Jejakfakta.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan langkah besar dalam transformasi digital pemerintahan. Aplikasi Lontara+ yang selama ini menjadi salah satu kanal pelayanan publik, didorong untuk berkembang menjadi pusat ekosistem digital terintegrasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Tak hanya memperluas fungsi aplikasi, Pemkot Makassar juga mengkaji pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang bertugas mengelola ekosistem digital pemerintahan, termasuk integrasi sistem, koordinasi digitalisasi OPD, hingga pengamanan data masyarakat.

Rencana tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Ekosistem Digital Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, di Ruang Rapat Sekda Makassar, Selasa (18/11/2026).
Baca Juga : Bersaing dengan 689 Karya Nasional, Website Pemkot Makassar Raih Terbaik II AMH 2026

Andi Zulkifly menegaskan, transformasi digital pemerintahan tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada pengembangan aplikasi secara terpisah di masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, seluruh sistem digital Pemkot Makassar harus terhubung dalam satu ekosistem sehingga pelayanan publik dan pengelolaan data dapat berjalan lebih efektif.
"Kita akan mengubah Lontara+ ini bukan hanya menjadi sebuah aplikasi lagi, tetapi lebih besar dari itu, yaitu menjadi sebuah ekosistem digital. Seluruh SKPD dan pemerintah kota harus menjalankan digitalisasi dalam satu naungan," tegasnya.
Baca Juga : Appi Paparkan Lontara+ di Forum I-SIM 2026, Integrasikan 300 Lebih Layanan Publik
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Andi Zulkifly meminta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Bagian Hukum segera berkolaborasi menyusun kajian pembentukan UPT.
Kajian itu mencakup konsep kelembagaan, pembagian tugas dan fungsi, kewenangan, hingga landasan hukum pembentukan unit tersebut.
Ia menekankan, UPT yang dirancang nantinya harus memiliki kewenangan yang jelas untuk mengoordinasikan kebutuhan digitalisasi seluruh OPD, bukan sekadar menjadi unit operasional pengelola aplikasi.
Baca Juga : Semarak HUT Makassar ke-419, Warga Bisa Nikmati Promo Gojek Lewat Lontara+
"Ini harus dibuatkan tim. Jangan berjalan sendiri-sendiri karena pembentukan UPT membutuhkan kajian organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta payung hukum yang jelas. UPT ini nantinya harus memiliki kewenangan untuk menyentuh seluruh SKPD dalam hal digitalisasi dan pengamanan data," ujarnya.
Antisipasi Kebocoran Data, ISO 27001 Ikut Dikaji
Di balik rencana integrasi digital tersebut, keamanan informasi menjadi perhatian serius Pemkot Makassar.
Baca Juga : HUT ke-419 Makassar, Diskominfo Siapkan Dua Penghargaan untuk Perkuat Komunikasi dan Layanan Publik
Andi Zulkifly mengingatkan, semakin luas pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk melindungi data masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti pengelolaan informasi perpajakan dan data pribadi masyarakat yang berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak dilindungi dengan sistem keamanan memadai.
Karena itu, ia meminta kebutuhan penerapan standar keamanan informasi, termasuk sertifikasi ISO 27001, turut dikaji sebagai bagian dari penguatan tata kelola digital pemerintah daerah.
Baca Juga : Munafri Paparkan Dua Inovasi Unggulan di IGA 2026, Lontara+ Perkuat Layanan dan SALAMA Edukasi Bencana
"Yang harus kita pikirkan bukan hanya operasional dan pelaksanaan aplikasinya, tetapi juga pengamanannya. Jangan sampai data masyarakat, termasuk data perpajakan, mengalami kebocoran. Ini bisa menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah," jelasnya.
Selain keamanan data, Sekda juga meminta seluruh OPD menginventarisasi aplikasi yang telah digunakan maupun kebutuhan pengembangan sistem pada tahun anggaran mendatang.
Setiap perangkat daerah diminta menyampaikan rencana pembuatan aplikasi, penambahan fitur, hingga pembaruan sistem kepada Diskominfo.
Dengan demikian, seluruh pengembangan teknologi dapat dikoordinasikan secara terpusat dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
"Kalau kita bicara proses digitalisasi, semuanya harus dikoordinasikan melalui Diskominfo. Identifikasi seluruh kebutuhan aplikasi, apa yang ingin dibuat dan fitur apa yang perlu diperbarui, kemudian dilaporkan. Jangan ada lagi yang membuat sistem sendiri-sendiri tanpa koordinasi," tegasnya.
Benahi Integrasi Data dan Kanal Pengaduan
Persoalan integrasi data antarlembaga juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang disoroti dalam rapat tersebut.
Andi Zulkifly mengakui, penerapan kebijakan Satu Data masih menghadapi kendala karena sejumlah instansi dan perangkat daerah memiliki sistem masing-masing yang belum sepenuhnya terhubung.
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi penghambat bagi Pemkot Makassar untuk membangun tata kelola data yang terintegrasi.
"Memang selama ini kita menghadapi kendala dalam penerapan Satu Data karena masing-masing instansi memiliki sistem sendiri dan belum semuanya terhubung. Tetapi kita harus memberikan contoh. Pemerintah Kota Makassar harus mulai membangun sistem yang saling terkoneksi," katanya.
Di sisi lain, ia meminta optimalisasi fitur pelayanan dan pengaduan masyarakat dalam Lontara+ dilakukan dengan memperjelas kategori serta mekanisme penanganannya.
Menurutnya, layanan publik dan pengaduan merupakan dua hal berbeda yang harus dipisahkan secara jelas karena memiliki persyaratan dan standar penanganan masing-masing.
Ia mencontohkan permohonan penebangan pohon yang seharusnya masuk kategori pelayanan publik karena membutuhkan prosedur administrasi dan persyaratan tertentu, termasuk kejelasan lokasi.
Sementara pengaduan merupakan laporan masyarakat mengenai persoalan yang membutuhkan penanganan pemerintah, seperti saluran drainase tersumbat atau kerusakan fasilitas umum.
"Harus dipandu dengan baik mana yang disebut pengaduan dan mana yang merupakan pelayanan. Kalau masyarakat ingin mengajukan permohonan penebangan pohon, itu masuk kategori pelayanan karena ada standar dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan pengaduan adalah laporan, kritik, saran, atau keluhan masyarakat terhadap suatu persoalan," paparnya.
Melalui pengembangan Lontara+ dan rencana pembentukan UPT, Andi Zulkifly berharap transformasi digital Pemkot Makassar tidak hanya menghasilkan semakin banyak aplikasi, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang saling terhubung.
Penguatan koordinasi lintas OPD, integrasi data, standardisasi pelayanan, serta perlindungan informasi diharapkan menjadi fondasi untuk menghadirkan birokrasi yang lebih efektif, aman, dan mudah diakses masyarakat. (rls)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



