Jejakfakta.com, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyatakan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan seluruh anak, khususnya dari keluarga prasejahtera, mendapat akses pendidikan yang adil dan merata.
Komitmen itu disampaikan saat menerima audiensi Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) di ruang kerjanya di Balai Kota Makassar, Rabu (2/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, KPRM menyuarakan keresahan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terutama pada jalur domisili dan afirmasi di jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Sejumlah warga miskin disebut mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran akibat keterbatasan informasi dan akses terhadap teknologi.
Baca Juga : Akademisi Apresiasi Penataan PKL Makassar: Trotoar Kembali ke Pejalan Kaki, Ekonomi Rakyat Tetap Hidup
Pemkot Responsif terhadap Keluhan Masyarakat
Menanggapi hal itu, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa Pemkot Makassar tidak tinggal diam dan siap hadir di tengah persoalan warganya. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan pemerintah berkewajiban menjamin akses tersebut.
“Pemerintah harus menjadi jembatan, bukan sekadar regulator. Kami akan terus hadir, mengawal, dan mencarikan solusi bagi hambatan yang dihadapi warga,” ujar Aliyah.
Baca Juga : Tak Ada Tebang Pilih, Pemkot Makassar Pastikan PKL di Sekitar SMK 4 Tetap Ditertibkan
Ia juga mengakui bahwa sistem PPDB yang kini berbasis digital belum sepenuhnya inklusif, sehingga perlu dilakukan pendekatan sosialisasi dan pendampingan secara intensif, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu.
Penjelasan Teknis Jalur PPDB
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, turut hadir dalam audiensi tersebut dan menjelaskan secara teknis jalur penerimaan peserta didik. Ia memaparkan bahwa pendaftaran dilakukan melalui jalur domisili, afirmasi, dan mutasi.
Baca Juga : Golden Leader JMSI 2026 untuk Makassar, Diterima pada Malam Anugerah HUT ke-6 JMSI
Untuk jalur afirmasi, pemerintah menyediakan kuota khusus bagi anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyandang disabilitas yang terdaftar dalam sistem Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS). Untuk tingkat SD, kuotanya mencapai 28 anak per kelas. Sementara untuk jenjang SMP, tersedia kuota afirmasi sebanyak 150 siswa.
Lebih lanjut, Achi menyebutkan bahwa Pemkot Makassar memiliki 30 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai sarana pendidikan nonformal. SKB ini memberikan pelatihan menjahit, seni, hingga olahraga bagi anak-anak putus sekolah maupun mereka yang telah melampaui usia pendidikan formal.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar, I Nyoman Aria Purnabhawa, menambahkan bahwa sistem TKS menjadi acuan utama dalam pendataan siswa afirmasi untuk jenjang SMP.
Baca Juga : RT/RW Jadi Garda Terdepan Makassar, Aduan Warga Wajib Tuntas 2 Hari
KPRM, melalui koordinator Nurlina, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah dalam mendengar langsung keluhan masyarakat kecil. Mereka berharap audiensi ini menjadi awal dari langkah konkret untuk memastikan pendidikan inklusif di Kota Makassar.
Turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain Fathur Rahim (Kepala Badan Kesbangpol), Achi Soleman (Kadis Pendidikan), I Nyoman Aria Purnabhawa (Sekretaris Dinsos), serta perwakilan KPRM yaitu Nurlina (Koordinator), Ramlah (Sekretaris), Dg Caya (Penasehat), Dg Nurung dan Yusrina (Divisi Pendidikan), Hasma (Divisi Kesehatan), dan Syachria (Divisi Ekonomi). (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
