Senin, 15 Januari 2024 18:24

Sekda Takalar Diduga Kampanyekan Gibran Rakabuming, Bawaslu Bentuk Tim Penelusuran

Editor : Nurdin Amir
Penulis : Samsir
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi saat menghadiri acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa’, Kabupaten Takalar, Rabu (10/1/2024) lalu. @Jejakfakta/Tangkapan Layar
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi saat menghadiri acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa’, Kabupaten Takalar, Rabu (10/1/2024) lalu. @Jejakfakta/Tangkapan Layar

Hasbi mengaku tidak ada ajakan memilih pasangan calon ataupun menyampaikan visi-misi paslon.

Jejakfakta.com, Takalar -- Beredar video Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi yang diduga mengkampanyekan calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Diketahui, anak Presiden Jokowi tersebut merupakan salah satu pasangan Capres nomor urut 2.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jejakfakta.com, peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan Sekda tersebut itu terjadi setelah ia menyampaikan kembali janji Presiden Jokowi Widodo terkait pengangkatan CPNS dalam acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa’, Kabupaten Takalar pada Rabu, 10 Januari 2024 lalu.

Dalam potongan rekaman video yang beredar, diawal pembicaraan, Muhammad Hasbi menyampaikan kesulitan yang dihadapi para tenaga pendidik.

Baca Juga : Lantik 167 PNS Makassar, Munafri Tekankan ASN Baru Harus Kerja Nyata Bukan Cari Aman

"Ini juga direalisasikan ke bawah ke daerah, setengah mati ini kita mencarikan di mana ini belanja untuk penggajian PPPK-nya ini. Jadi syukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada," kata Hasbi dalam video yang beredar.

Kemudian, Mohammad Hasbi kembali menyampaikan bahwa Presiden Jokowi Widodo telah menjanjikan pengangkatan CPNS kembali dibuka jika anaknya yang menang dalam Pilpres 2024.

"Tapi yang belum terangkat, mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, InsyaAllah akan dilanjutkan pengangkatan CPNS jutaan, itu harus diapresiasi," ujar Hasbi.

Baca Juga : Bawaslu Sulsel Cetak Pengawas Partisipatif, Siapkan Fondasi Pemilu 2029 Bermartabat

"Pengangkatan CPNS kita butuh, guru-guru kita ini kurang. Tapi kita tidak mau, menambah beban APBD. Kita mau anggaran dari pusat bertambah untin penggajian PPPK," sambung Hasbi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Nellyati mengaku belum mendapat laporan atas dugaan pelanggaran tersebut. Namun, pihaknya akan membentuk tim penelusuran untuk memastikan informasi tersebut.

"Sampai detik ini belum ada laporan. Meskipun demikian, untuk menindaklanjuti dalam rangka memberi kepastian kepada masyarakat, kami Bawaslu Takalar sudah membentuk tim penelusuran dan segera mungkin tim akan melakukan penelusuran," ungkap Nellyati saat dikonfirmasi Jejakfakta.com.

Baca Juga : ASN Luwu Timur Masuk Komcad Sulsel 2026, 8 ASN Resmi Jadi Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Bawaslu Takalar mengaku sudah mendapat video tersebut. Namun, pihaknya belum bisa memberikan penilaian sebelum hasil penelusuran sudah lengkap.

"Sudah. Jadi dalam memastikan dugaan pelanggaran apa, Bawaslu Kabupaten Takalar tentu punya mekanisme dan prosedural dalam memutuskan," jelasnya.

"Kami tidak boleh secara dini menentukan sebelum ada proses yang bisa menguatkan putusan kami," sambungnya.

Baca Juga : Bawaslu Sulsel Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Pemilu lewat Rakor Sentra Gakkumdu dan Forum Masukan Regulasi

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi menanggapi video tersebut. Ia menjelaskan ikhwal kegiatan tersebut yang akhirnya viral di media sosial saat berbicara di hadapan para guru, PPPK dan Honorer.

"Jadi begini, sambutan saya tersebut terjadi pada 10 Januari 2023 pada acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar. Seluruh guru hadir, baik guru PNS, PPPK dan honorer. Ada tanya jawab di situ yang kemudian berkembang menjadi diskusi," kata Hasbi, kepada wartawan, Senin(15/1/2024).

Disebutkan, dalam forum tersebut terjadi tanya jawab soal kebijakan pemerintah yang belum mengangkat para tenaga honorer ke jenjang berikutnya.

Baca Juga : Bawaslu RI Gencar Lakukan Evaluasi dan Pengembangan SDM di Masa Non-Tahapan Pemilu

"Jadi ada sorotan terhadap belum diangkatnya seluruh guru honorer. Jadi saya jelaskan mengenai postur APBD kita yang tidak mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK jika ditambah," jelasnya.

"Disitulah saya kutip pernyataan bapak Presiden yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS pada masa mendatang. Tidak ada ajakan memilih pasangan calon ataupun menyampaikan visi-misi paslon. Yang saya sampaikan adalah program presiden," sambungnya.

Ia menyelesalkan atas video yang beredar. Pasalnya, video tersebut tidak menjelaskan secara utuh apa sebenarnya pembahasan dalam forum tersebut.

"Jadi saya menyesalkan peristiwa ini. Jika anda hadir langsung, maka akan paham alur diskusi itu. Rasanya ada tangan-tangan jahat yang mencoba merusak stabilitas daerah ini pada tahun politik 2024," ujarnya.

"Kita semua sudah mengikuti deklarasi netralitas ASN. Dan sekedar catatan, acara itu dihadiri Ketua DPRD Takalar yang berasal dari partai PKS yang merupakan pengusung pasangan Capres. Jika betul saya mengkampanyekan capres lain, beliau yang pertama kali akan mencak-mencak di acara itu," kunci Hasbi.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

#Muhammad Hasbi #dugaan pelanggaran #pengangkatan CPNS #Kabupaten Takalar #Pilpres 2024 #Aparatur Sipil Negara #Kementerian PANRB #bawaslu ri
Youtube Jejakfakta.com