Jejakfakta.com, MAKASSAR -- Debat perdana sub tema reformasi birokrasi, calon Wali Kota Makassar nomor urut 2, Andi Seto Asapa menekankan pentingnya langkah konkret untuk mengurai risiko korupsi di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Salah satu langkah yang ia soroti adalah penerapan sistem pengadaan barang dan jasa melalui teknologi e-katalog, yang diklaim mampu meningkatkan efisiensi.
Namun, pasangan Rezki Mulfiati Lutfi ini menyatakan bahwa sistem tersebut masih rentan disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi atau nepotisme.
Baca Juga : Munafri Tegaskan SAKIP Bukan Formalitas, Kunci Wujudkan Pemerintahan Transparan dan Berdampak
“Kemudahan e-katalog memang membantu mempercepat proses pengadaan, tetapi kita tidak bisa menutup mata pada celah yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok,” ujar Seto saat debat berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Sabtu (26/10/2024).
Seto menambahkan bahwa reformasi birokrasi yang efektif membutuhkan peningkatan kualitas SDM di setiap unit pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya pelatihan khusus, transparansi dalam setiap proses, dan pengawasan ketat agar sistem tersebut berjalan sesuai tujuan.
Baca Juga : Seleksi Terbuka Kapus Makassar Masuk Fase Akhir, Munafri: Semua Nakes Punya Peluang Sama
“Untuk meminimalkan risiko korupsi, kita perlu meningkatkan kapasitas SDM di lingkup pemerintahan. Pegawai yang profesional dan terampil akan lebih sulit dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,” tegasnya.
Selain peningkatan SDM, Andi Seto Asapa percaya bahwa peran pemimpin sebagai teladan adalah kunci dalam memberantas korupsi.
Menurutnya, seorang pemimpin yang jujur dan konsisten dalam menjalankan prinsip transparansi akan diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya.
Baca Juga : Bupati Gowa Tekankan Kinerja Terukur, Pejabat Eselon II Diminta Tunjukkan Hasil Nyata
Ia juga menyampaikan pengalamannya sebagai Bupati Sinjai periode 2018-2023, di mana ia menerapkan prinsip keteladanan yang berdampak signifikan pada pemerintahan yang bersih dan transparan.
Seto menutup pemaparannya dengan harapan bahwa reformasi birokrasi ini akan menjadi pondasi kokoh bagi Pemerintah Kota Makassar, sehingga tercipta lingkungan yang bebas korupsi dan profesional demi kesejahteraan masyarakat.
“Saya percaya, jika pemimpinnya jujur dan menjadi contoh, maka anak buahnya pasti akan mengikuti. Ini pernah saya terapkan saat menjadi Bupati Sinjai, dan hasilnya pemerintahan berjalan dengan baik, tanpa kasus korupsi yang mencoreng,” ungkapnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
