Jejakfakta.com, MAKASSAR — Dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-27, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan menggelar diskusi reflektif bertajuk "Membaca Visi, Permasalahan, dan Prioritas Pembangunan Sulsel 2025–2030" di Kantor DPW PKB Sulsel, Sabtu (19/7/2025).
Diskusi ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, hingga pengurus partai PKB, untuk bersama-sama mengevaluasi dan memberikan masukan terhadap arah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik, khususnya RPJMD. Menurutnya, selama ini kebijakan yang dirumuskan kerap tidak sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga : Wabup Lutim Hadiri Hari Jadi ke-24 Kota Palopo, Perkuat Sinergi Pembangunan Regional
“Kegiatan ini membuka ruang partisipatif masyarakat dalam penyusunan RPJMD. Kami ingin memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terdengar dan dijadikan bahan resmi fraksi di DPRD,” ujar Azhar.
Diskusi ini juga menghadirkan pemantik dari berbagai kalangan, antara lain: Dr. Setiawan Aswad (Kepala Bappelitbangda Sulsel), Lusia Palulungan (Yayasan BaKTI), KH Afifuddin Harisah (Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Sulsel), Dr. Agussalim (Akademisi) dan AS Kambi (Moderator)
Peran Strategis PKB dalam Proses Legislasi
Sekretaris DPW PKB Sulsel, Haikal, menambahkan bahwa diskusi ini merupakan bentuk tanggung jawab partai untuk menjembatani suara rakyat dalam pembahasan RPJMD yang kini tengah berlangsung di DPRD Sulsel.
“Meski tidak semua masyarakat hadir, namun perwakilan tokoh, pemuda, dan stakeholder yang terlibat sudah cukup mewakili kepentingan publik. Masukan dari diskusi ini akan kami bawa dalam forum resmi DPRD,” jelas Haikal.
Melalui forum ini, PKB berharap dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif yang bisa dijadikan acuan bagi Fraksi PKB di DPRD dalam menyusun pandangan dan sikap resmi terhadap RPJMD Sulsel 2025–2030.
Baca Juga : Pemkot Makassar Raih Predikat "Informatif" pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025
“Ini bentuk konkret partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan. Kami berharap langkah ini bisa menjadi contoh baik bagi partai dan lembaga lainnya,” tutup Azhar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
