Jejakfakta.com, MAKASSAR -- Setiap jelang pemilihan Wali Kota Makassar, janji manis penyediaan air bersih selalu dikampanyekan para calon. Bahkan, mereka mengaku lebih 20 tahun tidak pernah dilirik oleh pemerintah untuk penyerdiaan air bersih.
Hal ini disampaikan perempuan di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo saat Diseminasi dan Peluncuran Hasil Riset berjudul Makassar Kota Dunia yang Krisis Air yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, di Aula Kantor Camat Tallo Kota Makassar, Kamis (3/10/2024).
"Tapi sampai sekarang saya sudah punya cucu, kami masih kesulitan air bersih. Jadi jalan satu-satunya itu yah beli air," kata Ida, salah satu warga Kelurahan Buloa.
Baca Juga : Walhi Sulsel Bantah Klaim PT Vale Jalankan Green Mining di Sulawesi
"Makanya kami mau tanya, PDAM kenapa kampung kami tidak dialiri air dan sudah bertahun-tahun?"
Keluhan yang disampaikan Husnaini, warga Tallo. Ia mengaku dulu memang ada air PDAM masuk di sekitar tahun 2000-an, tapi hanya beberapa bulan sudah tidak mengalir sampai sekarang.
"Makanya kami semua berhenti berlangganan PDAM karena bebanji dibayar baru airnya tidak mengalir. Itupun dulu jam dua subuh pi baru mengalir airnya," keluhnya.
Baca Juga : Walhi Sulsel Nilai Visi Misi Dua Cagub Sulsel Minim Konsep Perlindungan Lingkungan
Untuk menjangkau air bersih, ibu-ibu bahkan pernah dorong gerobak air hingga 1 kilo meter. "Kita ini Ibu-ibu di Tallo sudah akrab sekali dengan gerobak, bahkan saya pernah dorong gerobak air sampai 1 kilo jauhnya," terang Husnaini.
Sementara, Wana, warga Kelurahan Kaluku Bodoa, menyatakan bahwa pihak pemerintah tidak serius dalam penanganan air bersih untuk masyarakat.
Wana memberikan contoh, seperti di Jalan Galangan, sejumlah warga ikut berlangganan dan memasang pipa air dari PDAM, tapi tak cukup sebulan air tidak mengalir lagi.
Baca Juga : Hapus Label Sekolah Favorit, Program Paslon AMAN BOS Daerah untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan
"Seperti di Galangan hanya mengalir dua minggu saja. Minggu selanjutnya sudah tidak lagi mengalir tapi kami tetap bayar bebannya," katanya.
Keluhan Wana tak pernah menjadi perhatian Pemerintah dan PDAM Kota Makassar. Ketersediaan air bersih di Makassar menurutnya tidak berkeadilan.
"Kenapa cuman wilayah kami saja yang tidak dialiri air. Itu ji kami senang kalau hujan karena bagus lagi air bor, tapi kalau kemarau, biar air bor jelek juga kualitasnya. Pak, Ingat kami ini masih warga Makassar," tegasnya.
Baca Juga : Walhi Sebut Debat Pilgub Sulsel Minim Gagasan Penyelamatan Lingkungan Hidup
Interkoneksi Penyediaan Air Bersih
Dalam diseminasi ini, pihak PDAM Kota Makassar dihadiri langsung oleh Asdar Ali selaku Direktur Teknik yang mencoba menjawab keluhan dan tuntutan warga Kecamatan Tallo dengan menjelaskan bahwa masalah kita sebenarnya adalah soal ketersediaan air baku.
"Tallo ini aliran airnya dari Bendungan Lekopancing yang mana per hari ini sudah tidak ada lagi air karena kemarau yang panjang. Jadi sekali lagi, kami ini hanya mengolah air baku menjadi air bersih," ungkap Asdar Ali.
Baca Juga : Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi Minta Prabowo Subianto Revisi Perpres 112/2022
Pernyataan Asdar Ali tersebut dikonfirmasi ulang oleh Direktur Pusat Studi Kajian dan Rekayasa Sumber Daya Air UNHAS, Rita Lopa, yang menjelaskan bahwa seharusnya PDAM bisa melakukan yang namanya interkoneksi untuk mensubsidi air dari wilayah lain ke wilayah utara Makassar.
"Inikan miris melihat ada warga Makassar yang mengalami krisis air. Saya kira PDAM bisa melakukan banyak cara untuk mengatasinya, salah satunya dengan melakukan interkoneksi sesuai dengan hasil penelitian mahasiswa saya," ungkap Rita.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, menegaskan bahwa air itu merupakan hak asasi yang mana sudah menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhannnya.
"Kita sudah bayar pajak, jadi pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak atas air dan penghidupan yang layak bagi warganya," tegas Al Amin.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak diantaranya perwakilan warga dari tiga kelurahan (Buloa, Tallo, dan Kaluku Bodoa), Dinas PU Kota Makassar, PDAM Kota Makassar, Sekretaris Camat Tallo, Direktur Pusat Kajian dan Rekayasa Sumber Daya Air UNHAS, dan beberapa jaringan organisasi masyarakat sipil di Kota Makassar.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
