Rabu, 20 September 2023 06:48

Keadilan Timpang di Rempang: Fakta-fakta Kekerasan Pengusiran Berdalih Relokasi (2)

Peristiwa 7 September 2023 juga menimbulkan korban dari kelompok Lanjut Usia (Lansia). Salah satunya yakni Ridwan, Lansia berumur 60 tahun. Sebelumnya, video Ridwan viral di media sosial karena berlumuran darah. Selanjutnya, situasinya tak kunjung membaik dan kembali dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan data yang tim investigasi Solidaritas Nasional untuk Rempang kumpulkan, setidaknya terdapat 20 Orang luka berat dan ringan yang terdiri dari berbagai kelompok.(Foto: Warga dan Solidaritas Nasion
Peristiwa 7 September 2023 juga menimbulkan korban dari kelompok Lanjut Usia (Lansia). Salah satunya yakni Ridwan, Lansia berumur 60 tahun. Sebelumnya, video Ridwan viral di media sosial karena berlumuran darah. Selanjutnya, situasinya tak kunjung membaik dan kembali dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan data yang tim investigasi Solidaritas Nasional untuk Rempang kumpulkan, setidaknya terdapat 20 Orang luka berat dan ringan yang terdiri dari berbagai kelompok.(Foto: Warga dan Solidaritas Nasion

Pengusiran Masyarakat Berdalih Relokasi terhadap Masyarakat 16 Kampung. Proyek Eco-city PT MEG di Pulau Rempang akan mengusir warga setidaknya di 16 kampung Melayu Tua: Tanjung Kertang, Tanjung Kelingking, Rempang Cate, Belongkeng, Pantai Melayu, Monggak, Pasir Panjang, Sungai Raya, Sembulang, Dapur Enam, Tanjung Banun, Sijatung (Sijantung), Dapur Tiga, Air Lingka, Kampung Baru, Tanjung Pengapit.

Oleh: Solidaritas Nasional untuk Rempang

Pada 7 September 2023, bentrokan antara warga Pulau Rempang dengan petugas gabungan dari TNI, Polri, Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satpol PP terjadi di Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berbagai video di media sosial tersebar dengan begitu cepat, di antaranya saat polisi menembakkan gas air mata yang mengakibatkan sejumlah siswa sekolah dibawa ke rumah sakit. Begitupun sejumlah siswa sekolah di dekat lokasi bentrokan melakukan evakuasi. Beberapa masyarakat pun sempat mengalami pingsan, sesak nafas, bahkan luka dengan berlumuran darah. 

Kerusuhan yang terjadi di Rempang tersebut memiliki kaitan dengan rencana mega-investasi yang bernama Rempang Eco City. Proyek ini sendiri akan digarap oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG). 

Baca Juga : Pendemo Tewas Tertembak akibat Aksi Tolak Perusahaan Sawit di Seruyan Kalteng

Berdasarkan situs BP Rempang, Rempang Eco-City akan didirikan di lahan seluas 7.572 hektar atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang. Kawasan tersebut akan digunakan sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang terintegrasi. Nilai investasi Rempang Eco-City diperkirakan mencapai Rp381 triliun.

Selain itu, Proyek Eco City ini sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Demi PSN Eco City itu, maka Warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa.

Lebih jauh, mengutip Walhi, proyek tersebut akan menggusur 16 Kampung Melayu Tua yang telah ada di Rempang sejak 1834. Tidak sampai di situ, mayoritas masyarakat adat yang menempati Pulau Rempang juga menolak direlokasi imbas proyek ini karena khawatir akan kehilangan ruang hidup mereka. Sementara BP Batam beralasan proyek ini demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga : Ingat! Aparat Terlarang Brutal dan Menangkapi Orang yang Perjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup

Sebab kepentingan yang tidak bertemu itulah, masyarakat melakukan aksi karena merasa terancam akan direlokasi dari tanah kelahiran mereka sendiri.

