Rabu, 20 September 2023 08:30

PBNU Bela Rempang: Kekerasan dalam Sengketa Tanah Rakyat Harus Dihentikan

Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla.
Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla.

Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, menyatakan, negara haram merampas tanah rakyat yang yang sudah dikelola selama bertahun-tahun. Baik melalui proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya' (pengelolaan lahan).

Jakarta - Dua ormas besar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah satu suara membela Pulau Rempang dan sekitarnya. 

Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, menyatakan, negara haram merampas tanah rakyat yang yang sudah dikelola selama bertahun-tahun. Baik melalui proses iqtha' (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya' (pengelolaan lahan).

Muhammadiyah dengan tegas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Baca Juga : Pendemo Tewas Tertembak akibat Aksi Tolak Perusahaan Sawit di Seruyan Kalteng

Rencana proyek raksasa di Rempang sempat tertunda selama belasan tahun. Kini Rempang Eco City mulai menggeliat dan baru saat ini pula dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional 2023 berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Pemerintah telah meneken MoU dengan investor China, Xinyi Group yang digaet oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) anak perusahaan Tomy Winata.

Pada 7 September 2023, masyarakat Rempang dan sekitarnya menjadi korban kekerasan aparat dalam upaya mempertahankan kampung mereka. 

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2023 mendesak pemerintah agar menghentikan tindak kekerasan terhadap warga Rempang, Kepulauan Batam karena pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. 

Baca Juga : Ingat! Aparat Terlarang Brutal dan Menangkapi Orang yang Perjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup

"Penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan," kata Ketua Komisi Rekomendasi, KH Ulil Abshar Abdalla dalam Konferensi Pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa (19/9/2023). 

Gus Ulil mengingatkan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil.

"Pembangunan hanya sarana saja, yang jadi tujuan, manusia itu sendiri. Karena itu kemaslahatan manusia harus jadi pertimbangan pokok," kata Gus Ulil. 

Baca Juga : Keadilan Timpang di Rempang: Malah Negara Jadi Perpanjangan Tangan Perusahaan (5)

PBNU mendorong kepada semua pihak untuk cooling down baik pihak pemerintah maupun masyarakat.  

"Pemerintah juga harus mendengar aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga kepentingan investasi pada akhirnya tidak mengorbankan hak-hak mereka," tutur Gus Ulil. 

PBNU juga mengimbau kepada masyarakat di Rempang-Galang untuk bersabar dan terus berdoa kepada Allah swt agar bisa dicapai solusi terbaik dan membawa maslahat bagi seluruh pihak terutama rakyat.

Baca Juga : Keadilan Timpang di Rempang: Brutalitas Aparat Berakibat Kekerasan (4)

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Boy Jerry Even Sembiring menyesalkan upaya pengusuran terhadap masyarakat Rempang.

"Mereka [masyarakat adat Rempang] terlebih dahulu eksis, mereka terlebih dahulu hadir di pulau tersebut sejak 1834. Nah, kebaikan apa lagi yang kurang dilakukan masyarakat adat Melayu, masyarakat pesisir, kami orang Melayu sudah memberikan tanah kami untuk pembangunan Pulau Batam, tapi sekarang mereka ingin memperluas lagi," kata Boy dalam wawancaranya kepada BBC Indonesia.

"Dalam konteks ini kami melihat bahwa negara dalam kepemimpinan Jokowi jauh lebih sayang dengan proyek program strategis nasionalnya."

Baca Juga : Memelihara Bumi Itu Amanah!

Masyarakat Rempang ingin tetap tinggal di kampung leluhur mereka, namun pihak BP Batam menyebut tidak memungkinkan kawasan industri dibangun berdampingan dengan permukiman warga. 

"Karena lokasi tersebut sesuai peruntukannya akan dibangun industri pabrik kaca dan panel solar semata terbesar kedua di dunia," kata Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi yang juga Wali Kota Batam.

Rencananya, Rempang Eco City dibangun meliputi kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata secara terintegrasi. Ironisnya, penduduk setempat alias tuan rumah harus digusur pergi dari tanah mereka. (NUonline/BBC Indonesia/JF/berbagai sumber).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#PBNU bela Rempang #Muhammadiyah bela Rempang #Pulau Rempang #Solidaritas Nasional untuk Rempang #KH Ulil Abshar Abdalla #Xinyi Group #PT Makmur Elok Graha (MEG)
Youtube Jejakfakta.com