Rempang - Rusuh di Pulau Rempang, Kepulauan Riau menjadi catatan kelam anak bangsa, imbas megaproyek Rempang Eco City BP Batam bersama PT Makmur Elok Graha (MEG).
Kamis (7/9/2023) pagi, aparat gabungan kepolisian, Satpol PP dan TNI memaksa masuk ke kampung adat Rempang Galang untuk memasang patok batas MEG.
Aparat merangsek masuk seraya menembakkan gas air mata ke arah masyarakat yang berusaha mengadang. Rupanya pula tembakan gas air mata menyasar kawasan sekolah seperti di SD 24 Galang dan SMP 33 Galang. Akibanya, anak-anak panik berat dan ada jatuh pingsan.
Baca Juga : Temuan Proyek Dadakan Rempang Eco City Ilegal, BP Batam Tak Punya HPL
"Ketika di sekolah, warga dan guru meminta tidak ada penembakan gas air mata karena ada anak SD, tiba-tiba sudah sampai di atap sekolah," kata Bobi Bani, warga yang menyaksikan kejadian itu kepada Yogi Eka Saputra, wartawan di Batam yang melaporkan kepada BBC News Indonesia, Kamis (7/9/2023).
Aparat kepolisian juga menangkapi tujuh warga Rempang Galang yang mencoba melawan aparat.
Baca Juga : Ingat! Aparat Terlarang Brutal dan Menangkapi Orang yang Perjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup
Sebanyak 16 kampung tua di Rempang Galang terancam sirna dan kurang lebih 3.000 KK bakal tergusur.
Tercatat 7.572 hektare lahan dari 16.500 hektare luas keseluruhan pulau Rempang harus dikosongkan pada 28 September 2023, menurut kepolisian.
"Pos ini kami bikin karena pada 28 September nanti, berdasarkan informasi dari BP Batam, Pulau Rempang harus sudah clean and clear untuk diserahkan kepada PT MEG," kata Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto dikutip dari Kompas.id.
Baca Juga : Keadilan Timpang di Rempang: Malah Negara Jadi Perpanjangan Tangan Perusahaan (5)
Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam dalam wawancara kepada wartawan, menenggapi insiden Rempang Kamis (7/9). Menurut Presiden, masyarakat Rempang seharusnya diajak komunikasi dengan baik.
"Itu komunikasi yang kurang baik. Ya, itu, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter [persegi] plus bangunannya 40 tipe 45, tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah," kata Jokowi.
Baca Juga : Keadilan Timpang di Rempang: Brutalitas Aparat Berakibat Kekerasan (4)
"Menurut saya nanti, mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil [Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia] akan ke sana akan memberi penjelasan mengenai itu."
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Boy Jerry Even Sembiring menyesalkan upaya pengusuran terhadap masyarakat Rempang.
"Mereka [masyarakat adat Rempang] terlebih dahulu eksis, mereka terlebih dahulu hadir di pulau tersebut sejak 1834. Nah, kebaikan apa lagi yang kurang dilakukan masyarakat adat Melayu, masyarakat pesisir, kami orang Melayu sudah memberikan tanah kami untuk pembangunan Pulau Batam, tapi sekarang mereka ingin memperluas lagi," kata Boy dalam wawancaranya kepada BBC Indonesia.
Baca Juga : Memelihara Bumi Itu Amanah!
"Dalam konteks ini kami melihat bahwa negara dalam kepemimpinan Jokowi jauh lebih sayang dengan proyek program strategis nasionalnya."
Masyarakat Rempang ingin tetap tinggal di kampung leluhur mereka, namun pihak BP Batam menyebut tidak memungkinkan kawasan industri dibangun berdampingan dengan permukiman warga.
"Karena lokasi tersebut sesuai peruntukannya akan dibangun industri pabrik kaca dan panel solar semata terbesar kedua di dunia," kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dikutip dari BBC Indonesia.
"Masyarakat akan mendapat hak hunian di kampung Nelayan Modern, lokasinya tidak jauh dari kampung sebelumnya, dan masih berada di satu bibir pantai," kata Rudi.
Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023), mengatakan, sejak tahun 2002 atau 2003, Rempang sudah dikerjasamakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) ke PT Makmur Elok Graha (MEG).
"Barang ini kalau ditanya, jujur saya juga baru tahu, baru tahu ketika diberi tanggung jawab mengurus ini. Kalau saya bilang semua tahu, berarti saya ini Tuhan maha tahu dan itu tidak bagus. Begitu saya tahu, saya turun mengecek apa macam kondisi ini barang," kata Bahlil.
Bahlil mengaku, kunjungan terakhirnya ke Rempang pada Agustus 2023. Bahlil ke sana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Xinyi Group yang rencana membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar dunia.
Menurut data yang disampaikan camat setempat di hadapan Bahlil dan wali kota Batam, memang sebagian warga Rempang yang tinggal di sana punya alas haknya. Jelas, mereka secara turun-temurun sudah hidup di Rempang.
Bahlil pun tak setuju jika masyarakat Rempang digusur, harapannya: relokasi. Relokasi ke tempat yang layak sebagai nelayan, bukan ke dataran tinggi yang jauh dari bibir pantai dan harus di pantai yang sama.
Rencana proyek raksasa di Rempang sempat tertunda selama belasan tahun. Kini Rempang Eco City mulai menggeliat dan baru saat ini pula dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional 2023 berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023.
Rempang Eco City dibangun meliputi kawasan perindustrian, perdagangan, dan pariwisata secara terintegrasi.(BBC News Indonesia/Kompas.id/berbagai sumber).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
