![Senin (20/3/2023) malam, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri bersama personel Polres Jakarta Pusat menggerebek sejumlah gudang berisi pakaian bekas impor di Lantai III Pasar Senen, Jakarta Pusat. [kompas.com]](https://cdn-main.jejakfakta.com/imageresize/images/2023/03/21/1679359130_pakaian-bekas-impor.jpg&width=800&height=450)
Jakarta - Pemerintah Pusat menerapkan pelarangan bisnis pakaian bekas impor (thrifting) atau pakaian cakar (istilah Sulsel). Aparat telah dikerahkan menindak pedagang.
Senin (20/3/2023) malam, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri bersama personel Polres Jakarta Pusat menggerebek sejumlah gudang berisi pakaian bekas impor di Lantai III Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Penggerebekan ini dilakukan atas tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penertiban pakaian bekas impor.
Baca Juga : Munafri Paparkan Peta Jalan Pengelolaan Sampah Makassar, TPA Berbenah dan PSEL Bertransisi ke Perpres 109
Aturan pelarangan berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 melarang impor pakaian bekas.
Melansir kompas.com, Kepala Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Pusat AKP Iptu Diaz Yudistira mengatakan, setidaknya ada belasan kios pakaian bekas impor yang digerebek.
"Betul. (Penggerebekan) ini kegiatan Mabes Polri dan Polres Jakpus. Ada 19 kios (yang digerebek)," kata Diaz Yudistira.
Baca Juga : Munafri Dampingi Zulkifli Hasan Monitoring Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Untia
Makassar Protes Impor Beras
Nandar (38), pedagang pakai cakar di Pasar Terong, kota Makassar, protes dengan mempertanyakan sikap pemerintah suka impor beras dan bahan pangan lainnya. Giliran impor pakaian cakar, lain soal.
"Sedangkan beras saja mengimpor dari luar? Kenapa barang begini yang dilarang? Baru beras itu, belum pi garam," kata Nandar kepada jejakfakta di Pasar Terong, Ahad (19/3/2023).
Baca Juga : Menegur di Ruang Publik, Mengurangi Martabat Komunikasi Pemerintahan
Nandar sudah 10 tahun melakoni usaha pakaian cakar di Terong. Baru kali ini terusik dengan pernyataan pemerintah yang seolah-olah antiimpor.
Dia menolak jika larangan pakaian cakar berlaku, "Kalau penjual pasti menolak karena apa mau dijual. (Saya) menjual sejak 2001 dan ini yang saya pakai."
Baca Juga : Wali Kota Makassar Hadiri Seminar Nasional KDKMP, Tegaskan Komitmen Sinergi Penguatan Ekonomi Rakyat
Oci (22) pengunjung, mengatakan, warga memilih pakaian bekas karena alasan ekonomi masyarakat berbeda-beda, cenderung memilih yang murah dan punya kelebihan tersendiri.
"Lebih murah, lebih nyaman dan tidak ada kembar," kata Oci.
Baru-baru ini heboh pernyataan Pemerintah yang melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting. Pasalnya, pakaian bekas dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri.
Baca Juga : Hadiri Seminar Nasional KDKMP, Wabup Puspawati Dukung Koperasi sebagai Infrastruktur Ekonomi Desa
Hal ini merugikan para pengusaha tekstil dalam negeri dan mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah dan menurunkan tingkat ekspor
"Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Maret 2023.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
