Jejakfakta.com, Makassar -- Puluhan Guru Honorer se-provinsi Sulawesi Selatan mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulsel. Mereka menuntut Disdik Sulsel, pengangkatan PPPK ini harus berdasarkan masa pengabdian.
Hal itu disampaikan Mira Hatranti, perwakilan dari Gunu Honorer di ruang Komisi E Kantor DPRD Sulsel, Jum'at (29/12/2023). Menurutnya, dalam pengangkatan PPPK tahun depan lebih mengutamakan status PPPK yang telah memiliki pasingrade.
"Kalau bisa jurusan yang gemuk itu formasinya lebih banyak dibuka, dan pengangkatan PPPK ini harus berdasarkan masa pengabdian, karena kami ada yang lebih 10 tahun mengabdi tapi belum diangkat sedangkan ada yang baru mengabdi beberapa bulan sudah diangkat," harap Mira, Guru Honorer asal Kabupaten Bulukumba.
Baca Juga : Perusahaan Otomotif Terbesar Vietnam, VinFast Jajaki Investasi Mobil Listrik di Sulsel
Audiensi ini diterima dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E dari Praksi PAN Rahman Pina, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Kabid PTK Baharuddin Iskandar, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Nadjamuddin, dan Wakil Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukarniaty Kondolele.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Nadjamuddin mengungkapkan, bahwa di bulan Januari 2024, semua data Dapodik dari sekolah harus rampung sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di sekolah.
"Dapodik kita memang ada kesengajaan yang terjadi didalamnya, sekolah dan dinas pendidikan juga tidak pernah nyambung bahkan koordinasi tidak berjalan secara optimal," ungkapnya.
Baca Juga : TIM Gardu GUSDURian Ungkap 101 Temuan Hoaks dan Kebencian di Media Sosial Selama Pilkada 2024
Adapun hal yang menjadi tuntutan para guru honorer Disdik Sulsel meliputi:
1. Guru honorer yang lolos PPPK tahap 2023 tidak boleh menggeser guru honorer di sekolah induk.
2. TP 2022 dan P 2023 dimohon baik prioritas menjadi P1 tanpa tes sehingga tuntas di 2024 langsung penempatan di induk masing-masing sehingga tidak merugikan orang lain di sekolah lain.
Baca Juga : Sulsel Jadi Motor Penggerak Swasembada Pangan Nasional
3. Penambahan kuota formasi sesuai dengan banyaknya guru honorer berdasarkan dapodik, "Sipana" (Pendataan akun Sipana sampai menggunakan tes bebas narkoba namun mengapa tidak diprioritaskan yang ada akun sipana-nya) dan formasi berdasarkan bursa guru dan mohon mapel yang selama ini sering terabaikan formasinya dibuka kembali seperti:
a. Bahasa inggris P3 tidak terbuka hingga akhir pendaftaran
b. Bahasa Indonesia hanya terbuka 1 hari terakhir
Baca Juga : Fadjry Djufry Dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel, Prioritaskan Kemiskinan dan Pangan
c. Matematika hanya terbuka 1 jam terakhir
d. Sosiologi hanya terbuka 5 formasi se-sulsel
e. Bahasa Jerman tahap 3 dan 2023 tidak ada satupun formasi yang terbuka, padahal banyak sekolah yang belajar bahasa Jerman.
Baca Juga : Fadjry Djufry Dilantik: Pj Gubernur Sulsel ke-5 dalam 7 Tahun Terakhir
f. Biologi tidak bisa memilih biologi padahal hanya terbuka 1 hari terakhir pendaftaran.
(Sementara ada formasi kosong setiap maple namun tidak terisi dan P4 bisa mendaftar ke luar prov. Sulsel, mengapa P3 dikunci?)
4. Soal realisasi janji pemerintah untuk memprioritaskan guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun untuk diangkat menjadi PPPK, dan menuntaskan sistem Nepotisme.
5. Soal linearitas Jurusan
6. Persoalan BPJS ketenagakerjaan atau kesehatan honorer yang dipotong dari APBD karena diampra kesehatan (dipotong 500 ribuan) mohon diaudit tentang BPJS karena merugikan para honorer yang penggajiannya melalui APBD.
Laporan Warga: Tenri Wuleng
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