Berdasarkan informasi tim dapatkan, aksi penyampaian pendapat berupa penolakan pematokan tanah berlangsung damai. Akan tetapi berakhir dengan kericuhan dan menimbulkan sejumlah korban. Dalam bentrokan ini, polisi kembali menggunakan gas air mata dalam membubarkan massa aksi.

Guna menemukan berbagai fakta di lapangan dalam rangka menagih akuntabilitas negara, tim KontraS yang didampingi WALHI Riau dan LBH Pekanbaru melakukan investigasi dan fact finding atas peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang pada 7 September 2023. 

Baca Juga : Keadilan Timpang di Rempang: Malah Negara Jadi Perpanjangan Tangan Perusahaan (5)

Laporan ini terbagi menjadi lima bagian yakni pendahuluan, kronologis, berbagai temuan awal tim, analisis serta kesimpulan dan desakan. Berbagai hasil temuan di lapangan, rencananya akan kami serahkan ke berbagai lembaga negara terkait guna mendorong perbaikan situasi kemanusiaan di Rempang. 

Kronologis

A. Pra-Peristiwa

Baca Juga : Keadilan Timpang di Rempang: Brutalitas Aparat Berakibat Kekerasan (4)

● 26 Agustus 2004, Tomy Winata mewakili PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Pemerintah kota Batam menandatangani perjanjian pengembangan dan pengelolaan Kawasan Rempang seluas 17.000Ha, Pulau Setokok seluas 300 Ha, dan Pulau Galang seluas 300 Ha. Proyek tersebut kemudian dikenal dengan nama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Proyek tersebut terhambat karena dugaan korupsi;

● Pada tahun 2023, proyek ini masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek ini akan berlangsung dalam rentan waktu hingga tahun 2080. 

Proyek tersebut akan merelokasi 10.000 warga Rempang - Galang. Warga Pulau Rempang - Galang pun kemudian melakukan penolakan terhadap proyek tersebut karena akan menggusur warga dari 16 kampung tua di rempang-galang;

Baca Juga : Memelihara Bumi Itu Amanah!

● Pada bulan Juli hingga Agustus 2023, Warga di Pulau Rempang mendapatkan ancaman kriminalisasi melalui Surat Pemanggilan dari Polres Barelang, Polda Kepri, hingga Kejaksaan Agung, dengan berbagai pasal terkait Perbuatan melawan hukum yang menghambat investasi dan menimbulkan kerugian negara, Pendudukan lahan secara ilegal, Penyerobotan tanah negara, Pemungutan tiket illegal, Pemerasan, Berusaha di tanah negara dan perusakan terumbu karang;

● Pada 13 Agustus 2023, ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Rempang dijemput paksa oleh polisi di rumahnya tanpa ada surat perintah penangkapan yang jelas. Namun, upaya penjemputan tersebut berhasil digagalkan oleh warga;

● Pada 21 Agustus 2023, warga pun membangun posko jaga yang digunakan untuk menghadapi intimidasi dan ancaman yang secara berkala terus diterima oleh warga;

● Pada 5 September 2023, Kapolresta Batam bersama Dandim 0316 Batam menyambangi tokoh masyarakat dan Tokoh Agama Rempang Galang secara langsung atau door to door;

● Pada waktu bersamaan, warga Pulau Rempang mendapatkan informasi bahwa akan diadakannya kegiatan pemasangan patok tata batas dan cipta kondisi di wilayah Rempang, Kec. Galang pada Kamis, 7-10 september 2023;

● Pada 6 September 2023, warga menutup akses masuk ke pulau Rempang dengan melakukan berbagai aksi.

