Jejakfakta.com, Makassar -- Perempuan nelayan, buruh dan petani mengalami keterbatasan ruang karena pembangunan di ruang hidup mereka. Hal itu terjadi karena dalam pembangunan tidak pernah melibatkan perempuan dalam proses perencanaan.
Hal ini terungkap dalam dialog multi pihak yang digelar Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri bersama Aksi For Gender di Hotel Vasaka Makassar, Senin (11/12/2023).
Dialog ini mengundang beberapa potret perempuan dengan berbagai profesi yang mengalami ketimpangan, seperti Yulinar eks buruh imigran, Rosmiati, buruh industri, Hatia petani dari Takalar, dan Ramlan warga pesisir Tallo Makassar.
Baca Juga : Koalisi Gugat ART Serahkan Bukti di PTUN Jakarta, Soroti Transparansi Perjanjian Indonesia-AS
Keempat narasumber tersebut mengalami ketimpangan seperti buruh yang mendapatkan deportasi dan ketidakadilan pada jam kerja, kemudian perempuan nelayan dan petani yang mengalami keterbatasan ruang karena pembangunan proyek stategis nasional di ruang hidup mereka.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mammiri, Suryani mengatakan apa yang dialami oleh buruh migran hingga nelayan adalah bentuk ketimpangan yang nyata pada perempuan dan ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin di Sulawesi Selatan.
“Apa yang disampaikan oleh para narasumber perempuan, menunjukan bagaimana keberpihakan negara atau pemerintah dalam merancang sebuah peraturan yang di mana peraturan dirancang untuk kepentingan investasi, proyek-proyek, bisnis dan jasa tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi masyarakat khususnya perempuan juga bagaimana melihat dampaknya terhadap lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat termasuk perempuan,” kata Suryani usai dialog, Senin (11/12/2023).
Menurut Ani sapan akrabnya mengatakan bahwa kebijakan dari pihak pemerintah seharusnya dirancang dengan melibatkan semua pihak termasuk masyarakat yang ada kaitannya dengan program dan pembangunan yang dirancang.
“Tuntutan kami tentu pertama adalah baik pihak pemerintah atau pihak-pihak yang tertentu memiliki kewenangan di dalam merancang sebuah pembangunan misalnya kalau kota berbicara dari aspek pembangunan atau proyek melibatkan semua masyarakat yang terdampak dari situasi atau yang berpotensi terdampak begitu pun pemerhati lingkungan dan pemerhati anak dan perempuan,” terangnya.
Tak hanya itu, kata Ani, saat pemerintah membahas atau merancang suatu kebijakan, semua harus dilibatkan, termasuk kelompok rentan.
"Semua harus dilibatkan baik dari masyarakat akademisi kelompok masyarakat maupun masyarakat sipil mereka harus terlibat di situ agar betul semua bisa menyuarakan apa yang menjadi persoalan dihadapi tidak hanya membantai pada kelompok tertentu saja pada sebuah dialog dan proses konsultasi,” katanya.
Selain itu, Ani juga berharap seluruh kebijakan dan proyek atau program yang rancang oleh pemerintah juga harus memperhatikan aspek gender.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
