Jejakfakta.com, MAKASSAR -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel), meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel untuk menggaungkan isu lingkungan hidup dalam Pilkada serentak 2024.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Hukum dan Politik Hijau Walhi Sulsel, Arfiandi Anas, saat melakukan audies dengan Ketua KPU Sulsel, Hasbullah di Kantor KPU Provinsi Sulsel, Jl AP Pettarani, Senin (7/10/2024).
Dalam pertemuannya tersebut, Walhi Sulsel menegaskan sejumlah aturan yang harus menjadi perhatian bersama. Diantaranya, keharusan untuk tidak merusak lingkungan, semisal memaku pohon saat memasang alat peraga kampanye (APK).
Apalagi sudah ada peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang larangan memasang Alat Peraga Kampanye di pohon yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
"Apalagi ini juga sudah ada aturannya, bahwa dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum yang melingkupi tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, prasarana dan sarana publik atau taman dan pepohonan," terang Arfiandi.
Hal itu, kata Arfiandi, penting selalu mengingatkan semua pihak terkait, termasuk KPU Sulsel selaku pihak penyelenggara untuk menyuarakan secara tegas tentang larangan tersebut.
Baca Juga : Sah! KPU Tetapkan Appi-Aliyah Pemenang Pilwalkot Makassar 2024
"Sebagaimana PKPU tentang pengaturan kampanye berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2024 pasal 64 tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye di pohon," katanya.
Menurutnya, isu lingkungan hidup perlu dihadirkan dalam materi debat para kandidat calon kepala daerah. Hal ini, kata dia, akan menentukan bagaimana komitmen para setiap calon kandidat untuk kelestarian lingkungan hidup yang sehat.
"Saat ini situasi lingkungan hidup Sulawesi Selatan mengalami kerentanan bencana ekologi akibat daya dukung dan daya tampung yang berada di situasi kritis. Walhi Sulawesi Selatan meminta kepada KPU untuk memasukkan tema lingkungan hidup pada kegiatan debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahapan kampanye pemilihan kepala daerah 2024," jelas Arfiandi.
Baca Juga : Walhi Sulsel Bantah Klaim PT Vale Jalankan Green Mining di Sulawesi
Tak hanya itu, dalam debat nanti, Arfiandi berharap KPU Sulsel mendatangkan panelis debat dari kalangan aktivis masyarakat sipil. "Agar suara rakyat kalangan bawah lebih terdengar dan mengemuka," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, mengatakan akan mengupayakan rekomendasi tersebut serta akan meneruskan juga ke Bawaslu Sulsel terkait beberapa poin yang diajukan Walhi Sulsel.
"KPU akan mengupayakannya karena hal itu juga menjadi konsen pertama nantinya sebagai penguatan dalam debat nantinya," katanya.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