B. Peristiwa

● Pada 7 September 2023, pukul 07.00 warga mulai berkumpul di Jembatan 4 Barelang yang merupakan lokasi jalur yang digunakan oleh aparat keamanan untuk menuju lokasi pengukuran;

● Pukul 09.51 WIB Aparat gabungan dari TNI, Polisi, Satpol PP dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan dari arah berlawanan dengan warga. Aparat gabungan tersebut pun kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur; 

● Bahwa proses negosiasi yang dilakukan oleh warga dengan pihak aparat gabungan tidak menemukan titik temu, sehingga ketika aparat mulai merangsek masuk ke kampung, terjadi lemparan gelas plastik, botol plastik hingga batu dari arah warga. Aparat kemudian melakukan tindakan dengan membalas lewat menyiramkan water cannon dan menembakkan gas air mata;

● Bahwa gas air mata yang ditembakan oleh aparat gabungan setidaknya masuk ke tidak jauh dari pintu gerbang sekolah, yaitu SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang;

● Bahwa pada saat bentrokan terjadi warga dan guru meminta tidak ada penembakan gas air mata karena terdapat anak SD. Berdasarkan keterangan seorang warga di lapangan, tiba-tiba [asap gas air mata] sudah sampai di atap sekolah. Asap gas air mata yang masuk ke SDN 24 Galang mengakibatkan guru dan murid-murid SD histeris, menangis, hingga berlarian keluar kelas untuk mengevakuasi diri;

● Pada saat polisi mengejar massa aksi ke arah SMPN 22 Galang, Pihak sekolah telah menghimbau agar tidak menembakkan gas air mata ke arah sekolah karena lagi dalam proses pembelajaran. Namun, himbauan tersebut dihiraukan, sehingga mengakibatkan guru dan murid-murid SMPN 22 Galang pun berhamburan, berlari mengevakuasi diri hingga ke bukit di belakang sekolah;

● Bahwa berdasarkan keterangan warga lainnya, terdapat setidaknya 11 murid dan seorang guru SMPN 22 Galang dilarikan ke RSUD Embung Fatimah, dan sebagian besar korban lainnya dilarikan ke RS Marinir;

● Bahwa aparat gabungan menangkap sebanyak 8 orang yang dinyatakan telah melawan petugas selama bentrokan terjadi. Ke-8 orang tersebut disangkakan pasal 212, 213, 214 KUHP dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

C. Pasca Peristiwa

● Bahwa setelah bentrokan terjadi, aparat gabungan mendirikan 2 pos tambahan, yaitu di jembatan 4 dan di rest area Galang;

● Pada 8 September 2023, aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan Pemko Batam melakukan pengamanan pengukuran dan pemasangan Patok Tata Batas. Pengukuran tersebut tidak mendapatkan perlawanan dari warga karena warga berfokus untuk menjaga kampungnya masing-masing;

● Bahwa Aliansi Pemude Melayu mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada Kapolresta Barelang;

● Pada 9 September 2023, satu dari 8 orang yang ditangkap dipulangkan karena dinilai tidak cukup bukti dan 7 lainnya naik status menjadi tersangka;

● Bahwa pada 10 September 2023, Aliansi Pemude Melayu membatalkan aksi unjuk rasa di BP Batam guna menangguhkan 7 warga yang ditetapkan sebagai tersangka;

● Pada 11 September 2023, Laskar Pembela Marwah Melayu (LPMM) dan gagak hitam tetap melakukan aksi unjuk rasa di BP Batam. LPMM tersendiri datang dari berbagai daerah melayu, di antaranya warga Melayu Kalimantan Barat, Siak Riau, dan Lingga Kepri;

● Bahwa aksi unjuk rasa tersebut berujung bentrok karena massa aksi merasa kecewa dengan BP Batam dan Pemerintahan Kota Batam. 

Massa aksi kemudian dipukul mundur oleh aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, satpol PP dan Ditpam Batam hingga Lembaga Adat Melayu;

● Bahwa dalam proses memukul mundur massa aksi, Polri kembali menggunakan gas air mata dan secara serampangan menembak gas air mata ke massa aksi dan lingkungan sekitar. Polisi juga tidak mengamankan ataupun menutup jalan raya sehingga pengguna jalan juga turut merasakan perihnya gas air mata;

● Bahwa pasca aksi di BP Batam, 28 orang ditangkap oleh Polresta Barelang dan 15 orang yang ditangkap oleh Polda Kepri.

