan petani Laoli selaku penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Selasa (17/11/2026). @Jejakfakta/dok. IST.
Dua orang saksi yang dihadirkan petani Laoli selaku penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Selasa (17/11/2026). @Jejakfakta/dok. IST.

Kedua saksi memberikan keterangan yang dinilai saling bersesuaian mengenai keberadaan, pengelolaan, dan aktivitas para petani Laoli di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, sejak 1998 hingga 2026.

Jejakfakta.com, MAKASSAR – Penguasaan fisik lahan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur di lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) dipertanyakan dalam persidangan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Selasa (17/11/2026).

Dalam sidang perkara Nomor 47/G/2026/PTUN.MKS pada Senin (16/11/2026), dua orang saksi yang dihadirkan petani Laoli selaku penggugat mengungkapkan tidak pernah melihat maupun mengetahui adanya penguasaan lahan secara nyata oleh pemerintah daerah di lokasi yang menjadi objek sengketa.

Salah seorang saksi, Majid, secara tegas menyampaikan bahwa selama mengetahui kondisi lahan tersebut, dirinya tidak pernah melihat Pemkab Luwu Timur memiliki atau menguasai tanah yang disengketakan.

Baca Juga : Pemadaman Listrik di Makassar, Munafri Panggil PLN dan Desak Kepastian Pemulihan

“Tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa Pemda memiliki atau menguasai lahan di lokasi (objek tanah),” ungkap Majid di hadapan Majelis Hakim PTUN Makassar.

Pemeriksaan terhadap kedua saksi berlangsung sekitar enam jam. Keduanya memberikan keterangan yang dinilai saling bersesuaian mengenai keberadaan, pengelolaan, dan aktivitas para petani Laoli di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, sejak 1998 hingga 2026.

Saksi lainnya, yang merupakan tetangga kebun para penggugat, juga menyebut bahwa lahan tersebut selama ini dikelola oleh para petani, bukan pemerintah daerah.

Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Terkendala Sengketa Lahan, Tiga Pihak Saling Klaim Kepemilikan

“Saya hanya tahu mereka yang mengelola dan menguasai lokasi itu bukan Pemda Lutim,” ujarnya.

Dalam persidangan, salah seorang saksi turut memaparkan kronologi awal pengelolaan lahan. Ia mengaku mulai membuka dan menggarap tanah tersebut pada 1998 setelah mendapat arahan dari Ketua DPRD Luwu.

Sejak saat itu, saksi mulai menanam berbagai komoditas, di antaranya kakao dan merica. Aktivitas pengelolaan sempat terhenti pada 2002 karena keterbatasan biaya, sebelum kembali dilanjutkan pada 2017.

Baca Juga : Pesona Luwu Timur di Festival Teluk Lalong 2026, Pamerkan Syal Taipa hingga Kuliner Khas

“Sejak itu saya mulai membuka, mengelola dan menanam cokelat, ada juga menanam merica. Saya sempat berhenti tahun 2002 karena kehabisan biaya. Nanti pada tahun 2017 baru saya melanjutkan lagi. Pada saat itu saya mendapati tanaman dan tiang merica masih berdiri. Setelah itu saya mulai menanam lagi tanaman seperti jengkol, merica, durian,” tuturnya.

Kesaksian tersebut diperkuat keterangan warga setempat yang mengenal para penggugat sejak 2016. Saksi menyebut para petani memang beraktivitas dan mengelola kebun di kawasan Dusun Laoli, Desa Harapan.

“Saya kenal dengan para penggugat sejak tahun 2016. Mereka adalah petani yang ada di dalam lokasi di Dusun Laoli Desa Harapan. Selalu belanja di kios warung saya. Saya juga mengetahui adanya petani karena berdekatan dengan kebun saya,” ungkapnya.

Baca Juga : Pengamat Unhas: Ketokohan IAS Jadi Magnet Politisi dan Kepala Daerah Dekati Golkar Sulsel

Petani Minta Aktivitas Penggusuran Ditunda

Di akhir pemeriksaan saksi, para penggugat turut menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar aktivitas di lokasi sengketa ditunda selama proses persidangan berlangsung.

Permohonan tersebut disampaikan karena, menurut para penggugat, aktivitas penggusuran terhadap tanaman milik petani masih berlangsung dan melibatkan Pemkab Luwu Timur serta PT IHIP.

Baca Juga : Hari Ketiga Pencarian Pendaki 15 Tahun di Lembah Ramma, Tim SAR Perluas Penyisiran ke Tiga Sektor

Bagi para petani, lahan yang disengketakan bukan sekadar bidang tanah, melainkan sumber penghidupan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.

Asruddin, salah seorang penggugat, meminta Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi para petani yang terancam kehilangan mata pencaharian akibat aktivitas di lokasi tersebut.

“Bagi pemerintah, tanah dan mata pencaharian kami mungkin hanya dianggap sebagai hambatan pembangunan. Namun bagi kami, tanah itu adalah satu-satunya sumber kehidupan, warisan, dan harga diri yang masih kami miliki. Maka dari itu kami memohon kepada Majelis agar mengabulkan permohonan penundaan kami,” ujar Asruddin.

Perkara ini berkaitan dengan gugatan terhadap Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) yang menjadi objek sengketa dalam kawasan pengembangan PSN PT IHIP di Luwu Timur.

Kesaksian para saksi menjadi bagian dari pembuktian para penggugat dalam mempersoalkan penguasaan lahan dan penerbitan sertipikat HPL yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Petani Laoli #ptun makassar #sengketa lahan #PSN IHIP #Sertipikat Hak Pengelolaan #HPL Luwu Timur #konflik agraria #Sulawesi Selatan
Youtube Jejakfakta.com