Jejakfakta.com, MAKASSAR — Ratusan warga dari wilayah Mula Baru, Tamala’lang, Alamanda, dan Akasia melakukan aksi protes pada Selasa (29/7/2025), menolak pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui skema PLTSa di Tamalanrea. Mereka menilai lokasi proyek terlalu dekat dengan permukiman dan berpotensi membahayakan kesehatan serta lingkungan.
Aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Gerbang Eterno ini diikuti oleh ratusan warga dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dan tokoh masyarakat. Warga membawa spanduk dan poster berisi penolakan terhadap proyek PSEL yang disebut hanya berjarak sekitar dua meter dari rumah mereka.
Siti Husnawati Malik, warga setempat yang akrab disapa Ibu Coa’, menyampaikan keresahannya terkait dampak proyek terhadap kesehatan anak-anak dan risiko banjir yang sering terjadi di kawasan tersebut.
Baca Juga : Munafri Tebar Beasiswa Rp2,1 Miliar di Sangkarrang, Siapkan Ambulans Laut dan Revitalisasi Sekolah Pulau
“Bukan menolak pembangunannya, tapi tempatnya tolong ditinjau kembali. Di sini banyak anak-anak, dan wilayah ini juga rawan banjir,” ujarnya.
Senada dengan itu, Pak Azis, salah satu tokoh masyarakat, menyoroti ancaman pencemaran lingkungan akibat limbah dan asap dari proses pengolahan sampah. Ia mengkhawatirkan kualitas air bersih warga yang saat ini bergantung pada sumur bor.
“Kalau tanahnya tercemar limbah, dari mana lagi kami bisa dapat air bersih?” ungkapnya.
Baca Juga : Munafri Jemput Bola ke Pulau Terluar, Bawa Bantuan dan Pastikan Layanan Warga Sangkarrang Terpenuhi
Tak hanya orang dewasa, para pelajar juga menyuarakan ketakutan mereka terhadap bau menyengat yang dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar di sekolah yang berada tak jauh dari lokasi proyek.
Aksi protes ini dikoordinasikan oleh Aliansi GERAM PLTSa. Koordinatornya, Pak Akbar, mengecam proses pengambilan keputusan yang dianggap tertutup dan tanpa partisipasi warga.
“Kami seolah digadaikan tanpa tahu apa-apa. Tiba-tiba sudah ada peletakan batu pertama,” kata Akbar.
Baca Juga : Janji Kampanye Munafri-Aliyah Terbukti, Pete-pete Laut Gratis Layani Warga Kepulauan Makassar
Ia juga mengkritik pihak pengembang yang menyatakan proyek sudah final karena telah mendapat persetujuan pemerintah. Menurutnya, keputusan pembangunan seharusnya memperhatikan aspirasi warga terdampak.
Warga mendesak Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk meninjau kembali lokasi proyek dan memindahkannya ke area yang lebih aman dan jauh dari permukiman padat.
Aksi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan perusahaan, bahwa pembangunan tanpa keterlibatan masyarakat berpotensi menimbulkan konflik dan penolakan di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