Temuan Awal Tim 

A. Berbagai Pernyataan Polri Pasca Peristiwa Kekerasan Keliru dan Menyesatkan.

Pasca peristiwa kekerasan yang terjadi di Rempang, Batam, pihak Kepolisian mengeluarkan beberapa pernyataan resmi. Salah satunya, lewat Kepala Biro Pelayanan Masyarakat Polri, Brigjen Ahmad menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa pada peristiwa Rempang. Hal ini jelas keliru, sebab nyatanya, korban bermunculan cukup banyak khususnya dari pihak masyarakat. Selama dua hari yakni pada 11 - 12 September 2023, kami berupaya untuk mendata jumlah para korban yang terdampak akibat peristiwa kekerasan dan menemukan setidaknya terdapat 20 orang yang terdampak baik secara fisik maupun psikologis. 

Berdasarkan data yang kami dapatkan dan beberapa telah terpublikasikan lewat berbagai kanal media, terdapat 11 orang korban yang berasal dari SMPN 22 dengan rincian 10 murid dan 1 guru. 

Selain itu, salah seorang warga yang bernama Ridwan mengalami luka-luka dan wajahnya berlumuran darah pasca peristiwa kekerasan Rempang. Ridwan terkena peluru karet sehingga harus mendapatkan 12 jahitan. Bahkan, terakhir situasinya kian parah sehingga harus dibawa kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan khusus. 

Belum lagi korban lainnya, sepasang suami-istri yang harus mendapatkan pertolongan dari seorang bidan di Pulau Rempang. Begitupun satu orang yang mendapatkan perawatan di Puskesmas setempat, membutuhkan pertolongan medis. 

Lebih jauh, sebagaimana telah ramai di media, satu orang bayi berusia 8 bulan sempat tak bergerak dan bola matanya putih semua. 

Kami juga mendapatkan informasi dari jurnalis lokal yang saat itu langsung meliput di lokasi kejadian bahwa beberapa orang juga tertembak peluru karet, tetapi hanya mendapatkan perawatan di rumah. Sayangnya, kami belum bisa mendapatkan akses terhadap korban yang langsung ditembak peluru karet untuk mencari tau luka yang dialami. Informasi lainnya, berdasarkan keterangan warga, beberapa orang dilarikan ke RS Marinir pasca peristiwa dan harus mendapatkan bantuan medis. Sayangnya, akses informasi mengenai jumlah pastinya sangat sulit untuk didapatkan. 

Selain itu, kami juga membantah pernyataan Polri yang menyatakan bahwa penggunaan gas air mata sesuai prosedur dan tak perlu ada yang dievaluasi.

Di lapangan, kami menemukan fakta bahwa gas air mata ditembakkan secara serampangan menyasar ke berbagai penjuru jalan pada saat aparat gabungan hendak membubarkan massa aksi yang menolak dilakukannya pematokan lahan. 

Penembakan gas air mata dilakukan pertama kali di Jembatan IV Barelang. Salah satu fakta yang kami temukan bahwa penembakan dilakukan menuju SD 024 Galang dan SMPN 22 Batam.

Berdasarkan kesaksian langsung salah seorang guru di SMPN 22 Batam, pada saat kerusuhan terjadi, sekitar pukul 10.10 WIB, kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung pasca istirahat. Situasinya pun seluruh siswa berada di dalam kelas. Ketika mendengar suara kericuhan di Jalan Trans Barelang, seorang guru pun menyadari bahwa terdapat asap yang ia ketahui merupakan gas air mata. Di momen itu, guru tersebut langsung berlari menuju ruang guru dan berbicara menggunakan speaker sekolah untuk mewanti-wanti bahwa gas air mata tidak ditembakan menuju arah SMPN 22 Batam.

