SEKRETARIS Umum, lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU Sulawesi Selatan, Abdul Karim berharap para politisi mengembalikan politik kekhittahnya dan tidak membodohi rakyat di pemilu 2024 mendatang.
Hal itu dinilai karena akan memperpanjang penderitaan rakyat. Dengan kata lain, jika rakyat terus dibodohi maka perubahan nasib akan hidup akan semakin jauh.
"Di pemilu nanti, politisi jangan bodohi lagi rakyat. Kita butuh perubahan," ujar Abdul Karim yang juga mantan Direktur LAPAR Sulsel, Minggu (27/08/2023).
Baca Juga : Ayam dan Manusia
Menurutnya, perjuangan politik hari ini jauh dari khittahnya sebagai sesuatu yang mulia. Hal itu, karena para politisi tidak lagi beriorentasi pada kepentingan bersama dalam menyejahterakan rakyat.
"Politik itu adalah upaya menyejahterahkan rakyat. Itulah “khittah” politik yang sebenarnya. Khittah politik yang mulia itu harus dikembalikan pada tempatnya. Sebab selama ini, orientasi praktik politik kita telah dibuang jauh-jauh khittah politik itu sendiri. Para pekerja politik harusnya mengembalikan khittah politik kepada perjuangan menyejahterahkan rakyat," kata Karim, penulis buku yang berjudul Klakson.
Kontribusi Politik Semakin Jauh, Angka Kemiskinan Semakin Tinggi
Selain itu, ia melihat gejala politik telah diseret jauh keluar dari khittahnya sehingga melahirkan problem keseharian penduduk dan tak pernah surut, bahkan selalu menumpuk.
"Artinya, politik tak berkonstribusi apa-apa pada ruang perikehidupan nyata warga. Kemiskinan saja misalnya, malah selalu mengkhawatirkan jumlahnya," katanya.
Dicontohkan, garis kemiskinan di Sulawesi Selatan pada September tahun lalu mengalami kenaikkan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Pemilu lewat Rakor Sentra Gakkumdu dan Forum Masukan Regulasi
"Data historis provinsi, pernah mencatatkan pertumbuhan di level terendah dua tahun lalu pada Maret 2020 sebesar 2,67 persen. Tahun 2022 lalu, garis kemiskinan di Sulawesi Selatan tumbuh 5,73 persen. Untuk pertumbuhan tahunan, garis kemiskinan kali ini merupakan pertumbuhan tertinggi di angka 10,13 persen. Angka ini bahkan merupakan rekor pertumbuhan tertinggi dalam delapan tahun terakhir," ujarnya
Ironisnya, ia melihat fenomena kemiskinan yang seharusnya menjadi perbincangan publik justru tertutupi oleh suasana politik pada perebutan pemilu 2024 mendatang.
"Nalar publik seolah diarahkan ke urusan survey capres/cawapres dan parpol. Bukan pada kemiskinan warga. Harusnya politisi kita bicara tentang problem kemiskinan warga dan konsep2 tekhnis mengatasinya dimasa datang. Padahal, rakyat bawah yang miskin itu selalu saja dimobilisasi untuk kampanye dan pemenangan. Fakta ini menunjukkan, telah terjadi pembodohan dilevel rakyat," tuturnya
Baca Juga : Wali Kota Makassar Harap Kolaborasi Erat dengan Partai Hanura Jelang Pemilu 2024
Rakyat Tak Paham Kompetensi Bacaleg
Tak sampai disitu, gejala politik bahwa telah keluar dari khittahnya, itu dilihatnya masih ada masyarakat tidak tahu sama sekali siapa caleg tersebut, bagaimana kompetensi untuk perwakilan rakyat. Dengan kata lain, caleg tersebut menjadi sosok yang misterius dalam masyarakat.
"Rakyat tak tahu siapa mereka, bagaimana sepak terjangnya selama ini, bahkan rakyat tak faham kompetensi pengetahuan dan pengalamannya terkait demokrasi sebagai pijakan utama dalam praktik politik kita," jelasnya.
Baca Juga : Lakpesdam dan Lapar Sulsel Gelar Diskusi Soal Pemilu dan Desakan Reformasi Partai Politik
"Mereka tiba-tiba hadir dibawah pohon atau tiang listrik berbentuk baliho disertai janji. Tetapi rakyat tak tahu, bagaimana cara mereka menunaikan janjinya kelak, atau bagaimana pengalaman dan pengetahuan mereka selama ini ditengah masyarakat. Jangan-jangan mereka tak kenal masyarakat. Jangan-jangan mereka tak faham penderitaan masyarakat dibawah.
Dalam konteks demikian, pembodohan pun sebenarnya bekerja diruang-ruang publik. Itu terjadi lantaran, sejak pertama, politik digerakkan keluar dari khittahnya," sambungnya
Iapun menegaskan, agar kiranya para politisi mengembalikan politik kehittahnya sebagai ruang yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
"Bila tidak, maka pemilu hanya selalu menjadi arena perekelahian untuk duduk berkuasa. Rakyat dibawah lah, korban massalnya," tutupnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
