Jejakfakta.com, JAKARTA – Pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait teror kepala babi di kantor Tempo menuai kecaman dari berbagai pihak. Pernyataannya yang terkesan meremehkan insiden tersebut dinilai tidak menunjukkan empati dan bertentangan dengan prinsip kebebasan pers.
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, DeJuRe, dan Setara Institute mengecam sikap Hasan Nasbi yang dianggap arogan.
Dalam pernyataannya, Hasan menyarankan agar kepala babi yang ditemukan di depan kantor Tempo 'dimasak saja'. Pernyataan ini dinilai tidak pantas dan merendahkan, terutama bagi komunitas jurnalis yang menjadi korban teror.
Baca Juga : Praperadilan Jurnalis Antara Dikabulkan, Herlambang: Tak Ada Lagi Alasan Menunda Proses Hukum
“Ini bukan sekadar lelucon yang tidak sensitif, tetapi juga mencerminkan rendahnya kepedulian pemerintah terhadap kebebasan pers. Teror seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius, bukan malah dijadikan bahan olokan,” tegas Wahyudi Djafar dari ELSAM, dalam keterangan pers, Sabtu (22/3/2025).
Menurut Al Araf dari Centra Initiative, sikap Hasan Nasbi juga mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. “Seorang pejabat komunikasi seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan malah meremehkan ancaman terhadap jurnalis,” ujarnya.
Selain mengecam pernyataan Hasan, koalisi juga mendesak Presiden untuk meninjau ulang jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
“Dengan berbagai kontroversi yang telah terjadi, sudah selayaknya Hasan Nasbi dievaluasi. Komunikasi kepresidenan harusnya mencerminkan etika dan profesionalisme,” kata Julius Ibrani dari PBHI.
Koalisi juga menyampaikan solidaritasnya kepada Tempo atas aksi teror yang terjadi. Mereka mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pelakunya diadili. “Teror terhadap pers adalah ancaman bagi demokrasi. Kita tidak boleh membiarkan praktik intimidasi semacam ini terus berlanjut,” ujar Islah dari Walhi.
Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil, Presiden diharapkan mengambil langkah tegas terhadap pernyataan Hasan Nasbi serta memastikan komitmen pemerintah dalam melindungi kebebasan pers di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