Sayangnya, gas air mata tetap ditembakkan ke arah sekolah, yakni pada kebun yang berlokasi di depan SMPN 22 Batam. Asap pun menuju SMP hingga membuat para murid berlarian ke arah belakang musholla. Sebagian siswa pun harus berlari ke atas bukit untuk menghindari efek dari gas air mata tersebut.

Selain itu, berdasarkan kesaksian warga yang tidak dapat disebutkan identitasnya, gas air mata pun ditembakkan secara brutal menuju SD 024 Galang. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah selongsong gas air mata persis di lokasi SD. Temuan ini sekaligus membantah pernyataan Polri yang menyatakan bahwa gas air mata tertiup angin.

Dapat dibenarkan bahwa terdapat massa aksi yang lari menuju SMPN 22 Batam dan SD 024 Galang. Akan tetapi menembakkan gas air mata menuju lokasi sekolah di tengah kegiatan belajar mengajar tentu merupakan tindakan brutal dan tidak terukur. Terlebih, di pinggir jalan Trans Barelang, secara jelas terdapat plang yang menunjukan lokasi sekolah.

B. Pengerahan Aparat untuk Mengawal Aktivitas Pematokan Tanah Dilakukan Dalam Skala yang Sangat Besar.

Kami menemukan fakta di lapangan bahwa jumlah aparat untuk mengawal pematokan tanah yang dilakukan oleh BP jumlahnya sangat besar. Berdasarkan keterangan warga Rempang yang berada langsung di lokasi, mereka memperkirakan setidaknya terdapat 60 kendaraan yang dikerahkan menuju lokasi di tanggal 7 September 2023 disertai dengan setidaknya 1010 lebih personel yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP dan Ditpam BP Batam. Jumlah ini bahkan dipertegas oleh rilis yang dikeluarkan oleh Humas Polresta Balerang.

Kami pun mendapatkan informasi bahwa turut terlibat pasukan dari Polres Bintan dan Tanjungpinang khusus dikerahkan untuk membantu pengamanan di tanggal 7 September 2023. 

Adapun dari berbagai sumber video, terlihat beberapa kendaraan taktis yang digunakan seperti mobil water cannon, mobil pengurai massa, hingga APC Wolf.

Dilihat dari jumlah aparat dan ukuran pengamanannya, Kepolisian memang telah memperkirakan akan terjadi bentrokan dengan warga Pulau Rempang. Jika niat awal pengerahan hanya untuk mendampingi pematokan, tidak masuk akal bila kekuatan yang dikerahkan hingga puluhan mobil dan ribuan pasukan. 

Kami menyimpulkan bahwa pengerahan di tanggal 7 September 2023 ke Pulau Rempang tidak sesuai dengan proporsionalitas dan necessitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam beberapa video pun, anggota Kepolisian yang bertugas di lapangan terlihat sangat eksesif dan agresif dengan memukul mundur massa dengan segala cara yakni penembakan water cannon serta gas air mata.

C. Pengusiran Masyarakat Berdalih Relokasi terhadap Masyarakat 16 Kampung.

Proyek Eco-city di Pulau Rempang akan mengusir warga setidaknya di 16 kampung Melayu Tua. 

Adapun beberapa kampung tersebut yakni:

1. Tanjung Kertang

2. Tanjung Kelingking

3. Rempang Cate

4. Belongkeng

5. Pantai Melayu

6. Monggak

7. Pasir Panjang

8. Sungai Raya

9. Sembulang

10. Dapur Enam 

11. Tanjung Banun

12. Sijatung (Sijantung)

13. Dapur Tiga

14. Air Lingka

15. Kampung Baru

16. Tanjung Pengapit

Pemerintah akan merelokasi masyarakat di 16 kampung tua Melayu ke pemukiman baru yang diberi nama “Kampung Pengembangan Nelayan Maritime” dengan rumah hunian type 45, yang besarannya hanya 500m². Namun, proyek ini hingga sekarang belum berjalan. 

