Jejakfakta.com, MAKASSAR – Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Pendidikan Keluarga, Minggu (25/5/2025), di Aula Asta Cipta, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyusun program kerja Bunda PAUD periode 2025–2030 dengan fokus pada peningkatan mutu dan akses pendidikan anak usia dini.
Acara yang diprakarsai oleh Pokja PAUD Provinsi Sulsel ini dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Bunda PAUD Provinsi Sulsel Naoemi Octarina Sudirman, serta jajaran pengurus Pokja Bunda PAUD dari kabupaten/kota, Dinas Pendidikan, dan Gugus Tugas Holistik Integratif (HI).
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menekankan bahwa pendidikan anak usia dini tidak bisa dilepaskan dari aspek kesehatan. Ia menyoroti pentingnya gizi seimbang sebagai fondasi utama kecerdasan anak.
Baca Juga : Rakerda Bunda PAUD Makassar 2026: Perkuat Sinergi, Lahirkan Inovasi Layanan Anak Usia Dini
“Anak yang tidak sehat tentu akan kesulitan belajar. Karena itu, semua pihak harus memperhatikan aspek gizi secara serius,” ujar Gubernur.
Ia juga mendorong implementasi program wajib belajar satu tahun pra-sekolah sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan dasar.
Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, menyampaikan bahwa peran Bunda PAUD harus ditingkatkan dari simbolis menjadi penggerak perubahan.
“Bunda PAUD harus mendorong layanan yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas. Kita adalah pemimpin transformasi,” katanya.
Rakor ini juga membahas target dan indikator kinerja Pokja Bunda PAUD 2025–2030, termasuk peningkatan jumlah lembaga PAUD bermutu, perluasan advokasi, serta naiknya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD.
Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, Titin Florentina, dalam kesempatan itu menyoroti persoalan kekerasan terhadap anak dan ketimpangan sosial yang masih banyak ditemui di lapangan.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Dukung Penertiban PKL di Makassar, Ingatkan Masalah Sampah dan Lingkungan
“Perlindungan anak harus jadi bagian integral dari strategi pendidikan. Kita perlu langkah konkret untuk mencegah kekerasan sejak usia dini,” tegasnya.
Titin menegaskan bahwa hasil Rakor ini akan diterjemahkan dalam kebijakan dan aksi nyata di tingkat kota, dengan melibatkan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
“Bersama, kita wujudkan Makassar sebagai kota ramah anak yang mendukung tumbuh kembang secara menyeluruh,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
