Jejakfakta.com, BANTAENG – Tim Nasional Gardu Pemilu GUSDURian, yang dipimpin oleh Suaib Prawono, memaparkan hasil temuan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial selama Pilkada 2024. Hasil pemantauan ini dipresentasikan dalam acara Haul Gus Dur ke-15 yang digelar di Bujay Cafe, Jalan Lanto, Bantaeng, pada Selasa, 7 Januari 2024.
Di hadapan komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Bantaeng, Suaib menjelaskan bahwa pemantauan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 25 September hingga 23 November 2024, di tiga wilayah utama: Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
"Pemantauan ini bertujuan untuk mengetahui tren kebencian di dunia maya, yang akan dijadikan bahan advokasi kebijakan serta langkah moderasi konten," ujar Suaib dalam keterangan pers yang diterima Jejekfakta.com.
Baca Juga : Perusahaan Otomotif Terbesar Vietnam, VinFast Jajaki Investasi Mobil Listrik di Sulsel
Dari total 101 konten negatif yang ditemukan Tim Gardu Pemulu GUSDURian, 41 kasus tergolong hoaks dan 60 kasus lainnya adalah ujaran kebencian. Jawa Timur mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 57 temuan, diikuti oleh Kalimantan Selatan (34 temuan), dan Sulawesi Selatan (10 temuan).
"Jawa Timur menjadi wilayah paling ramai dalam konten negatif, dengan dominasi hoaks berupa disinformasi," jelas Suaib.
Tuduhan seperti "komunis" dan "korupsi" pada kandidat tertentu menjadi isu disinformasi yang paling banyak tersebar. Selain itu, ujaran kebencian berupa hinaan dan provokasi juga marak.
Baca Juga : Sulsel Jadi Motor Penggerak Swasembada Pangan Nasional
Namun, jumlah konten misoginis di Jawa Timur tergolong rendah dengan hanya satu kasus, yang berbeda signifikan dibandingkan Kalimantan Selatan. "Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa semua kandidat Pilgub di Jawa Timur adalah perempuan," tambah Suaib.
Di Kalimantan Selatan, tren konten misoginis terlihat cukup tinggi dengan enam temuan. Narasi yang sering ditemukan adalah larangan memilih pemimpin perempuan dalam agama dan nuansa merendahkan perempuan. "Isu ini mencerminkan tantangan kesetaraan gender di wilayah tersebut," kata Suaib.
Selain itu, disinformasi terkait tambang, diskotik, dan tarif parkir menjadi hoaks yang mendominasi wilayah ini.
Baca Juga : Fadjry Djufry Dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel, Prioritaskan Kemiskinan dan Pangan
Sulawesi Selatan Paling Kondusif, tapi Rasisme Masih Sering Muncul
Sulawesi Selatan mencatat jumlah kasus paling sedikit dengan 10 temuan. Provokasi, rasisme, malinformasi, dan ujaran merendahkan menjadi kategori yang terdeteksi. Meski demikian, proporsi konten rasis terhadap total temuan cukup signifikan.
"Narasi rasis sering kali muncul dalam bentuk antipati terhadap kandidat yang dianggap bukan 'putra daerah'," ungkap Suaib.
Baca Juga : Fadjry Djufry Dilantik: Pj Gubernur Sulsel ke-5 dalam 7 Tahun Terakhir
Sulawesi Selatan tidak mencatat temuan disinformasi, yang menunjukkan bahwa wilayah ini relatif lebih kondusif dibandingkan daerah lain.
Secara keseluruhan, dinamika konten negatif selama Pilkada 2024 sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, dan politik masing-masing wilayah. Suaib menekankan pentingnya edukasi literasi digital dan moderasi konten media sosial untuk mengurangi dampak buruk terhadap proses demokrasi.
"Temuan ini menjadi bahan advokasi kebijakan agar demokrasi dapat berjalan lebih baik. Kami berharap literasi digital semakin diperkuat," tutup Suaib, yang juga Koordinator Wilayah GUSDURian Sulampapua.
Baca Juga : Jumlah Donor Darah di Sulsel Meningkat Pesat, Cermin Kerja Sama yang Solid
Di akhir acara, Suaib menyerahkan dokumen hasil pemantauan secara simbolis kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Bantaeng, disaksikan oleh tokoh masyarakat, pemuka lintas agama, serta berbagai organisasi pemuda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