Sementara itu, warga akan ditempatkan di rumah susun sebagai rumah hunian sementara. 

Setidaknya terdapat 10 rusun yang akan digunakan sebagai hunian sementara, di antaranya Rusun milik BP Batam (Rusun Batu Ampar, Rusun Sekupang, Rusun Muka Kuning, Rusun Kabil, Rusun Tanjung Uncang), Rusun milik Pemerintah Kota Batam (Rusun Batamec, Rusun Putra Jaya, Rusun Fanindo), Rusun milik Jamsostek (Rusun Kabil, Rusun Lancang Kuning, Rusun Muka Kuning), Ruko dan Perumahan (Ruko Cipta Group, Rumah Gesya Group, Perumahan Sambau).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bermukim di Sembulang, diketahui pula BP Batam hanya melakukan sosialisasi sebanyak 2x kepada warga yang terdampak. Dalam sosialisasi tersebut warga diminta untuk membawa kelengkapan dokumen yang digunakan untuk mengklasifikasikan besaran ganti rugi yang akan diterima dan mendaftarkannya pada 2 tempat yang telah ditentukan, serta pemaparan pembangunan proyek Rempang Eco-City. Sosialisasi dinilai searah dan tidak partisipatif karena hanya memaparkan program relokasi tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Sosialisasi pun dilakukan dengan mengundang secara informal melalui whatsapp.

Warga diminta langsung untuk mendaftarkan dirinya serta membawa bukti-bukti kepemilikan tanahnya dari tanggal 11-20 September di dua tempat yakni Kantor Kecamatan Galang di Sembulang dan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) yang kini berganti menjadi Kantor Koramil. Hingga saat ini, belum ada warga yang mendaftarkan dirinya untuk direlokasi. Namun, mengingat batas waktu yang ditentukan oleh BP Batam semakin dekat, pengerahan aparat gabungan pun dilakukan guna mendorong warga mendaftarkan dirinya dengan mendatangi rumah-rumah warga secara langsung dengan menggunakan seragam lengkap.

Salah seorang warga yang kami wawancarai, mengungkapkan bahwa proses sosialisasi sangat mengecewakan. Keluarganya secara turun temurun telah memiliki dan memberdayakan tanah kurang lebih seluas 5 Ha, namun tidak ada sedikitpun pembicaraan mengenai akan diganti rugi sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang apalagi akan diganti untung. Ia pun menyatakan mendukung penuh segala bentuk pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, hanya saja ia berharap pembangunan tersebut dapat beriringan dengan warga, terlebih warga di 16 kampung tua Melayu. Ia memaparkan bahwa apa yang sedang dilakukan pemerintah adalah bentuk pengusiran kepada adat Melayu yang sudah secara turun temurun hidup di Pulau Rempang-Galang.

D. Kehadiran Aparat Membangun Rasa Ketakutan Warga Rempang.

Pasca peristiwa kekerasan tanggal 7 September 2023, aparat gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP dan Ditpam BP Batam melakukan pengamanan di Pulau Rempang. 

Berdasarkan informasi yang kami gali langsung di lapangan, setidaknya terdapat 5 posko penjagaan di Pulau Rempang, baik di Jalan Trans Barelang hingga daerah Sembulang. 

Posko pertama terlihat di Jembatan IV atau lokasi utama terjadinya bentrokan tanggal 7 September 2023. Lokasinya persis di pinggir jalan Trans Barelang pasca jembatan IV, Pulau Rempang. Posko ini kami duga sebagai screening awal aparat terhadap siapapun yang masuk ke Pulau Rempang.

Selanjutnya, posko lainnya secara berturut-turut ada pada Simpang Cate, Yayasan Yaa Bunaya, di Kedai Simpang Rezeki, di Sungai Buluh Simpang Sembulang, dan di Kantor Camat Galang. Pasca kerusuhan tanggal 7 September 2023, posko yang dibangun oleh aparat gabungan tersebut ramai terisi. Kami mengidentifikasi bahwa sekitar 20 - 30 aparat gabungan ada masing-masing posko yang terdiri dari aparat gabungan. 

