Jejakfakta.com, MAKASSAR – Aksi protes terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka terus berlanjut di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Parlemen Jalanan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Demonstrasi berlangsung di pertigaan Jalan Sultan Alauddin - Jalan Andi Pettarani, Makassar, pada Rabu (26/2/2025) sekitar pukul 16.30 WITA. Massa aksi menyampaikan orasi politik secara bergantian, membakar ban, serta membentangkan spanduk bertuliskan “Turunkan Prabowo - Gibran”.
Koordinator lapangan aksi, Wawan Copel, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait efisiensi anggaran, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Baca Juga : Munafri Pangkas Rp60 Miliar Anggaran Seremonial, Alihkan ke Pendidikan dan Infrastruktur
“Kami menolak program makanan bergizi gratis dan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah,” ujar Wawan kepada wartawan di lokasi aksi.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada pemenuhan pendidikan gratis tanpa melakukan pemotongan anggaran di sektor pendidikan.
“Kami hanya meminta pendidikan gratis. Jangan sampai ada generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan tetapi terhalang biaya,” tambahnya.
Baca Juga : Wahda Islamiyah Malili Apresiasi Program Seragam Gratis, Siswa Kian Termotivasi Belajar
Berdasarkan selebaran yang dibagikan oleh massa aksi, terdapat sembilan tuntutan utama yang mereka suarakan:
- Turunkan Prabowo - Gibran.
- Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025.
- Evaluasi program kerja MBG.
- Sahkan RUU Perampasan Aset.
- Kebebasan berekspresi.
- Tolak RUU Minerba.
- Tolak dwifungsi ABRI.
- Hentikan perampasan ruang hidup.
- Stop tindakan represif aparat kepolisian.
- Wujudkan pendidikan gratis.
Aksi demonstrasi ini menambah daftar panjang gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan para demonstran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
