Jejakfakta, Jakarta - Bawaslu RI meminta segala masalah terkait tata cara administrasi pada hari pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) Pemilu 2024 dapat diselesaikan saat itu juga oleh petugas KPU dan pengawas pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Bawaslu berharap permasalahan di TPS tidak naik ke tingkat kecamatan atau kabupaten/kota guna mengurangi adanya masalah hukum yang bisa dijadikan dalil dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Karena itu kita sampaikan di Bawaslu, kalau ada persoalan-persoalan saat rekapitulasi, selesaikan di tingkat penghitungan saat itu juga, misal ada perselisihan penghitungan di tingkat TPS, maka wajib hukumnya untuk menyelesaikan pada hari itu juga," kata Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono dalam Konsolidasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 yang digelar KPU di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Baca Juga : Bawaslu Sulsel Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Pemilu lewat Rakor Sentra Gakkumdu dan Forum Masukan Regulasi
Totok, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu RI, mengingatkan kasus pada Pemilu 2019, salah satu klaster masalah hukum terjadi karena adanya pelanggaran tata cara administrasi seperti; kotak suara tidak tersegel, tidak ada daftar hadir pemilih, pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur.
Totok menyebut masalah-masalah tersebut bisa dijadikan dalil dalam sengketa hasil yang akhirnya berujung melahirkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hingga dalil pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Totok menyatakan harus ada koordinasi yang aktif antara petugas KPU dengan Pengawas TPS (PTPS), Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), serta Panwascam.
Baca Juga : Bawaslu RI Gencar Lakukan Evaluasi dan Pengembangan SDM di Masa Non-Tahapan Pemilu
"Kita selesaikan (masalah rekapitulasi) walaupun sampai malam tidak apa-apa, tapi tuntas di tingkat KPPS. Jangan sampai nunggu nanti di tingkat kecamatan. Kalau nunggu di tingkat kecamatan, kalau itu buka kotak, buka plano itu sudah berapa TPS, itu sangat melelahkan," kata Totok.
"Karena begitu (KPU) buka plano itu artinya ada masalah, kalau ada masalah berarti pengamanan harus bertambah, dan itu penolakan semua pihak, itu di tingkat kecamatan. Maka dari itu persoalan selesaikan di tempat TPS saja. Begitu di TPS tidak selesai, di tingkat kecamatan sumber daya, keamanan, penyelenggara itu akan bertambah banyak dan semakin melelahkan," ujar Totok.
Bawaslu, lanjut Totok, juga sudah menginstruksikan jajaran pengawas pemilu untuk menyelesaikan permasalahan sesuai pada tingkatannya masing-masing. Apabila masalah bisa lolos di tingkat TPS maka dia berharap di tingkat kecamatan sudah harus selesai.
Baca Juga : Bawaslu RI Dorong Penguatan Layanan Informasi dan Literasi Data di Daerah
Totok meyakini tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Dia juga mengatakan apabila ada pengawas pemilu yang nakal atau tidak melaksanakan sesuai tugas fungsinya, maka harus dilaporkan ke Bawaslu di atasnya.
"Kami akan mengevaluasi monitoring. Ayo kita selesaikan masalah di tingkat masing-masing. Biasanya masalah terjadi karena cacat prosedur buka kotaknya, tidak sesuai aturan, belum waktunya, C1 hilang, C7 tidak sesuai, maka kita semua harus tertib administrasi," katanya.
Tidak Meresahkan
Sepuluh hari lagi menuju pencoblosan Pemilu Serentak 2024. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pemilu ini berlangsung demokratis dan tidak meresahkan.
"Komitmen kita semua jelas bahwa pemilu harus demokratis, pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tertib, transparan, dan yang paling penting pemilu harus menggembirakan, tidak meresahkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Jokowi engajak Gerakan Pemuda (GP) Ansor turut menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan aktif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus menjaga agar situasi di tanah air tetap kondusif.
Baca Juga : Hasil Quick Count PPI Pilwalkot Makassar 2024; MULIA 55.39%, Sehati 28.74%, Inimi 12.26% & Aman 3.55%
“Kalau tensinya naik harus aktif mendinginkan, untuk memberikan klarifikasi juga penting agar masyarakat tidak terseret pada berita-berita bohong, berita hoaks yang merugikan kita semuanya,” kata Presiden.
Presiden juga mengajak GP Ansor untuk mengawal keberlanjutan pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia maju.
“Tugas kita bukan hanya mengawal pemilu, tugas kita juga mengawal pemerintahan ke depan, membantu pemerintahan ke depan agar mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memenangkan Indonesia dalam persaingan dunia yang semakin ketat dan semakin berat,” kata Presiden.
Hadir juga dalam pembukaan kongres Ansor ini: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Bawaslu RI dan Setkab)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