Aparat gabungan betul-betul telah menguasai Pulau Rempang. Sebagai contoh, posko yang berlokasi di Sungai Buluh Simpang Sembulang awalnya merupakan posko yang dibangun oleh warga Sembulang untuk berkumpul menolak kehadiran pihak BP. Akan tetapi, paling tidak sampai pada tanggal 13 September 2023, posko dipenuhi oleh aparat militer. Posko pun didirikan di tengah-tengah pemukiman warga.

Sebagaimana terlihat di gambar, di berbagai posko dipenuhi oleh aparat lengkap dengan mobil-busnya. Kami juga menduga bahwa mobil-mobil tersebut bukan hanya diperuntukkan sebagai kendaraan aparat gabungan saja, melainkan kendaraan yang selalu siap digunakan untuk mengangkut masyarakat yang masih ‘nekat’ untuk melawan. Hal tersebut dibuktikan dengan jenis kendaraan yang sama digunakan untuk mengamankan massa yang aksi pada tanggal 11 September 2023, di Kantor BP. 

Khusus untuk posko di Kecamatan Galang, selain di pekarangannya penuh dengan aparat beserta perangkatnya, lokasi ini dijadikan sebagai tempat pendaftaran utama warga yang ingin direlokasi. Hal ini tentu saja problematik, di tengah ketakutan masyarakat pasca kejadian tanggal 7 September 2023 yang melibatkan aparat keamanan. Warga Pulau Rempang semacam dipaksa, akan tetapi seakan-akan sukarela mendaftarkan sendiri. 

Tidak sampai disitu, kami menemukan bahwa di pekarangan Kantor Kecamatan yang sekaligus lokasi pendaftaran relokasi, sejumlah aparat yang berasal dari Satuan Brimob, dipersenjatai secara lengkap dengan laras panjang beserta dengan motor. Hal ini jelas berlebihan, mengingat situasi sudah diklaim aman. Penempatan aparat gabungan di fasilitas sipil seperti halnya kecamatan tentu juga akan sangat problematik, mengingat kecamatan melingkupi berbagai urusan.

Sejauh pengamatan kami pun, aparat gabungan pun lalu-lalang di Pulau Rempang tanpa tujuan yang jelas. Beberapa warga pun mengakui dirundung ketakutan sehingga mengakibatkan aktivitasnya terganggu karena merasa tidak tenang. 

Beberapa masyarakat yang kami wawancarai menyatakan sedang melakukan siap siaga, semata-mata untuk mewaspadai sweeping yang dilakukan oleh aparat gabungan. Hal ini yang akhirnya yang membuat terbangunnya situasi mencekam bagi warga Rempang – Galang. Tidak sampai disitu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, salah satu lokasi di Sembulang sepi dari warga. Hal ini dikarenakan warga yang takut dan melarikan diri ke hutan setelah mendapatkan kabar akan dilakukan sweeping oleh aparat gabungan pasca tanggal 11 September 2023.

E. Timbulkan Korban dari Kalangan Anak, Perempuan dan Lansia

Dalam peristiwa pengejaran massa aksi, gas air mata yang ditembakkan masuk ke dalam sekolah SDN 024 dan SMPN 22. Peristiwa tersebut mengakibatkan murid yang sedang melakukan pembelajaran pun berhamburan keluar kelas untuk menghindari gas air mata. 

Murid SMPN 22 pun harus mengevakuasi diri dengan berlarian ke arah bukit di belakang sekolah. Dari peristiwa tersebut, aktivitas pendidikan pun diberhentikan selama 2 hari.

