Sabtu, 18 November 2023 16:23

Ganjar Pranowo Akui Penegakan Hukum di Era Presiden Jokowi Nilainya Jeblok

Editor : Nurdin Amir
Penulis : Atri Suryatri Abbas
Capres Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai menghadiri Sarasehan Nasional IKA Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sabtu (18/11/2023). @Jejakfakta/Atri
Capres Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai menghadiri Sarasehan Nasional IKA Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sabtu (18/11/2023). @Jejakfakta/Atri

Adanya rekayasa dan intervensi proses hukum oleh penguasa. 

Jejakfakta.com, Makassar -- Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut penegakan hukum di masa kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo nilanya jeblok. 

Hal tersebut ia sampaikan Ganjar Pranowo saat menghadiri Sarasehan Nasional IKA Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Sabtu (18/11/2023). Ganjar menyinggung salah satunya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia calon Presiden dan calon wakil Presiden di Pemilu 2024. 

"Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka nilainya jeblok," kata Ganjar. 

Baca Juga : Walhi Sulteng Desak Presiden Jokowi Cabut PP 25/2024 Soal Izin Tambang Ormas

Kata Capres nomor urut tiga ini, penegakan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini menimbulkan kemarahan masyarakat. Sehingga Ganjar memberi nilai lima dari angkat satu hingga 10. 

"Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial dan kemudian hadir untuk semua dan itu sesuatu yang penting," ungkapnya. 

Ganjar juga menyinggung terkait dirinya yang saat ini sering menggunakan baju hitam, karena berkaitan dengan jebloknya hukum yang terjadi. Sehingga ia lebih memilih hitam di banding memakai hitam putih yang seperti biasa dia kenakan. 

Baca Juga : Ini 15 Tuntutan Aksi Hari Buruh di Makassar!

"Iya pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonesia sekarang ini," ujarnya.

Selain itu, Capres usungan PDIP ini, menyebutkan faktor yang membuat turunnya nilai hukum di Indonesia yang dulunya ia menyebut angka 7 hingga 8. Namun saat ini turun disebabkan adanya rekayasa dan intervensi proses hukum oleh penguasa. 

Kemudian, Ganjar mengungkapkan jika dirinya terpilih sebagai Presiden, maka ia memastikan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait hukum di Indonesia. 

Baca Juga : Ratusan Massa Aksi Hari Buruh di Makassar, Soroti Ekonomi Politik Presiden Jokowi

"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat," pungkasnya. (*) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#ganjar pranowo #Joko Widodo #penegakan hukum #jeblok #Mahkamah Konstitusi
Youtube Jejakfakta.com