Jejakfakta.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Four Points Hotel by Sheraton Makassar, Jalan Andi Djemma, Kamis (30/1/2025).
Beberapa anggota DPRD Makassar lainnya juga turut hadir, di antaranya Ari Ashari Ilham (Fraksi Partai NasDem), Fazruddin Rusli (Fraksi PPP), Pahlevi (Fraksi Partai Gerindra), Udin Shaputra Malik (Fraksi PDIP), dan Ismail (Fraksi Partai Golkar).
Baca Juga : Munafri Sowan ke Mantan Wali Kota di Momentum Idulfitri, Dari Danny hingga IAS & Andi Herry
Supratman mengatakan, program-program untuk tahun 2026 harus selaras dengan visi dan misi Wali Kota Makassar terpilih. Di sisi lain, program pemerintah juga harus berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pada masa transisi pemerintahan saat ini dibutuhkan adanya penghubung antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru.
"Pastinya, pemerintahan yang sekarang menyusun rencana yang bersesuaian dengan program berkelanjutan. Namun, pemerintah baru juga akan menyesuaikan program kerjanya berdasarkan visi, misi, serta janji-janji politiknya," kata Supratman.
Baca Juga : Dari Rival ke Mitra: Silaturahmi Hangat Appi–Danny Buka Babak Baru Sinergi Makassar
"Jadi harus ada keseimbangan, harus ada konektor untuk menyatukan program-program ini. Apakah nanti akan disatukan dalam anggaran perubahan atau setelah pelantikan, kita tunggu saja episode selanjutnya," sambungnya.
Supratman menambahkan, jika program pemerintahan saat ini berdampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk dilanjutkan.
Ia mencontohkan transisi pemerintahan dari Ilham Arief Sirajuddin (IAS) ke Danny Pomanto. Saat itu, menurut klaim Wali Kota Danny Pomanto, ia melanjutkan program layanan kesehatan dari lahir hingga meninggal dunia yang digagas oleh IAS, lalu mengembangkannya menjadi layanan Home Care, yakni pelayanan kesehatan yang mendatangi langsung rumah pasien.
"Kalau memang program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, kenapa tidak dilanjutkan? Kan seperti itu," tuturnya.
Di sisi lain, Supratman mengingatkan bahwa pemerintahan selanjutnya tentu memiliki prioritas program yang sesuai dengan janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
"Tapi kita juga harus memahami, pemerintahan berikutnya pasti memiliki program dan janji politik kepada masyarakat yang harus dilaksanakan, dan itu perlu dituangkan dalam RPJMD," tutupnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