Dari hasil wawancara dengan salah satu orangtua murid di SMPN 22, anaknya mengalami trauma hingga tidak mau untuk kembali ke sekolah karena merasa masih tegang dan suka merasa sesak. Begitupun dengan beberapa anak tetangganya yang mogok untuk kembali ke sekolah karena ketakutan akan ada polisi yang kembali menyerang sekolah. Tidak hanya murid, beberapa orang tua juga mengalami dampak berkelanjutan, seperti melarang anaknya untuk sekolah sampai situasi kembali aman.

Berdasarkan data korban yang kami telusuri, terdapat setidaknya 10 murid SMPN 22 dan seorang guru perempuan yang dibawa ke RS Embung Fatimah, serta sebagian besar korban murid lainnya dibawa oleh TNI ke RS Marinir (dalam hal ini, yang dimaksudkan RS Marinir adalah klinik kesehatan di dalam Yoniv 10 Marinir). Menurut pemaparan Humas RS Embung Fatimah, 10 murid dan guru tersebut datang sekitar pukul 14.00 WIB. 10 murid tersebut mengalami shock berat, tegang, dan beberapa sesak nafas berat. Seorang guru perempuan juga mengalami hal yang serupa, namun karena memiliki penyakit asma, efek gas air mata mengakibatkan guru tersebut pun tidak dapat bernafas hingga pingsan.

Penembakan gas air mata yang serampangan, mengakibatkan pula ibu dan anak yang tinggal di sekitar jalur harus berlarian mengevakuasi diri. 

Diketahui terdapat 2 balita yang terpisah dari orangtuanya, yang kemudian diamankan oleh pihak TNI.

Peristiwa 7 September 2023 juga menimbulkan korban dari kelompok Lanjut Usia (Lansia). Salah satunya yakni Ridwan, Lansia berumur 60 tahun. Sebelumnya, videonya viral di media sosial karena berlumuran darah. Selanjutnya, situasinya tak kunjung membaik dan kembali dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, setidaknya terdapat 20 Orang luka berat dan ringan yang terdiri dari berbagai kelompok.

F. Gas Air Mata Berefek Panjang Bagi Korban 

Dalam beberapa video yang tersebar di media, aparat gabungan khususnya anggota Polri di lapangan menembakkan gas air mata secara langsung kepada masyarakat. Asap gas air mata tersebut pun menyebar ke kediaman warga sekitar. Akibatnya warga terpaksa menghirup gas berbahaya ini.

Sampai tanggal 12 September 2023, kami mewawancarai beberapa korban yang mengaku bahwa efek gas air mata menimbulkan efek berupa sesak dan mata sakit. Pasca kejadian di tanggal 7 September 2023, beberapa korban khususnya Murid SMPN 22 beserta seorang guru memang dilarikan ke rumah sakit, salah satunya karena efek gas air mata. 

Penggunaan gas air mata memang dalam beberapa kasus telah menimbulkan korban jiwa. Sayangnya, Kepolisian selalu menyampaikan bahwa penggunaan gas air mata telah dilakukan secara terukur, kendati sudah banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 

Temuan ini dipertegas lewat dokumen Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang menyebutkan bahwa penggunaan gas air mata untuk sementara dapat menyebabkan kesulitan bernapas, mual, muntah, iritasi pada saluran pernapasan, saluran air mata dan mata, sesak, nyeri dada, dermatitis atau alergi. Dalam dosis besar, dapat menyebabkan nekrosis jaringan saluran pernapasan dan sistem pencernaan, edema paru, dan pendarahan internal. Paparan bahan kimia yang mengiritasi secara berulang atau berkepanjangan harus dihindari. Siapapun yang terpapar bahan kimia apa pun yang mengiritasi harus didekontaminasi sesegera mungkin. ... (BERSAMBUNG).

Tulisan di atas bersumber dari laporan KEADILAN TIMPANG DI PULAU REMPANG (Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang) oleh tim investigasi Solidaritas Nasional untuk Rempang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Solidaritas Nasional untuk Rempang #PT Makmur Elok Graha (MEG) #BP Batam #Pulau Rempang #Rempang rusuh #Melayu #Tomy Winata
Youtube Jejakfakta.com